MoneyTalk, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, Said Didu mengingatkan bahwa jika tidak dikelola secara hati-hati, program MBG berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya. Ia bahkan menyebut istilah satir “Dapur Korupsi Bersama” (DKB) sebagai peringatan atas potensi penyalahgunaan dalam program tersebut.
“Bapak Presiden Prabowo yth, jika tidak hati-hati, maka ide bagus Bapak yaitu pembagian MBG bisa berubah menjadi pembagian DKB (Dapur Korupsi Bersama). Tanda-tanda ke arah itu sudah terjadi,” ujar Said Didu dalam pernyataan yang beredar di publik, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari mekanisme penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan yang dinilai belum transparan. Ia menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses tersebut yang dianggap perlu diawasi secara ketat.
Said Didu pun mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah potensi penyimpangan. Ia menyarankan agar dilakukan audit khusus terhadap mekanisme penunjukan dapur MBG.
“Sebbaiknya segera lakukan audit khusus terkait mekanisme penunjukan SPPG (dapur) yang dilakukan oleh BGN,” tegasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan program ini dinilai membuka celah terjadinya praktik korupsi jika tidak diawasi dengan baik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan Said Didu. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa kritik tersebut dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat tata kelola program strategis nasional agar tetap transparan dan akuntabel.
