MoneyTalk, Jakarta – Setiap bulan Agustus, masyarakat Indonesia selalu dihimbau untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk nasionalisme menyambut Hari Kemerdekaan. Namun, baru-baru ini muncul fenomena yang cukup unik dan kontroversial. Tidak sedikit masyarakat kita khususnya para anak muda justru memilih mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece, yang dikenal dengan simbol tengkorak ber-topi jerami. Fenomena ini sontak mengundang pro-kontra. Apakah ini bentuk kebebalan, kelucuan iseng, gaya hidup pop culture, atau justru sindiran keras terhadap negara?
Pertama-tama, perlu kita akui bahwa budaya populer saat ini punya pengaruh luar biasa. One Piece bukan sekadar tontonan ringan. Serial karya Eiichiro Oda ini telah mendunia dan menanamkan nilai-nilai seperti solidaritas, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan kebebasan. Bagi sebagian anak muda, simbol bendera bajak laut topi jerami itu bukan sekadar lambang hiburan, tapi bentuk identifikasi terhadap perjuangan, loyalitas antar sahabat, bahkan pemberontakan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.
Namun dalam konteks peringatan kemerdekaan Indonesia, ketika pemerintah mengajak seluruh warga untuk menunjukkan semangat kebangsaan melalui pengibaran Merah Putih, justru muncul bendera One Piece bisa dipahami sebagai sesuatu yang ‘sedikit’ provokatif. Meski mungkin tidak semua pelaku bermaksud demikian, aksi ini bisa juga ditafsirkan sebagai bentuk sindiran halus atau bahkan keras terhadap kondisi kebangsaan kita saat ini.
Kenapa? Mungkin karena banyak anak muda merasa keterasingan terhadap narasi-narasi nasionalisme formal yang terasa klise dan tidak menyentuh realitas mereka. Mereka melihat bendera Merah Putih bukan lagi sebagai lambang perjuangan dan harapan, tapi sebagai simbol negara yang gagal memenuhi janji-janji melangitnya. Yang banyak dirasakan adalah sulitnya akses pendidikan, langkanya lapangan kerja, hingga fakta korupsi pejabat yang luar biasa dan ketidakadilan hukum yang makin terang-terangan dan tanpa malu. Dalam kacamata ini, pengibaran bendera bajak laut bisa jadi bentuk ekspresi frustrasi: sebuah pemberontakan simbolik terhadap narasi nasionalisme kosong yang tak lagi relevan di mata mereka mereka yang coba mengibarkannya.
Namun tentu saja, tindakan ini tetap perlu dikritisi. Mengibarkan bendera selain Merah Putih di momentum sakral peringatan kemerdekaan Indonesia bisa memicu kegaduhan sosial, dan secara hukum, dapat dianggap tidak etis atau melanggar norma. Nasionalisme memang tidak bisa dipaksakan hanya lewat simbol, tapi mengabaikannya bahkan menggantikannya sama sekali juga bukan solusi. Jika kegundahan anak bangsa merasa tidak terwakili oleh simbol negara, maka yang perlu dilakukan bukan mengganti simbol itu, tapi mendesak agar nilai-nilai simbol tersebut dikembalikan ke jalur yang benar.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu merenung: kenapa ada fenomena pengibarkan bendera One Piece daripada bendera Merah Putih? Mengapa narasi kebangsaan kita tidak lagi menggugah hati khususnya kepada generasi penerus? Mengapa simbol-simbol nasional seakan kehilangan makna, kalah oleh karakter fiksi? Mungkin ini saatnya negara belajar bagaimana budaya populer bekerja, bukan untuk ditentang, tapi dimanfaatkan. Nasionalisme tak harus selalu hadir dalam bentuk seremonial yang kaku. Ia bisa dibangun lewat pendekatan yang kreatif, membumi, dan relevan dengan dunia anak muda hari ini.
Fenomena bendera One Piece ini memang bisa dipandang dari berbagai sudut: bisa lucu, bisa aneh, bisa juga mengkhawatirkan. Karena satu hal pasti, ini bukan soal anime, ini tentang identitas dan rasa memiliki bangsa ini.
Kalau ini sindiran, maka ini adalah sindiran yang sangat keras dan menyakitkan: bahwa mungkin, di mata sebagian anak muda, impian tentang Indonesia yang adil dan merdeka kini hanya tinggal dongeng saja?
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mau tidak mau harus menjawab tantangan ini. Bukan dengan melarang, apalagi menghukum, tapi dengan mendengarkan. Sebab bisa jadi, mereka tidak butuh dimarahi. Mereka hanya butuh diyakinkan bahwa bendera Merah Putih masih layak untuk diperjuangkan.
Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan
