MoneyTalk, Jakarta – Pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, telah menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama hampir satu dekade kepemimpinannya, inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas, meningkatkan efisiensi distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pergantian kepemimpinan, pertanyaan yang muncul adalah: apakah kebijakan ini akan berlanjut?
Dalam diskusi yang diadakan oleh Kompas.com, tiga Direktur Utama dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) — Ramdani Basri (Nusantara Infrastructure), Subakti Syukur (Jasa Marga), dan Budi Harto (Hutama Karya) — memberikan pandangan mengenai proyeksi ekonomi infrastruktur di Indonesia ke depan.
Pemerintahan Jokowi dikenal dengan pendekatan “gas pol” dalam pembangunan infrastruktur. Dalam sepuluh tahun terakhir, panjang jalan tol di Indonesia meningkat secara signifikan, dari sekitar 500 km menjadi lebih dari 1200 km. Subakti Syukur mencatat bahwa Jasa Marga telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini, dengan pengoperasian sejumlah ruas tol yang sebelumnya tidak ada.
Budi Harto menambahkan bahwa dalam konteks Sumatera, di mana jalan tol tidak selalu layak secara finansial tetapi diperlukan secara ekonomi, penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur tersebut menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan jalan tol tidak hanya bergantung pada profitabilitas, tetapi juga pada kebutuhan konektivitas dan dukungan pemerintah.
Meskipun banyak pencapaian, tantangan tetap ada. Budi Harto mengungkapkan bahwa geografi Sumatera, yang dipenuhi bukit dan daerah rawan bencana, menyulitkan pembangunan. Selain itu, masalah regulasi dan biaya operasional, terutama terkait dengan truk yang overload, menjadi perhatian utama. Mereka menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan.
Dengan pergantian kepemimpinan yang akan datang, para direktur BUJT berpendapat bahwa keberlanjutan investasi dalam infrastruktur sangat bergantung pada regulasi yang stabil dan pro-investor. Ramdani Basri menyoroti pentingnya kepastian dalam kebijakan tarif tol dan dukungan terhadap industri infrastruktur. Ia percaya bahwa jika regulasi yang baik diterapkan, banyak investor asing akan berminat untuk berinvestasi di Indonesia.
Dari sudut pandang investasi asing, Budi Harto menggarisbawahi bahwa investor internasional mencari kejelasan dan kepastian dalam regulasi, termasuk dalam hal tarif dan pengelolaan proyek. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Jasa Marga dalam menarik investasi asing menjadi indikator positif bagi prospek industri infrastruktur di Indonesia.
Harapan untuk Kebijakan Infrastruktur di Masa Depan
Para direktur menekankan bahwa infrastruktur adalah pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi antara 7-8% yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, mereka percaya bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, harus tetap menjadi fokus utama. Masyarakat dan pelaku ekonomi mengharapkan bahwa kebijakan ini akan berlanjut dan diperkuat di masa mendatang.
Jalan tol bukan hanya sekadar infrastruktur fisik; ia adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di seluruh Indonesia. Dengan adanya tantangan dan peluang yang ada, masa depan kebijakan ini akan sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah baru untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kerjasama yang kuat antara sektor publik dan swasta. Apakah pemerintah yang akan datang mampu mempertahankan momentum ini? Hanya waktu yang akan menjawab.(c@kra)
