MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras dilontarkan pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyusul aksi brutal penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Feri menyatakan kemarahannya setelah mengetahui bahwa Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal (OTK). Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk teror terhadap aktivis yang selama ini vokal memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.
“Ada apa dengan negara ini? Sahabat kami, Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, disiram air keras oleh orang tak dikenal. Semoga negara ini dan antek-anteknya punya kesadaran moral,” ujar Feri dalam pernyataan yang beredar luas di media sosial, Jumat (13/3/2026).
Menurut Feri, Andrie Yunus bukanlah sosok yang berjuang untuk kepentingan pribadi. Selama ini, ia dikenal sebagai aktivis yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
“Andrie tidak berjuang untuk egonya. Dia berjuang agar negara ini menjadi lebih baik,” tegasnya.
Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus memicu kemarahan banyak kalangan, terutama para aktivis dan pegiat demokrasi. Mereka menilai peristiwa ini sebagai ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan keamanan para pembela HAM di Indonesia.
KontraS sendiri merupakan lembaga advokasi yang selama puluhan tahun dikenal kritis terhadap praktik pelanggaran HAM, kekerasan negara, serta berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Serangan terhadap Andrie Yunus menambah daftar panjang kekerasan yang menimpa para aktivis yang berani bersuara kritis terhadap kebijakan negara.
Sejumlah aktivis bahkan menilai pola kekerasan semacam ini tidak bisa dilepaskan dari situasi politik dan hukum yang dinilai semakin tidak ramah terhadap kritik publik.
Banyak pihak mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras tersebut. Negara dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi warga negara, terlebih mereka yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Para pegiat sipil menegaskan bahwa jika kasus ini tidak diusut secara transparan dan serius, maka akan muncul preseden buruk bahwa kekerasan terhadap aktivis dapat terjadi tanpa konsekuensi hukum.
