MoneyTalk, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Sebagai auditor independen, BPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kredibilitas BPK sering dipertanyakan, terutama terkait integritas dan profesionalisme para pemimpinnya. Hal ini semakin mencuat setelah pernyataan Yanuar Rizky di kanal YouTube Awalil Rizky pada Sabtu (9/11), di mana ia menyoroti beberapa isu fundamental dalam hasil audit BPK.
BPK merupakan lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen Bab 8A) dan sejumlah undang-undang terkait, seperti UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sebagai lembaga auditor negara, BPK memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Bank Indonesia, hingga lembaga non-pemerintah yang mengelola keuangan negara.
Tugas utama BPK adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Opini yang diberikan dapat berupa:
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Laporan keuangan dianggap sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Ada beberapa pos yang tidak sesuai standar namun tidak mempengaruhi keseluruhan laporan.
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer): Auditor tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan bukti.
Tidak Wajar, Laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Yanuar Rizky menyoroti adanya anomali dalam laporan hasil audit BPK. Meskipun BPK sering memberikan opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Yanuar menemukan adanya temuan serius dalam laporan lain seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kepatuhan undang-undang. Ia mencatat adanya 23 hingga 27 item temuan yang cukup serius, namun tetap diberikan opini WTP. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya “safety player” dari pihak auditor, yaitu sikap akuntan yang seolah-olah mengikuti prosedur secara formalitas namun kurang menggali lebih dalam terhadap temuan yang ada.
Yanuar menjelaskan bahwa opini WTP tidak selalu mencerminkan pengelolaan keuangan yang bebas dari masalah. Ada perbedaan antara penilaian berdasarkan standar akuntansi dan realitas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, meskipun laporan keuangan mendapatkan opini WTP, terdapat temuan pelanggaran yang disatukan dalam laporan lain tanpa memengaruhi opini keseluruhan. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan integritas proses audit BPK.
Salah satu isu yang disoroti Yanuar adalah mengenai kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di BPK. Ia mengakui bahwa SDM di BPK, terutama auditor, memiliki kompetensi tinggi, banyak di antaranya bergelar doktor dan memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan keuangan. Namun, kompetensi teknis saja tidak cukup. Yanuar menekankan bahwa yang lebih penting adalah integritas.
Masalah besar muncul ketika SDM yang berkompeten menjadi apatis terhadap korupsi atau penyimpangan di level pimpinan. Ketika pemimpin BPK terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat menular ke bawahannya. Hal ini terbukti dari penangkapan salah satu pimpinan BPK sebelumnya yang ditemukan menyimpan dana triliunan rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa integritas pemimpin BPK menjadi faktor kunci dalam menjaga kredibilitas lembaga ini.
BPK, meskipun lembaga independen, tidak terlepas dari pengaruh politik, terutama karena rekrutmen pimpinan BPK dilakukan melalui mekanisme fit and proper test oleh DPR. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pimpinan BPK dapat dipilih berdasarkan kepentingan politik tertentu, bukan karena kompetensi dan integritasnya. Hal ini bisa mengancam marwah BPK sebagai lembaga auditor negara yang seharusnya independen dan bebas dari intervensi politik.
Mengingat tantangan yang dihadapi BPK, Yanuar menekankan perlunya pengawasan publik yang lebih ketat terhadap kinerja BPK. Publik harus lebih kritis dalam menilai hasil audit BPK, terutama ketika terdapat temuan yang tidak sejalan dengan opini yang diberikan. Selain itu, reformasi di internal BPK menjadi sangat penting. BPK perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam proses rekrutmen pimpinan serta pelaksanaan audit.
Menurut Yanuar, BPK harus dikembalikan ke marwahnya sebagai lembaga tinggi negara yang dihormati, dengan fokus pada keahlian teknis dan integritas. Ini berarti memilih pemimpin yang tidak hanya kapabel secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap etika dan moral.
BPK merupakan garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun, tanpa pemimpin yang berintegritas, kapabilitas teknis yang tinggi dari para auditor menjadi tidak berarti. Integritas, transparansi, dan independensi harus menjadi pilar utama BPK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Reformasi di tubuh BPK, baik dari sisi pengawasan maupun rekrutmen pemimpin, menjadi sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.
1. Perkuat Mekanisme Seleksi Pimpinan: BPK perlu memiliki mekanisme seleksi yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi, mengurangi pengaruh politik dalam penentuan pimpinan.
2. Pengawasan Publik yang Lebih Intensif: Publik perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap informasi hasil audit BPK sehingga memungkinkan pengawasan independen.
3. Pengembangan Budaya Anti-Korupsi di Internal BPK: Ini termasuk pelatihan etika, pengawasan internal yang ketat, dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran integritas.
Dengan langkah-langkah ini, BPK dapat kembali menjadi lembaga yang tidak hanya kapabel, tetapi juga berintegritas tinggi dalam menjalankan amanat konstitusi.(c@kra)
