MoneyTalk, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyuarakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan publik atas melonjaknya kasus keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah pada Januari 2026. Hingga pertengahan bulan, jumlah korban dilaporkan telah menembus lebih dari 1.000 anak sekolah.
Kasus keracunan paling mencolok terjadi di Kabupaten Grobogan dengan 658 korban, disusul Mojokerto sebanyak 261 anak, Semarang 75 anak, dan Kendari 66 anak. JPPI menilai peristiwa ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan kegagalan negara dalam melindungi keselamatan anak-anak di sekolah.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa tragedi ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar data statistik.
“Yang terjadi hari ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini adalah kegagalan negara melindungi nyawa anak. Lebih dari seribu anak keracunan hanya dalam hitungan hari, dan 658 di antaranya di satu kabupaten. Ini bukan angka statistik, ini tubuh-tubuh kecil yang tumbang di sekolah,” ujar Ubaid dalam pernyataan persnya, Senin (12/1).
Menurut JPPI, sikap pemerintah, khususnya Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN), menunjukkan kecenderungan memaksakan keberlanjutan program MBG tanpa evaluasi menyeluruh dan jaminan keamanan pangan yang ketat. Keselamatan anak dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama.
Lebih mengkhawatirkan, JPPI meyakini jumlah korban sesungguhnya jauh lebih besar dari yang tercatat secara resmi. Di lapangan, banyak sekolah, guru, orang tua, bahkan murid memilih bungkam karena takut mendapat tekanan dan intimidasi.
“Data yang muncul ke publik hanyalah puncak gunung es. Di lapangan, banyak sekolah, guru, orang tua, bahkan murid yang takut bersuara. Ada tekanan berlapis, dari sekolah ke guru, dari guru ke murid, bahkan dari SPPG atau dinas ke sekolah. MBG telah menciptakan iklim ketakutan,” tegas Ubaid.
JPPI menilai iklim pembungkaman ini justru lebih berbahaya daripada kasus keracunan itu sendiri. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk berbicara dan berpikir kritis, berubah menjadi ruang kepatuhan yang menekan.
“Jika anak-anak diajarkan untuk diam ketika sakit dan guru dipaksa menutup masalah demi citra program, maka yang sedang kita bangun bukan generasi kritis, melainkan generasi yang terbiasa tunduk. Pembungkaman kritik atas MBG sama dengan pembunuhan terhadap pendidikan itu sendiri,” lanjutnya.
Ubaid menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis kini tidak lagi sekadar program pemenuhan gizi, tetapi telah menjelma menjadi alat kekuasaan yang menekan sekolah dan membungkam suara anak.
“Program apa pun tidak sah jika dibangun di atas risiko keracunan massal. Anak-anak bukan kelinci percobaan kebijakan,” pungkasnya.
Atas kondisi tersebut, JPPI mendesak pemerintah, khususnya BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk membuka ruang pelaporan yang benar-benar aman dan bebas intimidasi di setiap sekolah, menghentikan perlakuan terhadap siswa dan sekolah sebagai objek bisu kebijakan, serta menghentikan narasi manipulatif yang melabeli siswa kritis sebagai “tidak bersyukur”.
JPPI menegaskan, MBG dibiayai dari pajak rakyat, sehingga anak, orang tua, dan sekolah adalah pemilik sah program tersebut dan berhak menyuarakan kritik tanpa rasa takut.
