22 Oktober 2026

Blog

Diduga Terima Uang Kasus Eks Jampidsus, FORMASI Minta KPK Periksa Pejabat Negara Berinisial SS IMG-20260716-WA0055

Diduga Terima Uang Kasus Eks Jampidsus, FORMASI Minta KPK Periksa Pejabat Negara Berinisial SS

Hedi Batubara 19 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Forum Masyarakat Antikorupsi (FORMASI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan aliran dana yang disebut berkaitan dengan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum FORMASI, Jalih Pitoeng, yang meminta KPK memeriksa seorang pejabat negara berinisial SS.

Menurut Jalih, pemeriksaan terhadap pejabat berinisial SS diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan dugaan aliran dana yang disebut-sebut berasal dari perkara yang sedang menjadi sorotan publik.

“Jika benar terdapat dugaan penerimaan uang oleh pejabat negara, maka KPK harus segera mengambil langkah penyelidikan dan pemeriksaan secara profesional tanpa pandang bulu,” ujar Jalih dalam keterangannya, Ahad (19/7/2026).

Ia menilai, dugaan tersebut tidak boleh berhenti pada isu yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, seluruh informasi yang beredar harus diuji melalui mekanisme hukum agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Jalih menilai keterlibatan KPK menjadi penting mengingat perkara tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila hanya ditangani aparat penegak hukum yang memiliki hubungan kelembagaan dengan pihak-pihak yang disebut dalam kasus.

Menurut dia, independensi KPK diperlukan agar proses penegakan hukum berjalan objektif dan tidak menimbulkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan antara institusi penegak hukum.

“Karena ada dugaan keterkaitan dengan aparat penegak hukum, maka KPK perlu hadir untuk memastikan proses hukum berlangsung transparan, independen, dan bebas intervensi,” katanya.

Ia juga meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Jalih mengklaim pejabat berinisial SS memiliki kedekatan dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Namun, ia tidak mengungkap identitas maupun bentuk kedekatan yang dimaksud.

Menurutnya, justru karena adanya dugaan hubungan tersebut, proses pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Semua pihak yang diduga mengetahui atau memiliki hubungan dengan perkara harus dimintai keterangan. Prinsip equality before the law harus ditegakkan,” ujarnya.

FORMASI juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap dugaan aliran dana menggunakan pendekatan follow the money. Jalih menilai metode tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat pihak lain yang menikmati hasil tindak pidana apabila dugaan tersebut terbukti.

Ia menambahkan, penelusuran terhadap transaksi keuangan, aset, maupun hubungan para pihak akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai konstruksi perkara.

Menurut Jalih, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus mengungkap seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk pihak yang diduga menerima manfaat.

FORMASI berharap proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Jalih menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Ia meminta seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari KPK maupun pihak pejabat negara yang disebut hanya dengan inisial SS terkait pernyataan FORMASI tersebut. Informasi mengenai dugaan keterlibatan pejabat tersebut masih berupa tuduhan yang memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Susno Duadji Minta Dody Hanggodo Dicopot! Sebut Tak Layak Jadi Menteri dan Rusak Birokrasi Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji

Susno Duadji Minta Dody Hanggodo Dicopot! Sebut Tak Layak Jadi Menteri dan Rusak Birokrasi

Hedi Batubara 19 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Ahad (19/7/2016). Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya, Susno menilai Dody sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Menteri PU karena dinilai bertindak sewenang-wenang dan merusak tatanan birokrasi.

Dalam unggahan tersebut, Susno menulis:

“Menteri PU D Hanggodo ini sdh saatnya dicopot, gak pantas jadi menteri, perbuatannya sewenang-wenang, merusak tatanan birokrasi.”

Unggahan itu turut menyertakan tautan video yang membahas isu mutasi dan demosi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Video tersebut memuat narasi mengenai polemik kebijakan internal kementerian yang belakangan menjadi perhatian publik.

Pernyataan Susno dengan cepat menyita perhatian warganet. Beragam tanggapan bermunculan, mulai dari yang mendukung kritik tersebut hingga yang meminta agar persoalan mutasi dan demosi di Kementerian PU dibuka secara transparan kepada publik.

Sebagai mantan petinggi Polri yang kerap menyampaikan pandangan mengenai isu-isu tata kelola pemerintahan, pernyataan Susno dinilai memiliki daya tarik tersendiri dalam ruang publik.

Meski demikian, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo maupun pihak Kementerian PU terkait pernyataan Susno Duadji tersebut.

