MoneyTalk, Jakarta – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Muchlis A Rofiq, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya sarat pemborosan anggaran dan jauh dari rasa keadilan sosial.
Muchlis menilai program yang menelan anggaran hingga triliunan rupiah itu dijalankan dengan pendekatan seremonial dan cenderung menyerupai “pesta pora anggaran negara”, alih-alih menjadi solusi strategis bagi persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Anggaran triliunan dihambur-hamburkan, sementara guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun masih hidup dalam ketidakpastian. Ini sungguh menyakitkan,” kata Muchlis dalam keterangannya di media sosial, Kamis (15/1/2026).
Ia menyoroti fakta bahwa program MBG dijalankan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres), yang membuka jalan bagi pembentukan struktur pelaksana besar. Tak hanya itu, sejumlah petugas program bahkan disebut-sebut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Muchlis, situasi ini menimbulkan ironi dan kecemburuan sosial. Di satu sisi, ribuan guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional masih berjuang tanpa kepastian status dan kesejahteraan. Di sisi lain, program baru justru menghadirkan jabatan, fasilitas, dan anggaran besar.
Yang lebih memprihatinkan, lanjut Muchlis, program MBG juga memunculkan rebutan kepentingan di kalangan politisi dan pejabat, yang berlomba-lomba menjadi mitra pengusaha dalam rantai penyediaan program tersebut.
“Ketika program publik berubah menjadi ladang bisnis dan kekuasaan, maka yang dikorbankan adalah rasa keadilan. Negara seolah abai terhadap pengabdian guru honorer yang telah puluhan tahun berjuang,” ujarnya.
Muchlis menegaskan, kritik ini bukan penolakan terhadap pemenuhan gizi anak, melainkan peringatan agar pemerintah menata ulang prioritas kebijakan dan memastikan anggaran negara digunakan secara adil, efisien, dan berpihak pada mereka yang selama ini terpinggirkan.
Ia pun mendorong pemerintah untuk menjadikan penyelesaian nasib guru honorer sebagai agenda utama, bukan sekadar janji politik yang terus berulang setiap pergantian rezim.
“Kalau negara punya triliunan rupiah, seharusnya luka lama para guru honorer disembuhkan lebih dulu,” pungkasnya.
