MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Negara Pemuda dan Olahraga periode 2004–2009, Dr. Adhyaksa Dault, meminta seluruh elite politik menahan diri dan tidak membuat spekulasi mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.
Pernyataan Adhyaksa Dault itu disampaikan melalui surat terbuka berjudul “Jangan Gaduhkan Demokrasi, Jangan Percepat Pemilu demi Ambisi Kekuasaan”, Rabu (26/8/2026), menyusul viralnya video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi saat berbicara dalam sebuah forum yang dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya perubahan politik yang berlangsung lebih cepat dari Pemilu 2029. Ia bahkan mengatakan memiliki insting bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal tersebut dan meminta peserta forum memikirkan skenario apabila terjadi “percepatan”.
Adhyaksa menilai pernyataan mengenai kemungkinan percepatan pemilu tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan menteri dan tokoh politik nasional.
“Saya menyesalkan pernyataan Budi Arie tersebut,” tulis Adhyaksa dalam surat terbukanya.
Menurut dia, demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berbeda pandangan maupun mengkritik pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab moral dan kebangsaan.
“Pemilu 2029 masih jauh. Bangsa Indonesia saat ini seharusnya sedang berkonsentrasi membangun negara, bukan sibuk membangun spekulasi tentang bagaimana mempercepat pergantian kekuasaan,” tegasnya.
Adhyaksa juga mengingatkan agar rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 tidak dikaitkan dengan agenda pergantian kekuasaan.
Sejumlah kelompok memang telah menyampaikan rencana aksi di Jakarta pada 27 Agustus. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa tuntutan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi.
Menurut Adhyaksa, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan secara damai dan sesuai hukum.
Namun, ia meminta agar hak masyarakat menyampaikan aspirasi tidak dicampuradukkan dengan spekulasi mengenai perubahan kekuasaan atau percepatan pemilu.
“Jangan mencampuradukkan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan agenda politik pergantian kekuasaan,” katanya.
Dalam surat tersebut, Adhyaksa juga menyoroti posisi Joko Widodo yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik itu disampaikan.
Sebagai mantan Presiden RI, menurut Adhyaksa, Jokowi masih memiliki pengaruh dan dihormati sebagai tokoh bangsa. Karena itu, ia berharap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dapat segera diluruskan.
“Jangan sampai diamnya seorang tokoh ditafsirkan sebagai pembenaran,” ujarnya.
Meski demikian, Adhyaksa mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai maksud Budi Arie.
Apalagi, Projo telah memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dari forum yang membahas berbagai kemungkinan politik dan situasi kebangsaan. Sekjen Projo Freddy Alex Damanik juga menyebut forum tersebut merupakan silaturahmi relawan bersama Jokowi dan menegaskan Jokowi meminta para peserta tetap tenang.
Karena itu, Adhyaksa meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.
Adhyaksa menyebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus dijaga dalam situasi politik saat ini.
Pertama, cara berpikir dan cara berkehendak para politisi. Menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun ambisi kekuasaan.
Kedua, netralitas TNI dan Polri. Ia mengingatkan agar institusi negara tidak ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.
Ketiga, kekuatan kepemudaan. Adhyaksa berharap generasi muda tidak diwarisi budaya politik yang penuh kecurigaan, provokasi dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat.
“Pemuda harus kita ajarkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan,” tegasnya.
Adhyaksa juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan.
Karena itu, menurut dia, pemerintahan Prabowo harus diberi kesempatan untuk bekerja, membangun dan menyelesaikan program-programnya.
“Kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita kawal pemerintah agar bekerja dengan baik,” ujarnya.
Ia meminta kritik tetap disampaikan apabila terdapat kebijakan yang keliru, tetapi kritik sebaiknya disertai koreksi dan solusi, bukan dengan membangun spekulasi mengenai percepatan pemilu.
Adhyaksa juga mengingatkan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk dampak bencana alam di sejumlah daerah.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, bangsa Indonesia lebih membutuhkan ketenangan, solidaritas dan gotong royong daripada kegaduhan politik.
“Rakyat sudah lelah menjadi korban bencana. Jangan pula rakyat dijadikan korban ambisi kekuasaan,” katanya.
Di akhir surat terbukanya, Adhyaksa mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga demokrasi, konstitusi, netralitas TNI dan Polri serta persatuan nasional.
“Kekuasaan akan datang dan pergi. Jabatan akan datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak,” pungkasnya.
