MoneyTalk.id, Jakarta – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029 terus menjadi sorotan. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai situasi tersebut menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Menurutnya, posisi Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan membuat publik wajar mempertanyakan apakah pernyataan tersebut sekadar pandangan pribadi atau memiliki konteks politik yang lebih luas.
“Jokowi menyetujui pernyataan Budi Arie,” kata Muslim Arbi dalam pandangannya terhadap polemik tersebut, Kamis (27/8/2026).
Muslim menilai, diamnya Jokowi ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 tidak bisa begitu saja dilepaskan dari dinamika politik nasional.
Polemik bermula dari video pertemuan Budi Arie bersama Jokowi yang beredar luas di media sosial pada 25 Agustus 2026.
Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya perubahan politik yang lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029. Ia bahkan menyebut telah menyampaikan insting politik tersebut kepada Jokowi.
Budi Arie mengatakan dirinya mempunyai insting bahwa situasi politik yang sedang berkembang bisa saja tidak berlangsung hingga 2029. Dalam video itu, ia juga mengajak para pendukungnya untuk menyiapkan berbagai kemungkinan politik.
Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.
Sejumlah pemberitaan bahkan menggunakan frasa “Prabowo tak sampai 2029” untuk menggambarkan implikasi politik dari pernyataan tersebut.
Padahal, secara resmi, Pemilu nasional berikutnya memang dijadwalkan pada 2029. KPU menyebut Pemilu 2029 sebagai pemilu nasional berikutnya, sementara Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.
Karena itu, ketika seorang elite politik berbicara mengenai kemungkinan “percepatan” sebelum 2029, pernyataan tersebut dengan sendirinya memiliki bobot politik yang besar.
Setelah pernyataannya viral dan menuai kontroversi, Budi Arie akhirnya memberikan klarifikasi.
Pada 26 Agustus 2026, Budi Arie meminta maaf atas pernyataan yang menimbulkan berbagai spekulasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan politik tersebut merupakan analisis pribadi.
Budi Arie juga secara eksplisit membantah adanya kaitan antara pernyataannya dengan Jokowi.
“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” demikian pernyataan Budi Arie sebagaimana diberitakan ANTARA.
Ia juga mengatakan pernyataan tersebut tidak berhubungan dengan Jokowi.
Klarifikasi itu penting karena video yang beredar memperlihatkan Budi Arie duduk berdekatan dengan Jokowi. Posisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat pernyataannya berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.
Jokowi Tidak Memberikan Respons Terbuka
Di sisi lain, pemberitaan mengenai video tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak memberikan respons terbuka ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan tersebut.
Rmol.id melaporkan Jokowi tidak terlihat memberikan reaksi ataupun anggukan ketika Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan percepatan politik. Bahkan, dalam rekaman tersebut Jokowi disebut tidak melirik Budi Arie ketika pembicaraan berlangsung.
Fakta ini justru membuat persoalan menjadi menarik secara politik.
Sebab, ada dua kemungkinan pembacaan.
Pertama, diamnya Jokowi memang berarti tidak ada persetujuan apa pun dan Budi Arie benar-benar berbicara atas nama dirinya sendiri.
Kedua, diamnya Jokowi dapat dibaca sebagai pilihan politik untuk tidak memberikan respons terhadap pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
Dari fakta yang tersedia, belum dapat disimpulkan bahwa Jokowi menyetujui pernyataan tersebut.
Namun, menurut Muslim Arbi, persoalan tersebut tidak berhenti pada soal apakah Jokowi mengangguk atau tidak.
Muslim Arbi melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih panjang.
Ia menilai Jokowi merupakan politisi yang mampu memanfaatkan momentum politik. Menurut Muslim, karakter tersebut membuat gerak politik Jokowi tidak selalu dapat dibaca dari pernyataan terbuka.
“Jokowi itu politisi ulung yang bisa memanfaatkan momentum dan ingin terus berkuasa,” ujar Muslim.
Menurut dia, Jokowi selama ini kerap dianggap remeh oleh lawan-lawan politiknya.
Muslim menyebut ada pihak yang membiarkan Jokowi “diolok-olok” atau dianggap tidak memiliki kemampuan politik yang kuat. Namun, menurutnya, di balik persepsi tersebut Jokowi tetap memainkan strategi politik.
“Lawan politiknya membiarkan mengolok-olok dengan plongo-plongo, tetapi dia terus memainkan catur politik di Indonesia,” kata Muslim.
Dalam pandangan Muslim, politik tidak selalu berjalan melalui pernyataan resmi. Jaringan, komunikasi politik, hubungan antarelite, organisasi relawan, serta posisi orang-orang yang pernah berada dalam pemerintahan juga menjadi bagian dari permainan kekuasaan.
Muslim juga menyoroti keberadaan orang-orang yang sebelumnya berada dalam lingkar pemerintahan Jokowi dan kemudian tetap memiliki posisi atau pengaruh di era pemerintahan Prabowo.