Publik kini menanti klarifikasi dari Kementerian PU mengenai polemik yang berkembang, termasuk isu mutasi dan demosi yang menjadi latar belakang kritik tersebut. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku, dan tudingan atau penilaian yang disampaikan Susno merupakan pendapat pribadi yang belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.

Warganet Mengaku Diintimidasi usai Kritik Menteri PU Dody Hanggodo

Warganet Mengaku Diintimidasi usai Kritik Menteri PU Dody Hanggodo

Hedi Batubara 19 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sejumlah warganet mengaku mengalami intimidasi hingga ancaman penyebaran data pribadi (doxing) setelah mengkritik Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melalui media sosial. Mereka mengaku diminta menghapus unggahan yang menyinggung berbagai isu, mulai dari polemik mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU, dugaan nepotisme, hingga kedekatan Dody dengan pengusaha Haji Isam.

Pengakuan tersebut memicu perhatian publik karena menyangkut kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik kepada pejabat publik, Sabtu (18/7/2026).

Salah satu yang mengungkapkan pengalaman tersebut adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Nabiyla Risfa Izzati. Melalui akun media sosial X, Nabiyla menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan yang meminta agar unggahannya mengenai polemik mutasi ASN di Kementerian PU segera dihapus.

Tak hanya itu, pengirim pesan juga menyertakan sejumlah data pribadi miliknya yang dinilai sebagai bentuk intimidasi atau ancaman doxing.

Merespons hal tersebut, Nabiyla menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan mengirimkan somasi kepada pihak yang menghubunginya.

Pengakuan serupa disampaikan pegiat media sosial Ferry Kotto dan Faizal Akbar. Keduanya mengaku menerima pesan yang berisi permintaan agar menghapus unggahan yang mengomentari Menteri PU Dody Hanggodo.

Unggahan yang dipersoalkan berkaitan dengan isu mutasi ASN di lingkungan Kementerian PU, dugaan nepotisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Dody, hingga isu kedekatan Menteri PU tersebut dengan pengusaha Haji Isam.

Hingga kini belum ada informasi yang memastikan identitas maupun keterkaitan pihak yang mengirimkan pesan intimidasi tersebut dengan institusi tertentu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya telah membantah berbagai isu yang berkembang di ruang publik.

Terkait mutasi ASN di Kementerian PU, Dody menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan isu bocornya surat dinas ke Amerika Serikat sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.

Ia juga membantah tudingan adanya praktik nepotisme dalam pengangkatan Komisaris BUMN. Dody bahkan menantang pihak yang menuduh agar dapat membuktikan bahwa Aisyah Zakiyah yang diangkat sebagai komisaris merupakan keponakannya.

Di tengah polemik tersebut, sejumlah kalangan menilai respons yang disampaikan Menteri PU belum mampu meredam kontroversi.

Seorang peneliti kebijakan publik menilai pola komunikasi Dody Hanggodo sebagai pejabat publik cenderung defensif dan terkesan arogan dalam menghadapi kritik yang berkembang di masyarakat.

Menurutnya, pejabat publik semestinya merespons kritik dengan mengedepankan transparansi, memberikan penjelasan yang utuh, serta membuka ruang dialog kepada masyarakat.

“Pejabat publik memiliki kewajiban menjelaskan setiap kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat. Respons yang transparan dan akuntabel jauh lebih efektif dibanding sekadar membantah tanpa disertai penjelasan yang komprehensif,” ujarnya.

Polemik ini kembali memunculkan perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Sejumlah pihak menilai kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat dalam sistem demokrasi dan tidak seharusnya dibalas dengan intimidasi ataupun ancaman penyebaran data pribadi.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang diduga mengirimkan pesan intimidasi kepada para warganet tersebut. Sementara itu, polemik mengenai mutasi ASN dan berbagai isu yang menyeret nama Menteri PU Dody Hanggodo masih menjadi perhatian publik di media sosial.

Poster “Tolak PSI” Beredar Luas, Serang Jokowi dan Kaesang dengan Isu Ijazah, Utang Negara hingga Bisnis IMG-20260718-WA0039

Poster “Tolak PSI” Beredar Luas, Serang Jokowi dan Kaesang dengan Isu Ijazah, Utang Negara hingga Bisnis

Hedi Batubara 19 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Sebuah poster bertajuk “Tolak PSI” beredar luas di berbagai platform media sosial. Poster tersebut memuat kritik keras terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus menyerang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Sabtu (18/7/2026).

