MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Umar Syadat Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar, melontarkan kritik keras terkait beredarnya foto Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang tengah menjadi perbincangan publik di media sosial.
Dalam unggahannya, Gus Umar menyampaikan keprihatinannya dengan nada tajam. Ia menilai ada kejanggalan yang perlu segera diklarifikasi kepada publik, terutama terkait isu pengadaan motor listrik dalam jumlah besar yang disebut-sebut tidak pernah dilaporkan ke DPR.
“Betapa jahatnya orang ini,” tulis Gus Umar dalam unggahannya, merespons foto yang menampilkan Dadan Hindayana disertai narasi soal pemanggilan oleh Komisi IX DPR dan dugaan tidak adanya laporan pengadaan 21.800 unit motor listrik.
Gus Umar menegaskan, sebagai pejabat publik, Kepala BGN wajib memberikan penjelasan terbuka dan transparan kepada masyarakat. Menurutnya, isu yang beredar bukan sekadar polemik biasa, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kalau benar ada pengadaan dalam jumlah besar dan tidak dilaporkan, ini bukan persoalan kecil. Harus dijelaskan secara terang benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan integritas pejabatnya.
Isu ini semakin menjadi perhatian setelah narasi dalam foto tersebut menyebut Komisi IX DPR RI memanggil BGN untuk meminta klarifikasi. Publik pun mulai mempertanyakan proses pengadaan serta urgensi program tersebut.
Sejumlah warganet turut menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran prosedur, terutama jika benar tidak ada pelaporan resmi kepada DPR sebagai fungsi pengawasan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak BGN terkait isi narasi yang beredar dalam foto tersebut. Gus Umar pun mendesak agar pemerintah tidak membiarkan spekulasi berkembang liar.
“Negara ini butuh kejelasan, bukan diam. Kalau tidak dijawab, publik akan menilai sendiri,” ujarnya.
Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir, seiring meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga negara dalam penggunaan anggaran besar.
