MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto menilai liputan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang paling sering mengalami swasensor di kalangan jurnalis. Temuan itu merujuk pada laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 yang disusun Yayasan Tifa, Konsorsium Jurnalisme Aman, dan Populix.
Ia mengatakan, kekhawatiran terhadap risiko hukum dan keamanan pribadi menjadi pemicu utama wartawan menahan diri dalam pemberitaan. Namun, menurutnya, keputusan swasensor tersebut tidak sepenuhnya berasal dari individu jurnalis, melainkan juga dipengaruhi pertimbangan redaksi dan manajemen media.
“Cara menekan media sekarang tidak lagi selalu lewat intimidasi fisik, tetapi sudah masuk ke ruang redaksi bahkan menyentuh pemilik media,” ujar Agustinus di akun media sosialnya, Rabu (18/2/2026).
Secara tidak langsung, ia menilai perubahan pola tekanan itu berdampak pada berkurangnya sikap kritis media terhadap pemerintah serta membuat publik tidak memperoleh informasi utuh mengenai pelaksanaan MBG.
Agustinus juga mengkritik skema insentif dapur MBG yang diatur melalui keputusan Badan Gizi Nasional. Ia menyebut mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan fasilitas membuat pendapatan pengelola dapur tetap mengalir, terlepas dari jumlah porsi makanan yang benar-benar diproduksi.
“Karena dananya dari APBN, cara pengelolaannya harus kredibel dan akuntabel. Ini bukan kebaikan hati pejabat, tetapi program negara yang wajib dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Secara tidak langsung, ia juga mengingatkan bahwa potensi keuntungan dari insentif dan rantai pasok bahan baku dapat memunculkan konflik kepentingan jika tidak diawasi secara ketat.
Dalam pandangannya, sejumlah negara seperti Brasil, India, dan Amerika Serikat menerapkan sistem yang lebih transparan, termasuk pembayaran berbasis jumlah porsi yang benar-benar dikonsumsi serta pemisahan tegas antara pengelola dapur dan pemasok bahan baku.
Ia menilai praktik audit sosial dan keterbukaan informasi di negara-negara tersebut dapat menjadi rujukan agar program MBG tetap fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, bukan kepentingan lain.
Agustinus menegaskan bahwa memberi makan rakyat merupakan tujuan mulia negara. Namun, ia menekankan pengawasan publik mutlak diperlukan agar program sosial tidak berubah menjadi sarana distribusi keuntungan bagi kelompok tertentu.
“Yang harus dijaga adalah kualitas gizi anak dan integritas pengelolaan uang negara,” pungkasnya.
