MoneyTalk, Jakarta – Refly Harun membahas peristiwa penggeledahan rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggeledahan ini memicu spekulasi politik terkait rivalitas internal di antara dua kekuatan besar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam ulasan yang ditayangkan di Refly Harun Channel, Refly memulai dengan menyapa para pengikut setianya, menyebut bahwa penggeledahan di rumah Abdul Halim Iskandar merupakan peristiwa yang “ngeri-ngeri sedap” dan patut dipertanyakan apa yang menjadi motif di balik tindakan tersebut. Karena posisi Abdul Halim yang merupakan kakak dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang tentu menambah bobot politis dari kejadian ini .
Menurut informasi diperoleh Refly bahwa KPK menyita uang tunai serta barang bukti elektronik dari rumah dinas Abdul Halim di Jakarta Selatan pada 6 September 2024.
Dan Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur selama periode 2019-2022 .
Dan Penetapan Abdul Halim sebagai subjek penggeledahan mengarah pada dugaan kuat bahwa kasus ini bisa berkembang menjadi persoalan besar yang mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri, terutama dalam konteks hubungan antara PBNU dan PKB lanjut Refly.
Penggeledahan rumah Mendes ini membuat konflik makin panas di antara kelompok-kelompok di PBNU dan PKB.
Memang terdapat upaya dari beberapa faksi di NU untuk mengadakan muktamar tandingan, yang didukung oleh tokoh-tokoh seperti Saifullah Yusuf dan Lukman Edy, meski upaya ini gagal terealisasi, kata Refly.
Jadi kemungkinan ada keterkaitan antara langkah politik di PBNU dan PKB dengan kasus penggeledahan tersebut, termasuk bagaimana Cak Imin berusaha merapat ke Prabowo Subianto,sementara NU lebih condong ke kekuatan politik yang berbeda tegas Refly.
Selain itu, serangan DPR terhadap Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas, yang merupakan tokoh NU, dalam kasus dugaan korupsi dana haji, bisa menjadi bagian dari skenario politik yang lebih besar.
Persaingan di tubuh NU dan PKB semakin memanas, dan peran KPK dalam penggeledahan rumah Abdul Halim mungkin tidak sepenuhnya kebetulan,tegas Refly.
Dan dinamika politik di Indonesia sering kali diwarnai oleh “permainan di belakang layar”. Penggeledahan rumah Abdul Halim bisa saja merupakan bagian dari agenda politik yang lebih luas untuk memengaruhi posisi PKB dan NU dalam pemerintahan.
Manuver politik Cak Imin terlihat lebih terampil dibandingkan PBNU dalam mendekati Prabowo Subianto, yang mungkin menjelaskan mengapa muktamar tandingan gagal terjadi, ujar Refly.
Dan Sebagai penutup, Refly menekankan bahwa penggeledahan KPK terhadap Abdul Halim Iskandar harus dilihat dalam konteks politik yang lebih luas. Apakah ini hanyalah kebetulan, atau ada agenda yang direncanakan di baliknya? Apakah konflik internal NU dan PKB akan semakin memanas, atau justru mereda? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban dari perkembangan politik yang akan datang.(c@kra)
