MoneyTalk.id,Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj melontarkan kritik tajam terhadap praktik politik kekuasaan yang menurutnya dapat mengarah pada politik dinasti. Ia menyinggung fenomena ketika seorang anak menjadi wakil presiden, sementara anggota keluarga lainnya juga didorong menduduki jabatan publik.
“Anak kalau jadi wakil presiden, apa harus diusahakan mantu juga diusahakan jadi gubernur. Ada ya kayak itu, ada kan?” kata Said Aqil dalam pernyataannya yang beredar di YouTube, Jumat (21/8/2026).
Ia kemudian menyinggung ketentuan mengenai batas usia calon wakil presiden. Menurutnya, aturan mengenai persyaratan usia maupun pengalaman sebagai pejabat publik sempat menjadi bagian dari perdebatan politik dan hukum.
Said Aqil juga menyebut istilah “parcok” atau “Partai Coklat” ketika menggambarkan kekuatan politik yang menurutnya bergerak untuk memenangkan kepentingan tertentu.
“Yang jalan siapa? Jalan semuanya namanya parcok, Partai Coklat. Kerahkan semuanya yang menang,” katanya.
Dalam pernyataannya, Said Aqil juga menyinggung dinamika Muktamar NU di Lampung. Ia mengklaim adanya upaya menggunakan kekuatan finansial untuk memengaruhi kontestasi internal organisasi.
Ia bahkan mengaku pernah mendapat tawaran uang dalam jumlah besar.
“Muktamar NU Lampung untuk mengalahkan saya yaitu bawa uang Rp50 miliar. Saya ada yang nawari uang, saya enggak mau,” ujar Said Aqil.
Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik menggunakan uang sebagai instrumen untuk memperoleh jabatan dalam organisasi.
“Untuk apa ketua kok pakai uang?” katanya.
Menurut dia, kepemimpinan organisasi keagamaan semestinya tidak berorientasi pada pengelolaan kepentingan ekonomi dan keuangan, melainkan pada pelayanan keumatan.
“Mau ngurus tahlilan, mau ngurus haul, manakiban, tawasulan pakai uang. Enggak akan ngurus ekonomi, enggak ngurus duit, enggak akan ngurus bank,” ujarnya.
Said Aqil kemudian memperluas kritiknya terhadap persoalan integritas dan korupsi. Ia menilai Indonesia sedang menghadapi persoalan serius terkait hilangnya nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan publik.
“Walhasil saat ini kita sedang kehilangan fuad,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berada pada level pemerintahan pusat, tetapi dapat ditemukan hingga tingkat paling bawah.
“Dari presiden sampai ke ketua RT,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dugaan praktik korupsi yang menurutnya terjadi di berbagai sektor dan lembaga, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji hingga pengelolaan kegiatan di tingkat masyarakat.
“Dari Menteri Agama, haji pun dikorupsi sampai DKM,” kata Said Aqil.
Ia bahkan menyebut persoalan integritas dapat muncul dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari pengelolaan masjid hingga kepanitiaan kegiatan keagamaan dan olahraga.
“Banyak kan anak DKM yang korupsi, banyak kan dari panitia olahraga sampai panitia Maulid Nabi,” ujarnya.
