MoneyTalk, Jakarta – Filsuf sekaligus rohaniwan Katolik, Franz Magnis-Suseno SJ (Romo Magnis), menegaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan etika politik untuk melawan penindasan dan otoritarianisme, bukan ideologi sempit yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan atau membungkam hak asasi manusia.
Hal itu disampaikan Romo Magnis saat memberikan kuliah umum bertajuk “Filsafat dan Etika Pancasila dalam Bayang-Bayang Rezim Otoritarianisme” di Sekretariat DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).
Menurut Romo Magnis, Pancasila adalah hasil kejeniusan pemikiran Soekarno yang dirancang sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Pancasila tidak boleh direduksi menjadi ideologi totaliter yang memaksakan satu cara hidup dan menafikan kebebasan warga.
“Pancasila tidak seharusnya dipahami sebagai ideologi dalam pengertian sempit dan totaliter. Mengutip Marx, ideologi bisa menjadi keyakinan palsu yang memaksakan cara hidup tertentu. Berbeda dengan itu, Pancasila justru merupakan cita-cita, nilai, dan etika politik yang mengakui dan merawat keberagaman Indonesia,” ujar Magnis.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius berupa pembusukan demokrasi. Gejala tersebut, menurutnya, tampak dari menguatnya oligarki politik dan praktik dinasti kekuasaan yang menjauhkan negara dari kepentingan rakyat.
Romo Magnis menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya empat sila selain Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki keselarasan kuat dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, segala bentuk otoritarianisme yang memicu korupsi, perampasan hak rakyat, serta kekerasan struktural termasuk dalam konflik agraria dan persoalan Papua merupakan pengkhianatan nyata terhadap Pancasila.
Dalam kesempatan yang sama, Fajar Martha menyoroti kemunduran kualitas demokrasi Indonesia yang dinilainya semakin kehilangan substansi etis dan terjebak pada prosedur formal semata. Ia menilai konsumerisme dan perkembangan teknologi kerap meninabobokan kesadaran kritis generasi muda, sementara negara justru sering hadir dalam bentuk tekanan represif terhadap warganya.
“Hilangnya oposisi, menguatnya legal authoritarianism, serta perampasan hak hidup warga mulai dari Pancoran, Kendeng, hingga Wadas menjadi indikator nyata kemunduran demokrasi kita,” tegas Fajar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Dendy Se, menekankan urgensi diskusi etika politik di tengah krisis moral dan integritas para pemangku kebijakan. Ia menilai dinamika politik nasional menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, mulai dari melemahnya etika demokrasi hingga ketidakmampuan negara mengelola persoalan rakyat.
“Bayang-bayang kembalinya Orde Baru dalam wajah baru di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi alarm serius. Demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan kekuasaan yang menjauh dari rakyat,” kata Dendy.
Ketua DPC GMNI Jakarta Selatan, Rauf, menegaskan pentingnya keberanian intelektual mahasiswa untuk mengkritisi arah perjalanan bangsa. Ia menilai pemahaman mendalam terhadap Pancasila menjadi kunci agar generasi muda tidak mudah dimanipulasi oleh jargon kekuasaan yang mengabaikan keadilan sosial.
“Kami berharap Romo Magnis dapat terus memberikan pandangan kritis mengenai situasi kebangsaan agar Pancasila tetap menjadi philosophische grondslag dalam melawan rezim yang cenderung tiran,” pungkas Rauf.