MoneyTalk, Jakarta – Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, menyoroti janji-janji politik yang belum dipenuhi oleh Bupati Berau dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat (20/09). Mus Gaber mengkritik keras kepemimpinan Bupati Berau yang dianggap tidak konsisten, Omdo (Omong Doang dan tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap janji politiknya, meskipun terus mengumbar janji baru kepada masyarakat.
Mus Gaber menyebut bahwa selama masa jabatannya, Bupati Berau kerap kali berjanji Omdo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, serta mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, berbagai program yang dijanjikan tersebut tidak kunjung terealisasi. Salah satu contohnya adalah proyek perbaikan jalan di kawasan pedalaman yang hingga kini masih terbengkalai, meskipun sudah dijanjikan akan selesai sejak tahun lalu.
“Sudah banyak omdo dan janji yang disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tapi, kenyataannya janji-janji tersebut tidak kunjung terlaksana,” ujar Mus Gaber di hadapan para wartawan.
Dalam kesempatan yang sama, Mus Gaber juga menyoroti kecenderungan Bupati Berau yang masih memberikan janji-janji baru kepada masyarakat, meski janji-janji sebelumnya belum terlaksana. Hal ini dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh masyarakat.
“Yang menjadi masalah adalah, meski janji-janji lama belum terealisasi, Bupati malah terus menjanjikan program-program baru tanpa ada kejelasan kapan program sebelumnya akan diselesaikan. Ini bukan sekadar masalah ketidakmampuan, tapi juga menunjukkan bahwa ada ketidakseriusan dalam menjalankan amanah,” tegas Mus Gaber.
Menurut Mus Gaber, kegagalan dalam memenuhi janji-janji politik ini tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat yang selama ini berharap adanya perbaikan kualitas hidup kini merasa kecewa dan skeptis terhadap janji-janji pemerintah.
“Akibat dari janji yang tidak dipenuhi ini, masyarakat menjadi apatis dan tidak lagi percaya pada kepemimpinan saat ini. Ini berbahaya karena bisa memicu ketidakpuasan yang lebih luas dan mengganggu stabilitas sosial,” tambahnya.
Mus Gaber menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari Bupati Berau terkait janji-janji yang belum terpenuhi. Ia juga membuka kemungkinan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dari pemerintah daerah untuk merealisasikan janji-janji tersebut.
“Kami akan mengawal terus kasus ini dan tidak segan-segan untuk menempuh jalur hukum jika memang diperlukan. Janji politik bukan sekadar janji manis, tetapi adalah kontrak sosial yang harus dipenuhi,” pungkas Mus Gaber.
Konferensi pers ini menjadi momentum penting bagi Padepokan Hukum Indonesia dalam mengingatkan para pemimpin daerah akan pentingnya konsistensi dan tanggung jawab terhadap janji politik mereka. Ke depan, diharapkan ada langkah nyata dari Bupati Berau untuk merealisasikan janji-janji tersebut dan memulihkan kepercayaan publik.(c@kra)