MoneyTalk, Jakarta – Kamis, 14 Mei 2026 The Economist menulis serangkaian kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Judulnya lumayan menohok. “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Tulisan tersebut menyoroti kekhawatiran atas kebijakan ekonomi populis, pelemahan demokrasi, serta peningkatan sentralisasi kekuasaan.
Kritik kepada penguasa boleh. Bahkan penting dan harus. Tapi, kita juga perlu melihat “siapa”. Bukan cuma “apa”. Ini penting. Bukan bermaksud denial. Tapi faktor “siapa” bisa mengungkap agenda penting di balik kritik yang disampaikan. Apakah kritik benar-benar objektif? Atau, bias karena ada motif tertentu dan atau kepentingan majikan yang harus dilayani.
Majalah The Economist, terbit kali pertama pada 1843 di London, Inggris. Sudah lama sekali. Dalam perkembangannya, ia menjadi “bacaan wajib” bagi para investor dan elit global. Pada titik ini, The Economist bukan sekadar jurnal ekonomi. Ia juga alat ideologis yang menyebarkan doktrin pasar bebas di balik balutan analisis objektif.
Karena latar belakang inilah, artikel terbaru The Economist tentang Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto sangat mungkin sarat bias struktural. Ia mewakili kepentingan majikan globalnya. Mereka para pemodal dan kaum liberal-demokrat yang ingin Indonesia tetap terbuka bagi investasi dan ekspansi pasar mereka.
Namun, sekali lagi, menguliti faktor “siapa” tidak serta merta membuat kita menolak mentah-mentah kritik. Terlalu mudah tersinggung dan menutup mata terhadap kebenaran yang terkandung dalam kritik jelas sikap yang memalukan.
*Ok, sih. Tapi…*
Sekarang mari kita objektif dan jujur. Beberapa kekhawatiran The Economist sesungguhnya punya dasar yang kuat. Program makan gratis untuk anak sekolah bertajuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih (KMP), misalnya. Mengutip si Manusia Merdeka Muhammad Said Didu, dia percaya dengan niat Prabowo. Tapi Said frustasi dengan caranya. Belakangan dia malah bilang “bisa gila” dengan cara Prabowo merealisasikan niat baiknya.
Dua program populis Prabowo itu, sekali lagi, mulia. Tapi perencanaan dan persiapannya tidak matang. Akibatnya, fakta di lapangan banyak bermasalah. Laporan dari berbagai daerah menyebut terjadinya keracunan makanan yang massif. Juga adanya penyalahgunaan anggaran dan proyek fiktif. MBG dan KMP jadi lahan subur praktik korupsi yang melibatkan elit politik, tentara dan polisi. Dalam sistem yang pengawasannya lemah, uang rakyat memang mudah ditelikung segelintir orang.
Disiplin fiskal yang dikhawatirkan The Economist juga masuk akal. Defisit anggaran 2025 tercatat mencapai 2,92% dari PDB. Angka ini melesat dari target 2,53%. Penyebabnya, realisasi pajak yang turun Rp 271,7 triliun. Rasio utang pemerintah per Maret 2026 mencapai Rp 9.920 triliun atau 40,75% dari PDB.
Ada lagi yang tidak kalah mengkhawatirkan. Bagaimana pengelolaan Danantara dengan aset US$1 triliun? Maaf, ini bukan sekadar angka-angkanya. Tapi soal transparansi. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, dana sebesar itu bisa dengan mudah berubah jadi alat legitimasi politik atau sumber baru korupsi. Begitu juga dengan inflasi yang menyentuh 4,76% pada Februari 2026. Artinya, tekanan ekonomi sedang nyata terasa.
Tapi di sinilah letak bias The Economist yang patut diwaspadai. Majalah ini mengabaikan sejarah dan konteks Indonesia yang jauh lebih kompleks daripada narasi liberalnya. The Economist tidak pernah membahas, misalnya, bagaimana di era Soeharto.
Di era penguasa Orde Baru dengan segala plus-minus kekuasaannya itu, pendapatan per kapita Indonesia meningkat drastis selama tiga dekade. Dari Rp1,5 juta jadi Rp30 juta. Model pembangunan yang menekankan kemandirian, proteksi industri strategis, dan sikap tegas terhadap kepentingan asing terbukti mampu mendorong pertumbuhan yang tinggi pada masanya.
Pelajaran pentingnya bukan untuk kembali ke otoritarianisme. Tapi ini bukti bahwa Indonesia memiliki hak untuk mencari model pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Bukan sekadar mengikuti resep liberal murni yang digariskan IMF, WB, dan World Trade Organization (WTO) sebagai trio lembaga penjaga kapitalisme global.