Dalam poster itu, PSI disebut sebagai “partai keluarga, bukan partai rakyat.” Poster juga menampilkan foto Jokowi dan Kaesang dengan sejumlah narasi yang mengangkat isu-isu yang selama ini menjadi perdebatan publik.

Salah satu poin yang disorot adalah bisnis Kaesang Pangarep. Poster tersebut menyebut adanya utang senilai Rp2 triliun dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut. Namun, poster tidak menyertakan penjelasan maupun bukti pendukung atas klaim tersebut.

Selain itu, poster kembali mengangkat polemik mengenai ijazah Jokowi dengan mencantumkan tulisan “Ijazah UGM Jokowi Diduga Palsu”. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menjadi kontroversi di ruang publik dan telah mendapat bantahan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Gadjah Mada.

Poster juga menyoroti kondisi utang pemerintah selama masa pemerintahan Jokowi dengan mencantumkan angka Rp6.000 triliun. Angka tersebut merujuk pada besaran utang negara yang kerap menjadi bahan perdebatan antara pemerintah, ekonom, maupun kelompok oposisi terkait pengelolaan fiskal nasional.

Di bagian bawah poster terdapat kalimat bernada kampanye politik yang berbunyi, “Cukup sudah rakyat dibohongi! Jangan biarkan keluarga ini terus merusak negara!”

Hingga kini belum diketahui siapa pihak yang pertama kali membuat maupun menyebarluaskan poster tersebut. Poster itu muncul di tengah meningkatnya dinamika politik menjelang agenda politik nasional serta menguatnya perdebatan mengenai posisi PSI yang belakangan dikaitkan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sejumlah isu yang dicantumkan dalam poster tersebut merupakan klaim yang telah menjadi bagian dari perdebatan publik dan sebagian telah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Belum ada keterangan resmi mengenai asal-usul maupun tujuan penyebaran materi kampanye visual tersebut.

Rusak Birokrasi dan Arogan, FORMASI Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri PU Dody Honggodo IMG-20260718-WA0042

Rusak Birokrasi dan Arogan, FORMASI Desak Presiden Prabowo Pecat Menteri PU Dody Honggodo

Hedi Batubara 18 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Jalih menilai berbagai kebijakan dan sikap Dody belakangan ini telah menimbulkan kegaduhan, merusak tata kelola birokrasi, serta mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah dibangun pemerintahan Prabowo.

Desakan tersebut muncul di tengah polemik mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang ramai dikaitkan dengan bocornya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang memuat nama istri dan anaknya sebagai bagian dari rombongan perjalanan.

Menurut Jalih, meski Menteri PU telah membantah adanya hubungan antara mutasi dengan bocornya surat perjalanan dinas tersebut, pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan mutasi yang dilakukan.

“Presiden Prabowo harus bersikap tegas. Jangan sampai kementerian dipimpin secara arogan dan keputusan-keputusan strategis diambil berdasarkan kepentingan sesaat yang justru merusak birokrasi,” kata Jalih Pitoeng dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Jalih menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan setelah muncul kontroversi di ruang publik telah memunculkan persepsi negatif di kalangan ASN maupun masyarakat.

Menurutnya, birokrasi seharusnya dibangun berdasarkan sistem merit, evaluasi kinerja, dan aturan kepegawaian, bukan karena munculnya persoalan yang berkembang di media sosial.

Selain itu, FORMASI juga mengkritik pernyataan Menteri PU yang sempat menyebut adanya ASN di lingkungan kementeriannya yang diduga terlibat praktik judi online.

Bagi Jalih, apabila memang terdapat dugaan keterlibatan ASN dalam tindak pidana, semestinya persoalan tersebut diproses melalui mekanisme hukum, bukan dijadikan alasan yang memunculkan stigma terhadap pegawai.

“Kalau memang ada ASN yang terindikasi judi online, laporkan kepada aparat penegak hukum. Sertakan hasil pemeriksaan Inspektorat, bukti-bukti yang cukup, serta rekomendasi resmi. Jangan kemudian membangun framing yang justru menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di internal kementerian,” ujarnya.

Ia menambahkan, dugaan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORMASI menilai seorang menteri seharusnya mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap profesionalisme ASN.

Jalih juga menyoroti kontroversi perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang menjadi sorotan publik setelah dokumen perjalanan tersebut beredar di media sosial.

Menurutnya, polemik tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan mengenai penggunaan fasilitas negara.

