MoneyTalk, Jakarta – Dalam kanal YouTube miliknya pada Kamis (28/08), pengusaha dan pengamat ekonomi Mardigu Wowiek Prasetyo mengungkap analisis tajam terkait kondisi ekonomi global, khususnya kontraksi ekonomi yang saat ini melanda Tiongkok.
Menurut Mardigu, bukan hanya Amerika Serikat yang kini mengalami slowdown dan inflasi, tetapi Tiongkok pun menghadapi masalah serius bahkan sebelum kebijakan perang tarif Donald Trump diberlakukan. “Trump belum memberlakukan pajak impor terhadap barang Tiongkok sampai 3 bulan ke depan. Namun ekonomi Tiongkok sudah menciut,” tegasnya.
Mardigu menyebutkan bahwa permintaan terhadap barang-barang Tiongkok menurun drastis, memaksa banyak pabrik mengurangi produktivitas hingga angka pengangguran meningkat. Dampaknya juga terasa bagi Indonesia, salah satunya turunnya permintaan Tiongkok terhadap nikel dan bahan baku lain dari Indonesia.
Namun, di tengah kontraksi ekonomi Tiongkok, muncul hal yang ia sebut sebagai “keanehan” dalam data pertumbuhan Indonesia. “Seharusnya kalau permintaan Tiongkok turun, ekonomi Indonesia juga menurun. Tapi di atas kertas, ekonomi Indonesia naik 5,12%. Aneh sekali. Kok bisa? Pejabat kita pun belum bisa mengklarifikasi,” sindir Mardigu.
Lebih lanjut, ia membandingkan langkah stimulus yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Mulai dari penurunan suku bunga pinjaman, diskon pajak, hingga subsidi bagi masyarakat usia lanjut, ternyata tetap gagal mengangkat pertumbuhan ekonomi. “Sementara di Indonesia pajak malah dinaikin di mana-mana, tapi datanya tetap menunjukkan pertumbuhan tinggi. Kan enggak masuk akal,” ucapnya.
Mardigu menyoroti kondisi deflasi di Tiongkok, di mana harga-harga justru turun akibat lemahnya daya beli. Hal ini berbeda dengan inflasi yang dialami AS. “Tiongkok mengalami deflasi—harga turun, profit hilang, barang numpuk di gudang. Ini mengerikan. Kalau Amerika inflasi, Tiongkok deflasi, maka ekonomi dunia masuk ke dalam vicious cycle, lingkaran arus ke bawah yang menakutkan. Seperti kapal Titanic yang tenggelam dan menarik semua ke bawah,” jelasnya.
Selain faktor daya beli, ia juga menyebutkan penurunan sektor properti Tiongkok yang berkontribusi lebih dari 20% terhadap GDP, over production di pabrik, serta dampak cuaca ekstrem berupa badai dan banjir yang mengganggu pertanian dan distribusi.
Di akhir pernyataannya, Mardigu menekankan bahwa kondisi ini merupakan alarm bagi Indonesia. Namun hingga kini, ia menilai belum ada kebijakan jelas dari pemerintah untuk mengantisipasi dampaknya. “Apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Saya tunggu saran dari sahabat semua. Peace,” pungkasnya.