11 November 2026

Komisi Percepatan Reformasi Polri

MoneyTalk, Jakarta – Forum Tanah Air (FTA), jaringan aktivis diaspora Indonesia di 22 negara lintas lima benua bersama aktivis dan tokoh di 38 provinsi di Indonesia, secara tegas menyatakan penolakan terhadap penerbitan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan yang ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dinilai bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pernyataan sikap yang dirilis di New York dan Jakarta, Rabu (17/12/2025), FTA menilai Perpol No. 10 Tahun 2025 membuka ruang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian, termasuk di 17 kementerian/lembaga negara, tanpa kewajiban pensiun atau mengundurkan diri. Kebijakan tersebut dianggap bertolak belakang dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang bersifat final dan mengikat.

“MK telah menegaskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil di luar kepolisian tanpa terlebih dahulu pensiun atau berhenti dari dinas Polri. Perpol ini juga bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (3) dan UU ASN No. 20 Tahun 2023,” demikian pernyataan FTA.

FTA juga menyoroti risiko konflik kepentingan akibat perluasan peran Polri di ruang sipil. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi menggeser fokus institusi, menabrakkan kepentingan antar-lembaga, serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Kritik turut diarahkan pada langkah Kapolri yang dinilai melakukan subordinasi dan pembangkangan terhadap semangat reformasi, termasuk pembentukan reformasi internal Polri yang didominasi 52 jenderal polisi. Langkah itu disebut mendahului tuntutan publik dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Komisi Reformasi Kepolisian yang independen.

FTA juga mempertanyakan independensi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah, lantaran melibatkan Kapolri aktif dan sejumlah mantan Kapolri yang dinilai menjadi bagian dari persoalan reformasi selama satu dekade terakhir. Hingga kini, kerja komisi tersebut disebut tidak transparan dan belum jelas merangkum aspirasi serta tuntutan publik.

“Reformasi kepolisian tidak boleh menjadi kosmetik politik untuk meredam kritik, sementara perluasan kewenangan Polri di ruang sipil yang bertentangan dengan hukum terus dibiarkan,” tegas FTA.

Atas dasar itu, Forum Tanah Air menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak pencabutan atau pembatalan Perpol No. 10 Tahun 2025 karena dinilai melanggar konstitusi, undang-undang, dan putusan MK serta berbahaya bagi negara hukum. Kedua, menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mengeluarkannya dari Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama tiga mantan Kapolri lainnya agar komisi tersebut independen dan kredibel. Ketiga, menyerukan masyarakat sipil untuk menolak hasil kerja komisi apabila prosesnya tidak independen dan transparan.

Pernyataan sikap ini ditandatangani Ketua Umum Forum Tanah Air Tata Kesantra dan Ketua Harian Donny Handricahyono sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga tegaknya hukum dan demokrasi yang sehat di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara yang kini menjadi Youtuber, Refly Harun, bersama koleganya meninggalkan audiensi (walkout) dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Refly dkk hadir dalam kapasitasnya sebagai tamu undangan. Beberapa kolega Refly turut menemani.Mereka diantaranya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Rizal Fadillah, Said Didu, Edy Mulyadi, dan lainnya.

Kepada wartawan, Refly mengungkapkan kronologis pihaknya memilih untuk walkout.

“Jadi hari ini sesungguhnya kita diundang oleh tim reformasi sehari sebelum pemeriksaan terhadap mereka (Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dokter Tifa) lalu. Pada waktu itu kita berdebat dalam tanda kutip, apakah kita mau ramai-ramai ke Polda Metro Jaya mengawal mereka ataukah ada cara lain ya. Untuk katakanlah eh meminta atensi kasus ini yang kita anggap kriminalisasi,” ungkap Refly.

Satu diantara opsinya adalah menghubungi Komisi Percepatan Reformasi Polri guna mendapatkan atensi penetapan tersangka di kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dari dialog tersebut, Refly mengatakan bahwa Jimly menyambut baik tentang permintaan audiensi. Hingga melalui staf dari Jimly ditetapkan agenda audiensi yang berlangsung pada hari ini Rabu (19/11/2025).

Refly sempat mencantumkan beberapa nama yang akan hadir termasuk Roy Suryo yang berstatus tersangka.

Sebelum hadir, Refly sempat meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Jimly apakah memungkinkan Roy Suryo untuk datang audiensi.

“Bisa enggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya.” tanya Refly.

Kemudian Jimly menjawab “Silakan, kan kamu yang nentukan. Ya ajak aja. Yang lainnya terserah.”

Refly menyayangkan rupanya saat last minute Jimly me-WA kemudian mengatakan bahwa Roy, Rismon, Dokter Tifa tidak boleh masuk karena dalam status tersangka.

Refly mempertanyakan maksud larangan itu.

“Ini apa-apaan? Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang. Status tersangka itu, itu kan belum bersalah. Ya, apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Justru kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai toh,” ucapnya.

Menurut Refly, Jimly memberikan pilihan agar Roy, Rismon, dan Dokter Tifa keluar dari ruang audiensi atau duduk di belakang.

“Mereka memilih keluar atau walkout mayoritas ya kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edy yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK eh pagar laut oligarki keluar. Rizal Fadillah yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar,” tuturnya.