MoneyTalk, Jakarta – Kritik pedas dilontarkan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam sebuah podcast yang tayang Jumat (10/10). Ia menuding keras bahwa Program Makan Bergizi Nasional (MBG) bukan hanya gagal menyehatkan anak-anak, tetapi justru mengancam keselamatan dan melanggar konstitusi negara!
“Program ini bukan program gizi, ini proyek politik! Uang rakyat dirampas, anak bangsa diracuni!” tegas Ubaid dengan nada tinggi.
Menurut Ubaid, pelaksanaan MBG di lapangan amburadul dan ugal-ugalan, bahkan banyak sekolah kebingungan soal pembuangan sisa makanan hingga muncul kasus keracunan massal di berbagai daerah. Ia mengaku prihatin karena para guru kini juga menjadi korban akibat diwajibkan mencicipi makanan sebelum diberikan ke siswa.
“Guru digaji Rp100 ribu, tapi disuruh jadi tester racun. Kalau gurunya keracunan, siapa yang ngajar?” sindirnya tajam.
MBG: Program Gizi atau Proyek Cuan?
Ubaid menilai akar masalah MBG adalah karena dijalankan tanpa aturan, tanpa indikator gizi yang jelas, dan tanpa pengawasan. Ia menyebut program ini “dikelola suka-suka Presiden”, hanya mengejar angka distribusi, bukan kualitas gizi atau keselamatan anak.
“Presiden cuma hitung berapa nasi kotak yang dibagikan, tapi lupa nanya: itu makanan bergizi atau racun?” katanya sarkastik.
JPPI, kata Ubaid, telah mencatat banyak laporan tentang dapur MBG yang tidak higienis, konflik kepentingan vendor, hingga potongan harga per porsi yang membuat kualitas makanan anjlok.
Langgar UUD 1945: Dana Pendidikan Disunat untuk MBG
Lebih serius lagi, Ubaid menyebut MBG mencaplok dana pendidikan sebesar Rp335 triliun, yang membuat porsi anggaran pendidikan merosot dari 20% menjadi 14% APBN.
“Itu maling konstitusi! Pasal 31 UUD 1945 jelas mengamanatkan sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan. Tapi karena MBG, tinggal 14%! Negara melanggar UUD sendiri,” ujarnya lantang.
JPPI bahkan berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang APBN 2026, yang dianggap inkonstitusional karena mengalihkan dana pendidikan untuk proyek MBG.
Putusan MK Dilanggar: Sekolah Gratis Bagi Semua Anak
Ubaid mengingatkan bahwa putusan MK Mei 2025 menegaskan sekolah tanpa dipungut biaya untuk seluruh anak Indonesia baik di negeri maupun swasta. Namun pemerintah, katanya, malah mengabaikan itu demi MBG.
“Biaya sekolah masih jadi beban orang tua. Negara seolah cuma peduli nasi kotak, bukan masa depan anak,” ucapnya geram.
JPPI menghitung bahwa untuk mewujudkan sekolah gratis nasional hanya butuh Rp75 triliun, jauh lebih kecil dari anggaran MBG Rp335 triliun.
Keracunan, Guru Jadi Korban, Anak Jadi Taruhan
Ubaid juga menyoroti bahaya kesehatan jangka panjang akibat keracunan makanan MBG. Berdasarkan konsultasi dengan dokter, efek racun bisa muncul berbulan-bulan hingga bertahun-tahun setelah kejadian.
“Keracunan hari ini bukan berarti sembuh besok. Dampaknya bisa muncul tahun depan. Ini menyangkut nyawa anak-anak!” tegasnya.
JPPI mencatat, kini bukan hanya siswa, guru-guru honorer pun ikut keracunan karena diwajibkan mencicipi makanan MBG sebelum dibagikan.
Stop Semua Dapur MBG Sekarang!
Sebagai langkah konkret, Ubaid menuntut pemerintah menghentikan seluruh dapur MBG di Indonesia dan melakukan evaluasi total sebelum program dijalankan kembali.
“Harus di-off dulu semuanya! Audit, investigasi, dan perbaiki sistemnya. Jangan korbankan anak bangsa demi proyek politik,” pungkasnya.
JPPI juga mengusulkan agar jika program ini memang dilanjutkan, mekanismenya dimasukkan ke dalam dana BOS dan dikelola oleh kantin atau komite sekolah, bukan lewat vendor besar yang mengejar cuan.
Pendidikan Dilecehkan, Rakyat Dikorbankan
Ubaid menutup dengan pernyataan keras bahwa jika pemerintah tetap memaksakan MBG tanpa evaluasi, maka “Indonesia Emas 2045 hanyalah mimpi absurd.”
“Bagaimana mau emas kalau anak-anak enggak bisa sekolah dan yang sekolah malah diracuni?” katanya getir.