“Pejabat publik harus memberi contoh dalam penggunaan anggaran negara. Semua harus transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,” katanya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo telah membantah keras tudingan bahwa mutasi ASN dilakukan akibat bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat.

Dody menegaskan mutasi merupakan hal yang lazim di lingkungan kementerian mengingat jumlah pegawai Kementerian PU mencapai sekitar 38 ribu orang.

Ia menyatakan tidak ada hubungan sama sekali antara kebijakan mutasi dengan beredarnya dokumen perjalanan dinas tersebut.

Selain itu, Dody juga membantah berbagai tuduhan lain yang berkembang di media sosial, termasuk isu nepotisme yang menyeret keluarganya. Bahkan ia sempat menyatakan siap memberikan hadiah umrah bagi siapa pun yang mampu membuktikan tuduhan tersebut.

Beathor Bongkar Eks Jampidsus Diduga Sisihkan Hasil Sitaan ke Petinggi Negara Berinisial SS Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi

Beathor Bongkar Eks Jampidsus Diduga Sisihkan Hasil Sitaan ke Petinggi Negara Berinisial SS

Hedi Batubara 18 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Dalam keterangannya, Beathor mengklaim terdapat kejanggalan dalam perkembangan status hukum Febrie yang, menurutnya, berubah dalam waktu singkat dari tersangka menjadi saksi, lalu kembali menjadi tersangka. Hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi melalui keterangan resmi aparat penegak hukum.

Beathor kemudian menyampaikan dugaan bahwa perubahan tersebut menunjukkan adanya dukungan dari sejumlah pihak terhadap Febrie.

“Dalam hitungan jam, status Febrie berubah-ubah, dari tersangka jadi saksi lalu balik lagi jadi tersangka. Ini membuktikan ada banyak pihak di belakang Febrie,” ujar Beathor, Sabtu (18/7/2026).

Lebih lanjut, Beathor juga menuding Febrie diduga menyisihkan sekitar satu persen dari nilai hasil sitaan negara yang disebut mencapai Rp430 triliun untuk dibagikan kepada sejumlah pihak. Ia bahkan menyebut adanya sosok petinggi negara berinisial SS yang menurutnya diduga turut menjadi penerima.

“Dia mampu menyisihkan hampir 1 % dari hasil kerjanya untuk negara sebesar Rp430 triliun itu dan banyak pihak yang akan dibaginya termasuk petinggi negara berinisial SS maka dengan tegas Febrie menjelaskan harta yang disita dari rumahnya bukan punya dia, ada pemiliknya,” kata Beathor.

Selain itu, Beathor mengutip pernyataan yang menurutnya pernah disampaikan Febrie bahwa harta yang disita dari rumahnya bukan merupakan miliknya, melainkan milik pihak lain.

Mantan tahanan politik era Orde baru ino mempertanyakan Febrie Adriansyah yang belum ditahan padahal temannya Don Ritto sudah masuk tahanan. “Publik mempertanyakan, siapa di belakang Febrie sudah tersangka, belum diperiksa dan belum ditahan,” paparnya.

Selain itu, Beathor mencurigai Febrie menyetor sebagian hasil sitaan ke bunker rumah Jokowi di Solo. “Febrie ini dilantik era Jokowi dan sangat dekat mantan Wali Kota Solo itu,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat bukti yang dipublikasikan maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang membenarkan tuduhan Beathor tersebut. Demikian pula, identitas sosok berinisial SS yang disebut Beathor tidak dijelaskan lebih lanjut dan belum ada tanggapan resmi dari pihak yang dimaksud.

Pihak Febrie Adriansyah juga belum memberikan keterangan atas tuduhan terbaru yang disampaikan Beathor Suryadi. Apabila terdapat tanggapan resmi dari pihak terkait, berita ini akan diperbarui sesuai perkembangan informasi.

Tantangan dan Sayembara Menteri PUPR, CBA Desak KPK Periksa Dody Hanggodo untuk Pemakaian Pesawat Jet Pribadi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo

Tantangan dan Sayembara Menteri PUPR, CBA Desak KPK Periksa Dody Hanggodo untuk Pemakaian Pesawat Jet Pribadi

Hedi Batubara 18 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Tantangan dan sayembara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo kepada wartawan dan publik memancing polemik. Pasalnya politisi dari Partai Demokrat ini memberikan hadiah berupa umroh bersama keluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan nepotisme dalam keluarga Dody Hanggodo.

