MoneyTalk, Jakarta — Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pidato Paus Fransiskus yang disampaikan di Istana Negara pada Rabu (04/09). Dalam pidatonya, Paus Fransiskus menekankan pentingnya toleransi dan keberagaman sebagai fondasi untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
Mus Gaber menyambut baik pesan Paus tersebut dan menilai bahwa hal ini sangat relevan dengan situasi politik Indonesia menjelang Pilkada Serentak 2024. “Pesan Paus Fransiskus tentang pentingnya toleransi dan keberagaman sangat relevan di tengah situasi politik kita yang riskan dengan isu SARA dan politik identitas. Kita harus waspada terhadap upaya-upaya yang memanfaatkan isu ini untuk memecah belah masyarakat,” ujar Mus Gaber.
Mus Gaber menegaskan bahwa Padepokan Hukum Indonesia siap berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai toleransi selama proses Pilkada Serentak 2024. Organisasi ini akan menjadi Relawan Toleransi Anti-SARA yang bertujuan untuk mengawasi dan mencegah penggunaan isu SARA dalam kampanye dan proses pemilihan kepala daerah.
“Padepokan Hukum Indonesia siap menjadi Relawan Toleransi Anti-SARA. Kami akan berperan aktif untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan damai, adil, dan bebas dari isu-isu SARA yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” tegas Mus Gaber.
Ia juga menekankan bahwa setiap pihak harus mengedepankan kompetisi sehat berdasarkan program dan visi, bukan dengan mengandalkan sentimen identitas atau perbedaan agama, suku, atau ras.
Lebih lanjut, Mus Gaber menyatakan bahwa Padepokan Hukum Indonesia akan melaporkan kepada penegak hukum siapa saja yang terbukti menggunakan isu SARA dalam proses Pilkada Serentak 2024. “Kami akan mengawal proses Pilkada ini dengan serius. Jika ada pihak yang menggunakan isu SARA untuk keuntungan politiknya, kami akan melaporkan mereka ke penegak hukum,” tegas Mus Gaber.
Menurutnya, penggunaan isu SARA dalam politik tidak hanya merusak nilai-nilai demokrasi tetapi juga mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, tindakan tegas perlu diambil terhadap siapa pun yang mencoba memecah belah masyarakat dengan cara-cara yang tidak sehat.
Mus Gaber juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2024 agar tetap kondusif dan aman. Ia menekankan pentingnya penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menindak pelanggaran terkait isu SARA. “Kami mendukung penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Jangan sampai isu-isu sensitif seperti SARA digunakan sebagai alat politik,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang peduli terhadap penegakan hukum dan nilai-nilai kebangsaan, Padepokan Hukum Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak segala bentuk provokasi dan kampanye negatif yang berbasis SARA. “Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai toleransi dan keberagaman yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa,” tutup Mus Gaber.
Perlu diketahui Beberapa daerah di Indonesia yang pernah menjadi korban isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) dan mengalami masalah besar antara lain
1. Ambon, Maluku,Konflik agama antara Muslim dan Kristen yang berlangsung dari akhir 1990-an hingga awal 2000-an menyebabkan kerusuhan dan perpecahan sosial.
2. Palu, Sulawesi Tengah Terjadi kerusuhan yang dipicu oleh isu SARA pada tahun 2000-an, mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan di daerah tersebut.
3. Tanjung Balai, Sumatera Utara* – Konflik agama antara Muslim dan Kristen yang terjadi pada tahun 2016 mengakibatkan kerusuhan dan pembakaran tempat ibadah.
4. Papua,Konflik berkepanjangan antara kelompok separatis Papua dan pemerintah Indonesia sering kali dipicu oleh masalah SARA, serta ketidakpuasan terhadap marginalisasi ekonomi dan sosial. Dll
Masalah-masalah ini biasanya berkisar pada ketegangan antar kelompok, kerusuhan, dan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan sikap proaktif dari Padepokan Hukum Indonesia dan komitmen penegakan hukum yang kuat, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan.(c@kra)
