MoneyTalk, Jakarta – Sidang Disertasi Terbuka Program Doktor Politik Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berlangsung khidmat pada Selasa (12/5/2026). Dalam sidang tersebut, promovendus Husni Amriyanto Putra resmi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan meraih gelar doktor Ilmu Politik Islam.
Ketua sidang, Prof Achmad Nurmandi, menyampaikan langsung hasil sidang promosi doktor tersebut.
“Husni Amriyanto lulus sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar doktor Ilmu Politik Islam UMY,” ujarnya di hadapan peserta sidang terbuka.
Dalam promosi doktor itu, Husni Amriyanto mempertahankan disertasi berjudul “Faith-Based Organization dan Diplomasi Perdamaian: Studi atas Sikap, Posisi dan Peran Muhammadiyah dalam Krisis Kemanusiaan Rohingya.”
Disertasi tersebut menyoroti peran Muhammadiyah sebagai organisasi berbasis keagamaan atau faith-based organization (FBO) dalam upaya diplomasi kemanusiaan dan perdamaian internasional, khususnya dalam konflik Rohingya di Myanmar.
Tim promotor yang mendampingi Husni Amriyanto terdiri dari Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., Prof. Muhammad Faris Al-Fadhat, S.IP., M.A., Ph.D., Dr. Hasse Jubba, M.A.,
Dalam pengantarnya, Dr. Hasse Jubba menegaskan bahwa tim promotor mempertanggungjawabkan kualitas akademik disertasi yang telah disusun Husni.
“Tim promotor mempertanggungjawabkan disertasi Saudara Husni Amriyanto Putra. Promovendus juga telah memiliki karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks Scopus,” ujarnya.
Di hadapan tim penguji, Husni menjelaskan bahwa penelitian tersebut lahir dari keprihatinannya terhadap tragedi kemanusiaan Rohingya yang hingga kini belum terselesaikan.
Menurutnya, konflik Rohingya bukan sekadar konflik etnis biasa, tetapi telah mengarah pada bencana kemanusiaan yang kompleks. Ia menilai kelompok Rohingya tidak memperoleh hak kewarganegaraan yang layak di Myanmar, sementara proses penyelesaian konflik juga menghadapi hambatan politik kawasan.
“Di ASEAN ada prinsip non-intervensi sehingga penyelesaian konflik menjadi tidak mudah. Karena itu, aktor non-negara seperti organisasi keagamaan memiliki ruang penting dalam diplomasi kemanusiaan,” jelas Husni.
Ia mengungkapkan, Muhammadiyah selama ini memiliki rekam jejak internasional dalam upaya perdamaian, mulai dari Patani hingga Mindanao. Namun dalam kasus Rohingya, Muhammadiyah lebih dominan menjalankan peran peacebuilding dibanding peacemaking.
“Dalam kasus Rohingya, Muhammadiyah belum bisa sampai pada tahap peacemaking, tetapi berhasil menjalankan peacebuilding melalui bantuan kesehatan, pembangunan pasar, dan sekolah,” katanya.
Salah satu temuan penting dalam penelitiannya adalah pembangunan pasar oleh Muhammadiyah di wilayah konflik yang dinilai mampu menciptakan ruang interaksi sosial antara komunitas Muslim dan Buddha.
“Pasar yang dibangun Muhammadiyah menjadi tempat kohesi sosial. Masyarakat Buddha dan Muslim bisa bertemu dalam aktivitas ekonomi sehari-hari,” ungkap Husni.
Dalam sesi pengujian, para profesor dan penguji menyoroti posisi Muhammadiyah sebagai aktor global non-negara dalam isu kemanusiaan internasional.
Prof Ali Muhammad mempertanyakan karakteristik khas Muhammadiyah dibanding organisasi lain dalam penanganan krisis Rohingya.
Menjawab hal tersebut, Husni menyebut Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda karena menitikberatkan pada aksi nyata tanpa kepentingan politik tertentu.
“Organisasi lain banyak melakukan pendekatan melalui tokoh agama atau ulama, sedangkan Muhammadiyah melakukan aksi konkret seperti membangun pasar dan fasilitas sosial,” katanya.
Ia menambahkan bahwa diplomasi kemanusiaan Muhammadiyah dijalankan melalui lembaga-lembaga seperti MDMC dan Muhammadiyah Aid dengan pendekatan moral dan etika kemanusiaan.
“Prinsip Muhammadiyah adalah moral etik. Tidak ada unsur kepentingan lain di dalamnya,” tegas Husni.
Sementara itu, Prof Muhammad Faris Al-Fadhat menilai disertasi Husni memberikan kontribusi penting dalam kajian organisasi berbasis agama dan diplomasi internasional.
“Pak Husni memiliki keahlian di bidang faith-based organization. Ini menjadi kontribusi penting dalam perdebatan intelektual di jenjang doktoral,” ujarnya.
Penguji lainnya, Abdul Gaffar Karim, juga menyoroti pentingnya pelembagaan solidaritas kemanusiaan Muhammadiyah di tengah tingginya dukungan publik terhadap isu Rohingya dan Palestina.
Menutup sidang, Husni mengakui penyelesaian konflik Rohingya masih sangat sulit selama belum ada perubahan politik signifikan di Myanmar.
“Kasus Rohingya masih sulit karena belum ada perubahan besar dalam pemerintahan Myanmar,” pungkasnya.
