MoneyTalk, Jakarta – Ketua Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah Danantara, Purbaya Yudhi Sadewa, blak-blakan usai menghadiri rapat perdana bersama jajaran direksi dan dewan pengawas lembaga tersebut pada Rabu (15/10).
Purbaya mengungkapkan, rapat tersebut membahas banyak hal penting mulai dari persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025, rencana investasi 2026, hingga restrukturisasi sejumlah BUMN seperti Garuda Indonesia dan Krakatau Steel.
“Rapatnya bagus sekali, terbuka. Saya tanya macam-macam, mereka juga jawab macam-macam. Jadi ke depan harusnya lebih baik karena mereka tahu kita mengawasi dengan betul,” ujar Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Soal Pendanaan Kereta Cepat: “Tak Perlu APBN!”
Dalam kesempatan itu, Purbaya menegaskan bahwa pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) sebaiknya tidak lagi bergantung pada APBN, melainkan bisa langsung diambil dari dana dividen yang dikelola Danantara.
“Danantara itu terima dividen dari BUMN hampir Rp80–90 triliun. Itu cukup untuk menutup kewajiban pembayaran tahunan yang sekitar Rp2 triliun untuk kereta cepat. Saya yakin uangnya juga tiap tahun akan lebih banyak,” tegasnya.
Namun, ia juga menyoroti strategi investasi Danantara yang dinilai terlalu banyak menaruh dana di obligasi pemerintah.
“Saya sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak, keahlian Anda apa? Tapi mereka jawab, ini cuma sementara, karena waktunya sempit. Katanya nanti akan diperbaiki, supaya dana lebih banyak diarahkan ke proyek-proyek produktif,” ungkapnya.
Soal Struktur Pembayaran dan CDB: “Selama Clear, Harusnya Tak Masalah”
Menanggapi pertanyaan wartawan soal struktur pembayaran ke China Development Bank (CDB) terkait proyek kereta cepat, Purbaya menilai tak ada kewajiban khusus yang membebani pemerintah.
“Saya pernah diskusi juga dengan CDB. Biasanya mereka cuma minta struktur pembayaran yang jelas. Jadi harusnya enggak ada masalah kalau itu sudah clear,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan final masih menunggu hasil studi dan arahan Presiden Joko Widodo.
“Kita tunggu saja seperti apa hasil studinya, dan tentu arahan dari Presiden,” kata Purbaya.
Rapat Perdana yang Penuh Tanya
Purbaya menegaskan, ini merupakan rapat perdananya di Dewan Pengawas Danantara sejak lembaga itu resmi terbentuk.
“Baru sekali ini saya ikut rapatnya, jadi saya banyak nanya. Dari RKT, rencana 2026, sampai pemilihan komite independen juga dibahas,” ucapnya.
Rapat tersebut, kata dia, juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas Danantara, Erick Thohir, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