‎Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah ia dicegat oleh awak media.

‎Tantangan yang diberikan Menteri PU Dody Hanggodo disebabkan pengangkatan Aisyah Zakkiyahme jadi komisaris PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Tbk. Aisyah disebut-sebut sebagai keponakan dari Dody Hanggodo.

‎”Gue kasih sayembara kalau lu bisa buktikan. Gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua,” kata Dody Hanggodo kepada wartawan di komplek Istana, Jakarta, Jumat, 17 Juli.

‎Dody memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi siapa pun untuk membawa bukti sah mengenai hubungan kekerabatan tersebut. Ketika wartawan terus mendesak jawaban apakah Aisyah benar-benar keponakannya atau bukan, Dody enggan menjawab secara gamblang dan hanya berseloroh, “Lu pikir sendiri dah.”

‎Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai pernyataan dari Dody Hanggodo terkesan arogan dan sombong. Uchok mengingatkan Dody Hanggodo untuk tidak perlu merasa lebih” tinggi ” dibandingkan yang lain.

‎”Dody Hanggodo tidak perlu lontarkan pernyataan arogan dan sombong seperti itu kepada publik. Dikhawatirkan saat jatuh akan sangat sakit jika terlalu tinggi hati,” kata Uchok sky.

‎Uchok menambahkan saat ini pihaknya sedang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan pesawat tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

‎”Jika benar Menteri PU menggunakan jet pribadi, maka publik berhak mengetahui siapa yang membiayai penerbangan tersebut, apakah menggunakan APBN, pihak ketiga, atau fasilitas lainnya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat, 17 Juli.

‎Uchok menyebut pesawat yang digunakan memiliki registrasi PK-CCA, yang diketahui merupakan pesawat jenis Cessna Model 700 Citation Longitude, sebuah jet bisnis kategori super midsize yang lazim digunakan untuk penerbangan eksekutif.

‎”Di saat pemerintah sedang mengampanyekan efisiensi belanja negara, penggunaan jet pribadi tentu akan memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Wow, Diduga Ada Wanita Seksi di Sekitar Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah

Wow, Diduga Ada Wanita Seksi di Sekitar Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Hedi Batubara 18 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Nama Junika Nurhamidah Wijaya kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya narasi yang mengaitkan dirinya dengan rekaman CCTV di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan pada 1 Agustus 2025.

Berdasarkan informasi yang beredar, Junika disebut terekam memasuki salah satu kamar hotel. Beberapa menit kemudian, seorang pria yang oleh pihak tertentu diduga sebagai mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, juga terlihat memasuki area hotel dan menuju kamar yang sama. Narasi tersebut menyebut pria itu berada di lokasi selama sekitar satu jam sebelum meninggalkan hotel.

Di sisi lain, jejak digital Junika turut menjadi sorotan. Berdasarkan pengecekan yang disebut dilakukan pada pertengahan Juli 2026, akun Instagram dan Threads yang sebelumnya dikaitkan dengannya tidak lagi dapat diakses, sementara akun TikTok dilaporkan berada dalam mode privat.

Junika sebelumnya dikenal sebagai model dan DJ sebelum berkarier di bidang hukum dan tercatat sebagai advokat. Namanya juga pernah disebut dalam pemberitaan lama terkait katalog yang dikaitkan dengan Alexis.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Junika Nurhamidah Wijaya maupun Febrie Adriansyah terkait narasi yang beredar. Keaslian rekaman CCTV, identitas pihak-pihak yang disebut dalam rekaman, serta konteks peristiwa tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen.

Karena itu, publik perlu menunggu klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait maupun hasil verifikasi dari aparat berwenang sebelum menarik kesimpulan.

Gunakan Jet Pribadi, CBA Desak KPK Periksa Menteri PU Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo

Gunakan Jet Pribadi, CBA Desak KPK Periksa Menteri PU Dody Hanggodo

Hedi Batubara 17 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan pesawat tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Uchok menilai penggunaan pesawat jet pribadi oleh seorang menteri berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan, urgensi penggunaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Jika benar Menteri PU menggunakan jet pribadi, maka publik berhak mengetahui siapa yang membiayai penerbangan tersebut, apakah menggunakan APBN, pihak ketiga, atau fasilitas lainnya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Uchok menyebut pesawat yang digunakan memiliki registrasi PK-CCA, yang diketahui merupakan pesawat jenis Cessna Model 700 Citation Longitude, sebuah jet bisnis kategori super midsize yang lazim digunakan untuk penerbangan eksekutif.

