MoneyTalk, Jakarta – Di tengah gegap gempita klaim keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, suara kritis datang dari Prof. Ferry Latuhihin, ekonom senior yang dikenal tajam dan tanpa tedeng aling-aling. Dalam wawancaranya di kanal Tonny Hermawan Adikarjo, Prof. Ferry mengingatkan: jangan terlalu cepat merayakan kemenangan, karena permainan belum selesai.
“Come on, man. Don’t clap hands before the game is over,” ucapnya lantang.
Pernyataan ini menanggapi dua data yang bertolak belakang. BPS (Badan Pusat Statistik) pada 25 Juli 2025 merilis angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,47%, sementara Bank Dunia (World Bank) menyebut angka kemiskinan Indonesia mencapai 68,3%.
Prof. Ferry menjelaskan perbedaan tajam ini berasal dari metodologi yang digunakan. BPS mendefinisikan kemiskinan berdasarkan konsumsi harian di bawah Rp20.000 per orang, atau sekitar Rp600.000 per bulan. Sebaliknya, Bank Dunia memakai standar daya beli internasional (purchasing power parity), yang memperhitungkan biaya hidup dan daya beli masyarakat di skala global.
“Dengan standar Rp.20.000 per hari, ya wajar angka kemiskinan kita terlihat kecil. Tapi realitanya, hidup dengan uang segitu? Come on,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perbedaan kemiskinan antara kota dan desa. Di desa, mungkin seseorang masih bisa bertahan dengan Rp20.000 per hari karena biaya hidup rendah. Tapi bagaimana dengan Jakarta, Surabaya, atau Medan?
“Mayoritas penduduk kita memang masih tinggal di desa. Karena kita gagal melakukan urbanisasi, karena kita gagal melakukan industrialisasi,” tegas Ferry.
Lebih dari sekadar kemiskinan ekstrem, kelas menengah Indonesia justru sedang menyusut. Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), kelas menengah turun dari 57 juta jiwa menjadi 47 juta jiwa sejak 2019. Ini bukan hanya imbas pandemi atau krisis global, tapi juga warisan kebijakan ekonomi yang lemah selama bertahun-tahun, katanya.
Dan ini bukan kesalahan tunggal pemerintahan Prabowo, tegasnya, melainkan akumulasi persoalan sejak era Jokowi.
Namun, Ferry mengkritik keras sikap pemerintah saat ini yang seolah-olah ekonomi sedang baik-baik saja. “Pemerintah ini menerima warisan yang tidak baik-baik saja. Tapi malah bilang semuanya oke.”
Salah satu sorotan tajam Ferry adalah pada program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Program MBG menargetkan 83 juta anak, dengan anggaran fantastis Rp371 triliun, tanpa pilot project, tanpa hitungan realistis.
“Uangnya dari mana, Bos?” tanyanya kritis.
Begitu juga dengan ide pembiayaan 80.000 koperasi oleh bank Himbara. Menurut Ferry, ini berisiko menciptakan Non-Performing Loan (NPL) besar-besaran, bahkan krisis kepercayaan terhadap bank nasional.
“Kalau sampai bank Himbara ditodong untuk mendanai koperasi, bisa terjadi capital flight. Orang mindahin duit ke luar negeri,” katanya.
Ferry juga mengingatkan bahwa pro bisnis, pro rakyat. Ketika pelaku usaha tumbuh, lapangan kerja terbuka, ekonomi bergerak. Tapi banyak pejabat dan legislator justru berlindung di balik jargon ‘pro rakyat’, padahal justru menekan bisnis.
Ia memberi contoh driver Gojek. Pemerintah memaksa pemberian THR, padahal mitra bukan karyawan, dan tidak ada gaji tetap.
“Ini bukan hubungan industrial. Ini kemitraan. Kalau dipaksakan seperti buruh dan majikan, yang kena justru mitranya juga,” tegas Ferry.
Ferry bahkan menyebut langsung anggota DPR yang dianggap tidak paham soal model bisnis Gojek, namun rajin membuat aturan populis yang tidak realistis.
Untuk memulihkan kelas menengah dan menggerakkan ekonomi, Ferry menekankan pentingnya mendukung UMKM secara profesional. Bukan dengan hibah tanpa syarat, tapi dengan membekali pelaku usaha kemampuan membuat laporan keuangan, mengatur arus kas, dan menjadi bankable.
“Masih banyak UMKM yang pakai sistem laci. Ambil uang usaha buat bayar sekolah anak. Ini enggak akan berkembang,” jelasnya.
Ferry mencontohkan kesuksesan UMKM seperti Gacoan dan Fore Coffee yang mampu ekspansi hingga IPO karena dikelola secara profesional. Artinya, UMKM bisa naik kelas, asalkan paham dan disiplin dalam tata kelola.
Pernyataan Ferry Latuhihin adalah alarm keras bagi pemerintah. Jika data statistik digunakan untuk membungkam realita, dan program populis terus digencarkan tanpa dasar ekonomi yang kuat, maka krisis sosial dan keuangan tinggal menunggu waktu.
“Yang saya takutkan adalah, kalau masyarakat tidak puas, bisa terjadi kerusuhan sosial. Ini bukan main-main,” tegas Ferry.
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi peringatan dini agar kita tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