Pemerintahan Prabowo sendiri saat ini menjalankan Kabinet Merah Putih. Dokumen resmi Sekretariat Kabinet mencatat susunan kabinet dan sejumlah perubahan jabatan sepanjang pemerintahan berjalan.
Dalam konteks politik, keberlanjutan sebagian jaringan elite dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya merupakan hal yang tidak otomatis berarti adanya kendali politik dari pemerintahan sebelumnya.
Karena itu, klaim bahwa “jejaring Jokowi masih ada” perlu dibaca sebagai analisis politik, bukan sebagai bukti bahwa Jokowi mengendalikan pemerintahan Prabowo.
Namun Muslim menilai keberadaan jaringan tersebut tetap relevan untuk membaca dinamika kekuasaan.
Menurutnya, hubungan politik antara Jokowi, Prabowo dan Gibran tidak dapat hanya dibaca dari hubungan formal antara Presiden dan Wakil Presiden.
Di sisi lain, fakta politik saat ini menunjukkan pemerintahan Prabowo tetap berjalan.
Pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Dalam agenda tersebut, Prabowo hadir sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah juga sedang memasuki tahun ketiga masa bakti DPR periode 2024-2029 dan menjalankan agenda pemerintahan serta penyusunan APBN 2027.
Artinya, secara konstitusional dan administratif, tidak ada informasi resmi yang menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo akan berhenti sebelum 2029.
Karena itu, pernyataan Budi Arie lebih tepat diposisikan sebagai spekulasi atau analisis politik, bukan fakta mengenai akan berakhirnya pemerintahan Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sensitif karena tiga faktor.
Pertama, Budi Arie bukan tokoh politik biasa. Ia merupakan Ketua Umum Projo, organisasi relawan yang selama bertahun-tahun identik dengan dukungan terhadap Jokowi.
Kedua, pernyataan itu disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.
Ketiga, pernyataan tersebut muncul ketika politik nasional mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029.
Dalam situasi seperti itu, satu kalimat mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum 2029 dapat dibaca sebagai sinyal oleh berbagai kelompok politik.
Apalagi Budi Arie mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada Jokowi.
Tidak mengherankan jika kemudian muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya skenario politik alternatif.
Projo kemudian berusaha memberikan konteks terhadap video yang beredar.
Sekjen DPP Projo Freddy Alex Damanik menyebut video yang beredar merupakan potongan dan tidak menggambarkan keseluruhan pembahasan dalam pertemuan tersebut. Projo juga menegaskan pembicaraan mencakup berbagai kemungkinan dinamika politik.
Artinya, potongan video tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa Projo sedang merancang perubahan pemerintahan.
Budi Arie sendiri kemudian memperkuat klarifikasi tersebut dengan menyatakan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi.
Polemik ini pada akhirnya memperlihatkan bagaimana sebuah pernyataan elite dapat berkembang menjadi isu nasional.
Bagi pendukung pemerintahan Prabowo, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai spekulasi yang tidak berdasar.
Bagi pihak yang kritis terhadap pemerintahan, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai indikasi bahwa terdapat dinamika politik di balik layar.
Sementara bagi pengamat seperti Muslim Arbi, persoalannya justru terletak pada bagaimana jaringan dan aktor politik memainkan pengaruh di tengah perubahan konfigurasi kekuasaan.
Muslim tetap melihat rangkaian peristiwa tersebut sebagai bagian dari permainan catur politik yang lebih panjang.
Menurutnya, Jokowi tidak bisa dipandang hanya sebagai mantan presiden yang sudah meninggalkan arena kekuasaan. Ia masih memiliki jejaring politik, relawan, serta hubungan dengan berbagai kelompok elite.
Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa nama Jokowi masih menjadi salah satu faktor penting dalam kalkulasi politik menuju 2029.
Terlebih, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Jokowi saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Dalam berbagai agenda kenegaraan 2026, Prabowo dan Gibran masih tampil menjalankan pemerintahan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian, polemik Budi Arie bukan hanya soal satu kalimat “tidak sampai 2029”.
Polemik itu membuka kembali pertanyaan yang lebih besar: seberapa jauh pengaruh Jokowi masih bekerja dalam peta kekuasaan pemerintahan Prabowo, dan bagaimana jejaring politik tersebut akan bergerak menghadapi Pemilu 2029?
Pertanyaan tersebut belum memiliki jawaban pasti.
Tetapi satu hal jelas, setelah video Budi Arie viral, perdebatan mengenai hubungan Jokowi, Prabowo, Gibran dan jaringan politik pendukung Jokowi kembali mengemuka.
Dan bagi Muslim Arbi, diamnya Jokowi justru menjadi bagian yang patut dicermati dalam membaca “catur politik” tersebut.
