Di PIK 2 ternyata bukan PSN, tapi PSO ( Proyek Strategi Oligarki)

  • Bagikan
Turun Rame-rame Pamungkas Robohkan Konglomerat yang Menantang dan Berdiri Mengangkang
Turun Rame-rame Pamungkas Robohkan Konglomerat yang Menantang dan Berdiri Mengangkang

MoneyTalk,Jakarta – Setelah melalui perjuangan hebat dengan penuh resiko, akhirnya terang benderang ternyata PIK 2 BUKAN PSN, TAPI PSO. Dan mengenai PIK 2 ini,rakyat jangan tertipu dan harus tahu penjelasannya.

Sesuai Kemenko Perekonomian no 6 tahun 2024, tgl 25 Mei 2024, dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur ( KPPIP ) no PK KPPIP/ 55 /D IV M EKON. KPPIP / 06 / 2024, tgl 4 Juni 2024 perihal : Surat Keterangan PT Mutiara Intan Permai Sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pengembang PSN PIK 2 Tropical Coastland bahwa yang masuk PSN PIK 2 seluas 1755 Ha terdiri dari : Taman Bhinneka 54 Ha, Safari Zoom 126 Ha, Golf Course 135 Ha, Wisata Mangrove 302 Ha, Sirkuit Internasional 217 Ha dan Ecotourism 687, tidak ada untuk perumahan ( apalagi perumahan Eclusive dan lain lain, kata Sugengwaras

Bila disimak Pernyataan Menteri ATR / BPN bahwa PSN PIK 2 bermasalah dan berada dihutan lindung, artinya, tidak ada PSN dilokasi lahan milik rakyat, jelas Sugengwaras

Apalagi Pernyataan Wakil Ketua DPD bahwa Lokasi PSN berada diluar lokasi proyek PIK 2.

Dan lokasi PIK 2 tidak termasuk lokasi PSN ( baru terbuka bulan November 2024 ) pada hal PSN PIK 2 sudah ditetapkan bulan Maret 2024, tapi lokasinya disembunyikan ujar Sugengwaras

Dengan kata lain, lokasi PSN tersebut ditutup tutupi untuk dimanfaatkan oleh pengembang PIK 2 guna memuluskan penggusuran / pembebasan tanah rakyat, dengan mengubah dan memasang papan nama PIK 2 disemua wilayah pembebasan  di 8 kecamatan dan 1 kecamatan di Serang  yang menjadi PIK 2. Sedangkan sebelumnya hanya diwilayah kecamatan Kosambi, anehnya didukung APDESI jelas Sugengwaras

Luas dan peta PSN PIK 2 melalui SURAT KPPIP disampaikan keberbagai instansi termasuk Gubernur Banten dan Bupati Tangerang tapi tidak ada yang berani menegur pengembang PIK 2.

Hendaknya pembangunan dan penggusuran yang sedang berlangsung dihentikan, juga kepada Kepala Desa dan aparat tidak lagi membabi buta memaksa rakyat menjual tanahnya dengan harga murah kepada pengembang, pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *