MoneyTalk.id,Jakarta – Politik kerap tampil seperti sebuah drama besar. Apa yang dipertontonkan di hadapan publik belum tentu sepenuhnya menggambarkan kenyataan yang terjadi di balik panggung kekuasaan.
Pandangan itulah yang disampaikan Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto. Menurutnya, dalam dunia politik, kebohongan, pencitraan dan rekayasa narasi kerap menjadi bagian dari permainan untuk memengaruhi persepsi masyarakat.
“Politik itu drama. Yang tampak di depan rakyat adalah kepalsuan. Pelaku-pelakunya memang berniat bohong pada rakyat. Jarang kebenaran itu terungkap, kecuali ada media yang berkomitmen dan berani membongkar realitas di balik panggung,” demikian pandangan Henri Subiakto, Minggu (6/9/2026).
Dalam konteks inilah, media yang berupaya membongkar sisi lain kekuasaan, termasuk Tempo, menurut Henri dapat mengambil peran penting untuk menghadirkan informasi yang tidak selalu muncul dalam narasi resmi pemerintah.
Namun, ketika kritik dan pemberitaan tajam muncul ke permukaan, media justru dapat menjadi sasaran serangan balik. Kritik tidak lagi diperdebatkan substansinya, melainkan pihak yang menyampaikan kritik tersebut justru dipersoalkan loyalitas dan motifnya.
Henri menilai fenomena semacam itu dapat dibaca sebagai bentuk strategi diskreditasi atau discredit strategy.
Dalam narasi politik yang berkembang, wartawan atau media yang kritis dapat dilekatkan dengan berbagai label negatif. Istilah seperti “Londo Ireng” maupun “antek asing” kemudian menjadi bagian dari pertarungan narasi.
Menurut Henri, persoalannya bukan sekadar perbedaan pendapat antara pemerintah dan media. Yang lebih penting adalah bagaimana label tersebut dapat membentuk persepsi publik bahwa pihak yang mengkritik kekuasaan merupakan kelompok yang berseberangan dengan kepentingan negara.
Bukan lagi mengenai apakah kritik tersebut benar atau salah. Bukan pula mengenai fakta yang diungkap media. Tetapi perhatian publik diarahkan kepada pertanyaan lain: siapa yang berada di belakang pengkritik dan untuk kepentingan siapa kritik itu disampaikan?
“Ini merupakan pola discredit strategy, yaitu memberikan sebutan buruk kepada pengkritik sehingga mereka dipersepsikan sebagai pihak yang tidak loyal, bahkan seolah-olah menjadi pengkhianat terhadap kepentingan negara,” kata Henri.
Dalam perspektif komunikasi politik, strategi tersebut dapat menjadi efektif ketika kekuasaan berhasil menempatkan dirinya sebagai representasi tunggal dari kepentingan nasional.
Pemerintah tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pihak yang sedang menjalankan kekuasaan dan terbuka untuk dikritik, melainkan dibingkai sebagai simbol negara itu sendiri. Akibatnya, kritik terhadap pemerintah dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai kritik terhadap negara.
Henri melihat adanya kemiripan pola tersebut dengan strategi komunikasi politik yang selama ini dikenal dalam politik Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama perjalanan politiknya kerap menggunakan istilah “fake news” untuk menyerang media yang dinilai tidak berpihak atau memberitakan hal-hal yang merugikan dirinya.
Trump juga pernah menggunakan istilah “enemy of the people” terhadap media tertentu. Istilah tersebut menciptakan garis tegas antara kelompok yang dianggap berada di pihak rakyat dan pihak yang diposisikan sebagai musuh.
Dalam pandangan Henri, pola serupa dapat ditemukan dalam praktik politik di Indonesia, meski dengan istilah dan konteks yang berbeda.
Jika Trump menggunakan narasi “fake news” dan “enemy of the people”, maka dalam konteks Indonesia muncul pelabelan seperti “antek asing” atau “Londo Ireng”.
Tujuannya dinilai memiliki kesamaan, yakni mendeligitimasi pihak-pihak yang kritis terhadap kekuasaan.
Bukan hanya isi kritik yang dipertanyakan, tetapi kredibilitas, motif hingga loyalitas pengkritik juga menjadi sasaran.
Henri juga melihat adanya upaya membangun narasi nasionalisme melalui gagasan tentang kebesaran negara.
Jika Trump menggunakan slogan Make America Great Again (MAGA) sebagai simbol politik untuk membangkitkan nasionalisme dan kebesaran Amerika, maka pemerintahan Prabowo dinilai juga berusaha membangun narasi tentang Indonesia yang kuat, berdaulat dan besar.
Narasi kebesaran negara tersebut, menurut Henri, pada dasarnya dapat menjadi strategi politik yang kuat untuk mengonsolidasikan dukungan publik.
Namun, persoalan muncul ketika kritik terhadap kekuasaan kemudian ditempatkan seolah-olah sebagai ancaman terhadap agenda kebesaran bangsa.
Dalam situasi seperti itu, pengkritik berpotensi dicap tidak nasionalis, berpihak kepada kepentingan asing atau bahkan dianggap menghambat agenda negara.
“Di sinilah strategi diskreditasi bekerja. Lawan politik, aktivis maupun media tidak perlu selalu dilawan dengan bantahan atas substansi kritiknya. Cukup dibangun persepsi bahwa mereka bukan bagian dari kepentingan nasional,” ujar Henri.
Di tengah pertarungan narasi tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting: siapa yang pada akhirnya dipercaya oleh rakyat?
Apakah publik lebih percaya kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan sumber narasi resmi?
Ataukah masyarakat justru memberikan kepercayaan lebih besar kepada media dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini berusaha membongkar fakta di balik panggung politik?
Pertanyaan ini menjadi penting karena demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuasaan paling besar, tetapi juga oleh siapa yang memiliki kredibilitas paling kuat di mata publik.
Pemerintah memiliki instrumen kekuasaan dan kemampuan membangun narasi resmi. Namun media, termasuk Tempo, serta kelompok aktivis memiliki ruang untuk melakukan kritik, investigasi dan membangun narasi tandingan.
Pertarungan sesungguhnya, menurut Henri, bukan hanya terjadi di ruang kekuasaan.
Pertarungan terbesar justru berlangsung di ruang publik.
Di sanalah masyarakat menjadi penentu.
Ketika media mengungkap sebuah fakta, pemerintah dapat membantahnya. Ketika aktivis menyampaikan kritik, kekuasaan dapat menyerangnya. Ketika pengkritik diberi label “antek asing”, mereka dapat membantah tuduhan tersebut.
Namun pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai.
Apakah kekuasaan masih dipercaya karena narasi yang dibangunnya? Ataukah justru media dan masyarakat sipil yang mendapatkan kepercayaan karena keberaniannya membongkar realitas di balik panggung politik?
Sebab dalam politik yang disebut Henri sebagai sebuah drama, panggung memang dapat dikuasai oleh penguasa.
Tetapi kepercayaan publik tidak selalu dapat dikendalikan oleh mereka yang berdiri di atas panggung.