Berdasarkan berbagai referensi industri penerbangan, biaya penyewaan jet pribadi di kelas tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali penerbangan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menembus lebih dari Rp1 miliar tergantung rute, durasi, dan layanan yang digunakan.

Besarnya biaya tersebut, menurut Uchok, menjadi alasan mengapa penggunaan fasilitas itu perlu mendapat perhatian.

“Di saat pemerintah sedang mengampanyekan efisiensi belanja negara, penggunaan jet pribadi tentu akan memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya.

CBA meminta KPK tidak hanya melihat persoalan penggunaan jet pribadi dari sisi etika, tetapi juga menelusuri apakah terdapat potensi pelanggaran hukum apabila fasilitas tersebut berasal dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut Uchok, apabila terdapat pemberian fasilitas oleh pihak swasta kepada pejabat negara, maka perlu dipastikan apakah hal tersebut telah dilaporkan sesuai ketentuan mengenai gratifikasi.

Ia menilai pemeriksaan oleh KPK diperlukan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan.

“Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan akan menjawab keraguan publik. Tetapi justru karena muncul pertanyaan di masyarakat, KPK perlu melakukan klarifikasi,” katanya.

Uchok juga mengaitkan penggunaan jet pribadi dengan kebijakan efisiensi anggaran yang beberapa kali ditekankan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kementerian dan lembaga.

Menurutnya, setiap pejabat negara semestinya memberikan contoh dalam penggunaan anggaran secara hemat dan proporsional.

Ia mengatakan, apabila biaya perjalanan mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali penerbangan, masyarakat akan membandingkannya dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih memerlukan anggaran besar.

“Coba bayangkan berapa panjang jalan desa yang bisa diperbaiki dengan anggaran sebesar itu. Karena itu publik mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran,” ujarnya.

CBA menilai polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi dalam penggunaan fasilitas perjalanan dinas pejabat negara.

Menurut Uchok, penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan, dasar penggunaan jet pribadi, serta urgensi perjalanan akan membantu menghindari berkembangnya berbagai spekulasi di ruang publik.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan keterangan resmi sehingga polemik tidak terus berkembang.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai tudingan dan desakan yang disampaikan CBA.

Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 Gelar Gerakan Minum Susu Dukung Program MBG di Magelang IMG-20260717-WA0090

Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 Gelar Gerakan Minum Susu Dukung Program MBG di Magelang

Hedi Batubara 17 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 akan menggelar kegiatan Gerakan Minum Susu untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 18 Juli 2026, di CV Prima Dairy, Jalan Tentara Pelajar, Dusun Nglawisan RT 03/RW 13, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Kegiatan akan dimulai pukul 08.00 WIB tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Ketua Umum Aliansi Asta Cita Merah Putih 08, Endy Lesmana, mengatakan bahwa gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu sebagai bagian dari pemenuhan gizi seimbang sekaligus mendukung keberhasilan implementasi program MBG.

“Melalui Gerakan Minum Susu untuk MBG ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas,” ujar Endy Lesmana dalam keterangannya.

Kegiatan tersebut juga akan mendapat kunjungan dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Ricky H.S. Tamba.

Selain dihadiri jajaran pemerintah daerah dan relawan Prabowo-Gibran, acara ini juga akan melibatkan puluhan peternak kambing etawa serta ratusan anak yatim dan piatu yang menjadi penerima manfaat dalam kegiatan sosial tersebut.

Panitia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha peternakan, relawan, dan masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong peningkatan konsumsi susu sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia.

Aliansi Asta Cita Merah Putih 08 juga mengundang media massa cetak, online, radio, dan televisi untuk meliput kegiatan tersebut agar pesan mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Baca Juga Berita Ini

Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran Kaltim: Mahasiswa Dapat Rp856 Ribu, BBM Pejabat Tembus Miliaran!

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Boyamin Saiman

MAKI dan ARUKKI Berkordinasi Bersiap Ajukan Praperadilan Kasus CSR BI ke PN Jaksel

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Damai Hari Lubis Desak Kapolri Suyudi Bongkar Misteri KM 50: Siapa Intelektual di Balik Tewasnya 6 Laskar FPI?

Hedi Batubara 21 Oktober 2026
Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Muhammad Said Didu: Usulan Luhut Hapus Kerugian Negara dari Korupsi Bagaikan Petir di Siang Bolong

Hedi Batubara 21 Oktober 2026