MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai bahwa dalam politik Indonesia, sanad politik atau nasab kekuasaan sering kali jauh lebih menentukan dibanding sekadar mazhab politik atau perbedaan ideologi.
Menurutnya, polemik yang dipantik oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengenai siapa sosok yang paling berjasa membawa Joko Widodo ke panggung politik nasional, justru membuka tabir tentang bagaimana jaringan kekuasaan bekerja di Indonesia.
“Sanad politik atau nasab di negeri kita amat penting, melebihi mazhab politik,” ujar Hendrajit dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Ia menilai, polemik soal siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta bukanlah inti persoalan. Yang lebih penting adalah celah yang muncul dari silang pendapat itu, karena memperlihatkan jejaring politik yang selama ini diketahui publik, tetapi tidak benar-benar dipahami secara utuh.
“Bukan ujung cerita dari polemik ini yang penting, karena sekarang pun tidak terlalu penting siapa yang berjasa memberi jalan Jokowi menjadi gubernur atau presiden. Tetapi ada celah yang muncul dari polemik ini yang justru mengoyak jaringan politik yang selama ini kita tahu, tapi tidak kita mengerti,” katanya.
Hendrajit menyinggung berbagai cerita yang disampaikan JK maupun kronik politik dari Panda Nababan secara terpisah, yang menurutnya membentuk sebuah mosaik besar tentang pola dan rancang bangun sistem politik nasional.
Menurutnya, nukleus politik itu kemudian disederhanakan dan dirampingkan dalam apa yang dikenal sebagai Kelompok Ciganjur, dengan aktor-aktor utama seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X.
“Nah, inilah simpul tali jejaring politik yang kemudian meluas dan mengembang lewat proksi-proksi di bawahnya. Ada jejaring yang punya akses ke massa, ada yang punya akses ke TNI-Polri, ada yang menguasai ekonomi-logistik, dan ada yang mengendalikan jejaring informasi serta politik,” jelasnya.
Meski demikian, Hendrajit menilai baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo sejatinya tidak berada langsung dalam lingkar inti Kelompok Ciganjur.
Karena itu, menurutnya, pertanyaan yang kini menjadi penting adalah apakah kemunculan Jokowi pada periode 2014–2024 dan Prabowo pada era setelahnya masih merupakan irisan dari jaringan Ciganjur, atau justru menjadi anomali yang akan melahirkan simpul kekuasaan baru.
“Prabowo dan Jokowi memang tidak tergabung dalam Kelompok Ciganjur. Pertanyaan pentingnya, apakah kemunculan mereka masih merupakan irisan dari Kelompok Ciganjur atau justru anomali yang akan berujung pada terbentuknya tunas-tunas baru?” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hendrajit juga menyoroti kondisi dunia jurnalistik saat ini yang menurutnya semakin miskin kedalaman, terutama dalam memahami lapisan-lapisan informal politik nasional.
Ia menyebut era digital dan media sosial justru melahirkan kedangkalan informasi dan mematikan tradisi jurnalisme investigatif, termasuk hilangnya figur kolumnis gosip politik yang serius seperti almarhum Sondang P. Nainggolan maupun Remy Sylado.
“Kita tak punya lagi kolumnis gosip sejati yang penuh kesungguhan seperti Sondang PN atau Remy Sylado di era 70-an dan 80-an,” katanya.
Menurutnya, kolumnis gosip bukanlah penyebar fitnah, melainkan jurnalis yang berupaya menjamah lapisan luar dari sebuah informasi politik yang sering kali tidak tersentuh berita formal.
“Gosip bukan berita palsu. Ia adalah upaya menjamah informasi serat atau lapis luar kulit. Memang penuh dengan katanya atau konon, tetapi di tangan jurnalis yang kuat instingnya, gosip tetap punya nilai berita sepanjang tidak berhenti sebagai gosip itu sendiri,” tegasnya.
Hendrajit menilai, saat ini justru kesungguhan dan ketekunan sebagai tungku utama jurnalisme perlahan padam, bahkan nyaris kehilangan kesadaran.
“Sekarang di era medsos, kesungguhan dan ketekunan sebagai tungku api jurnalisme justru padam. Bahkan para kolumnis gosip pun hilang dari peredaran,” pungkasnya.
