MoneyTalk, Jakarta – Sebuah unggahan di platform X pada 20/6/2026 kembali memantik diskusi publik soal potensi kenaikan tarif listrik dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Akun DosenPembimbing dalam unggahannya menyebut bahwa persoalan listrik nasional tidak bisa dilepaskan dari rantai pasok batu bara ke PLN yang kerap tidak stabil. Salah satu akar persoalan, menurutnya, terletak pada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan batu bara memasok kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN, dengan harga yang lebih rendah dibanding pasar ekspor. Kondisi ini membuat pelaku usaha lebih memilih ekspor karena margin keuntungan yang lebih tinggi.
Ia menjelaskan, jika pemerintah ingin menjamin pasokan PLN tetap aman, maka harga batu bara DMO perlu dibuat lebih kompetitif. Namun konsekuensinya, biaya produksi listrik akan meningkat. Di titik ini, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: menaikkan tarif listrik atau menambah subsidi serta kompensasi.
Saat ini, subsidi listrik disebut berada di kisaran Rp90–100 triliun per tahun. Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif tetap, beban APBN bisa meningkat hingga sekitar Rp245,58 triliun. Dalam kondisi tersebut, unggahan itu menilai ruang fiskal negara semakin terbatas karena telah terserap oleh berbagai program berskala besar, termasuk program MBG.
“Ujung-ujungnya rakyat kembali diminta memahami kondisi: membayar listrik lebih mahal atau menerima risiko pemadaman bergilir,” demikian pandangan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
“Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG,” pungkasnya.