The Economist juga mengabaikan konteks demokrasi Indonesia sebagai sebuah proses belajar. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan populasi 290 juta jiwa, baru saja melewati transisi demokratis yang penuh kompleksitas.
Standar Barat yang sudah mapan tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk menilai bangsa yang sedang mencari jalannya sendiri. Dalam demokrasi yang sesungguhnya, program populis–bagaimana pun cacat pelaksanaannya di lapangan—adalah bentuk legitimasi politik yang sah. Pemimpin yang terpilih memang harus merespon aspirasi rakyat.
Program populis seperti MBG, misalnya, bukanlah dosa itu sendiri. Banyak negara sukses menggunakan instrumen serupa untuk membangun human capital dan legitimasi politik. Brasil dan India bisa jadi contoh sukses yang bagus. Masalahnya di Indonesia adalah tata kelola dan akuntabilitasnya yang masih amburadul.
Pelayan Kapitalisme Dan Elit Global
Mari kita luruskan posisi The Economist dengan lebih jujur. Sejak lahir, media publikasi itu sudah jadi alat propaganda kaum kapitalis global. Majikan mereka adalah para pemodal besar di Wall Street, City of London, dan pusat-pusat keuangan Barat lainnya. Sejatinya, percayalah, mereka tidak peduli pada nasib rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tak ambil pusing pada suksesi kepemimpinan di Jakarta. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah keterbukaan pasar Indonesia yang seluas-luasnya. Dengan begitu barang-barang impor dan modal asing bisa mengalir deras ke Nusantara.
Pertanyaan fundamental yang tidak pernah mereka ajukan adalah: bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan ekonominya? Kedaulatan ekonomi bukan sekadar soal harga saham di IHSG atau peringkat kredit dari S&P. Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan Indonesia untuk menentukan sendiri arah pembangunan bangsanya. Kedaulatan yang tanpa bergantung pada keputusan Wall Street atau IMF dan Bank Dunia.
Mereka tidak suka negara yang punya industri dalam negeri kuat. Industri yang kuat berarti ketahanan ekonomi yang membatasi ruang gerak mereka. Mereka membenci subsidi pangan, subsidi energi, dan program perlindungan petani. Semua itu membuat rakyat Indonesia tidak tergantung pada pasar global.
Mereka tak rela Danantara berdiri. Karena dana sebesar US$1 triliun yang dikelola secara merdeka adalah ancaman serius terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Danantara, dengan visinya menggerakkan aset BUMN untuk pembangunan nasional, adalah wujud nyata kedaulatan ekonomi Indonesia—suatu hal yang sangat ditakuti kaum kapitalis global. The Economist, yang merupakan lobi terorganisir kaum kapitalis global, menulis artikelnya bukan untuk membantu Indonesia. Tapi untuk melemahkan Indonesia dari dalam agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
The Economist juga kerap menjadi corong bagi kaum liberal-demokrat global yang ingin mengontrol arah politik negara-negara berkembang. Mereka membenci program-program populis seperti makan gratis. Pasalnya, program-program itu bakal memperkuat legitimasi pemimpin yang tidak tunduk pada agenda Barat.
Mereka sangat tidak suka keterlibatan militer dalam proyek sipil. Karena militer yang kuat di mata mereka adalah ancaman bagi tatanan liberal yang mereka dogmakan. Mereka mati-matian mencegah Indonesia memilih jalur pembangunan mandiri. Karena jalan itu tidak ada dalam agenda IMF dan World Bank.
Pada akhirnya, artikel The Economist bisa dibaca sebagai cermin pandangan liberal-globalis. Hal itu tidak salah, karena jelas siapa yang mereka layani. Namun Indonesia bukanlah investasi belaka. Indoneia adalah rumah bagi 290 juta manusia dengan aspirasi dan hak menentukan jalannya sendiri. Kita perlu kritik jujur dari dalam negeri. Kritik tentang korupsi dalam program populis yang serampangan. Kritik atas rendahnya transparansi Danantara. Kritik atas efisiensi anggaran yang timpang.
Di sisi lain, kita juga perlu skeptis terhadap kritik dari luar yang sarat bias ideologis. Tapi yang tidak kalah berbahayanya dari bias liberal Barat, adalah bias lokal yang takut dikritik. Marilah kita kritis terhadap semua pihak—termasuk diri kita sendiri. Karena hanya dari kerendahan hati itulah, sebuah bangsa bisa belajar menjadi lebih baik.
Penulis : Edy Mulyadi,Wartawan Senior
