Bukan Sekadar Marah! ‘Sompret’ Purbaya Jadi Simbol Revolusi Ekonomi Nasional!

  • Bagikan

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan spontan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum internasional beberapa waktu lalu yang menyinggung pejabat keuangan negara besar dengan ungkapan “sompret” menjadi bahan perbincangan luas. Namun di balik ekspresi yang viral itu, analis investasi Benix melihat pesan strategis tentang arah baru politik ekonomi Indonesia.

Dalam ulasan yang tayang di kanal YouTube Benix Investor Group pada Senin (13/10), Benix menilai pernyataan Purbaya bukan sekadar ledakan emosi, melainkan representasi dari pergeseran paradigma diplomasi finansial Indonesia: dari posisi pasif menjadi lebih tegas dan berdaulat.

“Kita harus pahami konteksnya. Kata ‘sompret’ itu muncul di tengah negosiasi serius antarnegara. Dan di situ terlihat bahwa Indonesia tidak lagi mau diperlakukan sebagai pihak inferior,” ujar Benix.

Bilateral Swap dan Strategi Dedolarisasi

Benix menjelaskan, sikap tegas Purbaya terkait erat dengan upaya memperkuat kerja sama Bilateral Swap Agreement (BSA) antara Indonesia dan China—sebuah mekanisme yang memungkinkan kedua negara bertransaksi menggunakan mata uang lokal, rupiah dan yuan, tanpa melalui dolar AS.

Langkah ini, menurut Benix, menjadi bagian dari strategi dedolarisasi bertahap yang telah lama diinisiasi oleh Bank Indonesia namun kini mendapat dukungan politik yang lebih eksplisit dari pemerintah pusat.

“Dengan swap agreement yang naik dari 20 menjadi 30 miliar dolar, Indonesia punya ruang manuver lebih besar untuk menjaga likuiditas tanpa harus mengorbankan cadangan dolar,” jelas Benix.

Kebijakan ini dinilai strategis di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan fluktuasi nilai dolar AS yang berdampak langsung pada stabilitas rupiah. Namun Benix juga mengingatkan bahwa langkah ini tidak tanpa risiko.

“Dedolarisasi bukan berarti berpindah ketergantungan dari dolar ke yuan. Kalau transaksi kita masih defisit terhadap China, maka tekanan itu hanya berpindah bentuk,” ujarnya.

Kedaulatan Finansial dan Mentalitas Ekonomi

Benix menyoroti bahwa kebijakan keuangan nasional tidak bisa dilepaskan dari mentalitas diplomasi ekonomi yang selama ini cenderung defensif. Menurutnya, Purbaya mewakili generasi pejabat baru yang berani menegosiasikan posisi Indonesia secara setara di hadapan kekuatan ekonomi global.

“Indonesia selama ini sering datang ke forum internasional dengan mental ‘butuh bantuan’. Sekarang muncul figur yang berbicara dengan nada sejajar, bahkan dominan. Ini bentuk kepercayaan diri baru,” ujarnya.

Meski begitu, Benix menegaskan bahwa keberanian politik saja tidak cukup. Ia menilai, kedaulatan ekonomi juga harus diikuti dengan pembenahan suprastruktur, termasuk tata kelola birokrasi, kepastian hukum, dan pemberantasan korupsi di sektor publik.

“Kita sering bangga pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi lupa bahwa investor global lebih menghitung stabilitas kebijakan, transparansi, dan kepastian hukum,” jelasnya.

Antara Retorika dan Reformasi

Benix menilai gaya komunikasi terbuka Purbaya membawa dampak positif dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Namun, ia juga mengingatkan agar semangat tersebut diikuti dengan kebijakan konkret yang sistematis.

“Retorika yang tegas harus diimbangi dengan reformasi yang terukur. Jika tidak, keberanian itu hanya menjadi wacana politik tanpa arah kebijakan yang jelas,” katanya.

Dalam konteks itu, program dedolarisasi dan penguatan kerja sama finansial Asia harus dipandang sebagai strategi jangka panjang, bukan sekadar reaksi terhadap tekanan global sesaat. Indonesia, kata Benix, memiliki peluang besar untuk memposisikan diri sebagai pusat transaksi keuangan regional asal mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kredibilitas fiskal.

Menuju Diplomasi Ekonomi yang Berdaulat

Benix menutup analisanya dengan refleksi: pernyataan “sompret” yang viral mungkin terdengar kasar, tetapi dalam konteks geopolitik ekonomi, ia menandai lahirnya paradigma baru — diplomasi yang berani, realistis, dan berbasis kepentingan nasional.

“Purbaya sedang membawa pesan penting: bahwa Indonesia bukan lagi obyek kebijakan global, tapi subyek yang punya kehendak dan posisi tawar,” pungkas Benix.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *