PBNU Archives - Laman 2 dari 4 -

Konflik PKB dan PBNU Memanas, Rebutan Kursi Menteri Agama?

Hedi Batubara 29 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus meningkat, terutama menjelang pembentukan kabinet baru. Konflik ini berawal dari ketidakpuasan PBNU terhadap kepemimpinan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang mendorong PBNU merencanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) dengan tujuan menggulingkan Muhaimin dari jabatannya.

Di bawah pimpinan Yahya Cholil Staquf, PBNU dilaporkan tidak hanya berusaha untuk menggoyang kepemimpinan Muhaimin di PKB, tetapi juga menargetkan posisi strategis dalam kabinet mendatang, khususnya kursi Menteri Agama. Jabatan ini saat ini dipegang oleh Yaqut Cholil Qoumas, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam PBNU.

Situasi ini terungkap dalam podcast Bocor Alus Politik, yang ditayangkan pada platform Tempo.co pada Sabtu, 28 September. Dalam diskusi tersebut, konflik internal antara PKB dan PBNU dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana Prabowo Subianto, yang diprediksi akan menjadi presiden berikutnya, ikut menanggapi situasi ini. Prabowo secara tegas meminta agar PKB dan PBNU tidak memperkeruh suasana politik jelang pelantikannya.

Penunjukan Ma’ruf Amin dan Strategi Politik, salah satu langkah strategis yang diambil oleh Muhaimin Iskandar untuk mengamankan posisinya adalah dengan menunjuk Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB. Langkah ini dianggap sebagai manuver politik untuk mencegah intervensi dari PBNU dan Istana. Dalam podcast tersebut, diungkapkan bahwa Ma’ruf Amin sempat melakukan komunikasi langsung dengan Prabowo setelah Muktamar, untuk memastikan PKB tetap mendapat dukungan politik.

Terkait jabatan Menteri Agama, PBNU dilaporkan khawatir posisi Yaqut Cholil Qoumas bisa terancam jika mereka gagal mendapatkan dukungan politik yang kuat. Di sisi lain, PKB juga sedang aktif melobi untuk mempertahankan kursi menteri tersebut dan bahkan berusaha menambah jatah menteri dalam kabinet yang akan datang.

Muktamar Luar Biasa yang direncanakan PBNU menjadi upaya eksplisit untuk melengserkan Muhaimin dari kepemimpinan PKB. Langkah ini menunjukkan ketegangan internal yang semakin dalam antara dua organisasi yang memiliki sejarah panjang saling terkait. Konflik ini semakin meruncing dengan berbagai spekulasi mengenai jabatan menteri yang diperebutkan, mengingat besarnya pengaruh NU dalam dunia politik dan agama di Indonesia.

Peringatan Prabowo hindari Kegaduhan Politik, dalam pernyataannya, Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya atas dampak negatif konflik ini terhadap stabilitas politik menjelang pelantikannya. Dia dengan tegas meminta kedua belah pihak menahan diri dari langkah-langkah yang dapat memicu kegaduhan, terutama yang berkaitan dengan perebutan kursi menteri.

Namun, ketegangan terus berlanjut. Publik menunggu langkah selanjutnya dari kedua kubu, apakah akan tercapai kesepakatan damai atau konflik ini justru semakin memanas. Kehadiran Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB menunjukkan bahwa Muhaimin tidak akan mundur begitu saja menghadapi tekanan dari PBNU.

Perebutan Jabatan dan Intrik Politik, menurut diskusi dalam podcast, Prabowo menerima telepon dari Ma’ruf Amin setelah Muktamar PKB, yang meminta agar Menteri Hukum dan HAM segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PKB untuk memastikan kepemimpinan Muhaimin tetap sah. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk mengamankan posisi Muhaimin dari manuver politik PBNU.

Sementara itu, perebutan jabatan Menteri Agama menjadi isu yang paling panas. PBNU yang merasa dekat dengan Prabowo terus melobi untuk mendapatkan lebih dari satu kursi menteri dalam kabinet mendatang. Di sisi lain, PKB berusaha mempertahankan posisi mereka dengan mengajukan beberapa calon untuk jabatan yang sama. Intrik politik ini menciptakan dinamika yang semakin kompleks.

Situasi Politik: Dampak ke Masa Depan, Persaingan antara PKB dan PBNU tidak hanya melibatkan elite politik, tetapi juga menyentuh basis massa di tingkat akar rumput. Dalam beberapa kesempatan, Banser PBNU bahkan dilaporkan sempat mengepung lokasi Muktamar PKB sebagai bentuk tekanan politik. Ini memperlihatkan bahwa perseteruan antara kedua organisasi ini tidak hanya soal kepemimpinan, tetapi juga pengaruh politik dan kekuasaan di masa depan.

Ketegangan ini juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas di Indonesia, khususnya dalam perebutan posisi strategis dalam pemerintahan. Selain kursi Menteri Agama, beberapa jabatan penting lainnya juga menjadi sasaran perebutan dari berbagai kubu yang memiliki kepentingan politik masing-masing.

Bagaimana konflik ini akan berakhir? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, persaingan antara PKB dan PBNU menunjukkan bahwa politik Indonesia, terutama yang melibatkan organisasi berbasis agama, masih sangat dinamis dan penuh intrik. Stabilitas politik di masa transisi menuju pemerintahan baru menjadi tantangan besar, dengan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan dalam upaya meraih kekuasaan.(c@kra)

Adigium politik : Jangan salah duduk, sahabat… ! Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

Adigium politik : Jangan salah duduk, sahabat… !

Hedi Batubara 25 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Mulai ramai diperbincangkan, ada nama-nama calon Legislatif yang harus ‘rela’ diganti menjelang pelantikan.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU alasannya pemberhentian karena diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, seperti yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa.

Rumor pemberhentian Aspri Ketum PBNU dan Adik Sekretaris Jenderal PBNU, akhirnya terbukti dengan munculnya SK KPU itu. Pemberhentian secara sepihak dan diam-diam, membuat mereka melawan. Atas nama rasa keadilan dan pertanggungjawaban kepada para konstituen pemilihnya.

Perlawanan ini memunculkan Kembali Persepsi publik dan muncul narasi belum selesainya konflik kepentingan antara PKB dan PBNU.

Pemberhentian keanggotaan partai politik, sebenarnya hal biasa dan lumrah. Kebijakan pemberhentian keanggotaan secara tidak hormat, sering dilakukan jika Anggota partai politik tersebut melanggar dan melawan kebijakan partai atau tidak loyal terhadap partai.

Kebijakan ini biasanya diambil sebagai efek jera bagi anggota yang lain, sekaligus juga dalam rangka soliditas dan kesatuan di organisasi partai politik terebut.

Pemberhentian sebagai anggota partai politik menjelang pelantikan secara legal formal memang dibenarkan namun secara etika kurang pas.

Untungnya kondisi perpolitikan di Indonesia setahun terakhir etika tidak pernah jadi rujukan dan dinafikan. Jadi pemberhentian sefihak dapat dibenarkan, yang tidak senang atas kebijakan itu (korban) dipersilahkan mengajukan keberatan melalui pengadilan. Sambil menunggu keputusan pengadilan, proses politik untuk Pergantian Antar Waktu tetap berjalan.

Sering aktifis bercanda biasanya menjelang perhelatan pemilihan baik Kongres ataupun muktamar. Adigium Jangan salah duduk, Sahabat. Adigium ini menjadi pembenar ketika calon terpilih dan harus dilantik, digeser paksa di hari-hari akhir menjelang pelantikan.

Sebagai politisi kecewa boleh atas kebijakan partai tersebut, tapi ada baiknya juga direnungkan kenapa sampai diberhentikan. Sebab kebijakan diambil oleh pimpinan partai politik tidak ujug-ujug tapi hasil kajian bersama.

Merespon kebijakan partai politik, harus disikapi dengan pandangan politis juga jangan reaksioner dan emosional. Menjadi aneh dan lucu, ketika salah satu Ketua PBNU menyikapi kebijakan PKB terhadap kadernya, menuduh intitusi lain.

Jargon dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Mestinya difahami juga oleh Ketua PBNU itu, sebab bisa jadi dilain waktu kepentingan akan menyatukan. Atau kebijakan PBNU yang sekarang sedang dilakukan perlu dukungan politik dari Parlemen.

Semoga kita semua tetap Istiqomah, duduk atau berdiri dimana pun sama saja.

Mahmud Hamdani, Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

Tebang Pilih Rangkap Jabatan ala PBNU 1000262222

Tebang Pilih Rangkap Jabatan ala PBNU

Hedi Batubara 24 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Pemecatan Mustasyar PCNU Kabupaten Cianjur mulai ramai diperbincangkan apalagi setelah muncul beritanya diberbagai media. Penyebabnya karena adanya rangkap jabatan, seperti diungkapkan Mantan Ketua PCNU Kabupaten Cianjur dua periode yang dipecat.

(lebih…)

Tersumbatnya Komunikasi dalam PBNU Lahirlah MLB 1000250732

Tersumbatnya Komunikasi dalam PBNU Lahirlah MLB

Hedi Batubara 16 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) saat ini tengah menjadi pusat kontroversi, menyusul ketegangan internal yang meningkat di tubuh organisasi. Panitia MLB NU tetap berkomitmen untuk melaksanakan acara di Cirebon, Jawa Barat, meskipun menghadapi penolakan tegas dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Cabang NU (PCNU), GP Ansor, Banser, dan Pagar Nusa se-Cirebon Raya.

(lebih…)

Cak Imin Tersandera, Operasi Naga Hijau Atau Si Mulyono nih 1000169779

Cak Imin Tersandera, Operasi Naga Hijau Atau Si Mulyono nih

Hedi Batubara 15 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Situasi perpolitikan Indonesia terus memanas menjelang Pemilu 2024, terutama dengan munculnya isu-isu yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, Ketua Umum PKB, sedang dalam kondisi “tersandera” oleh dinamika kekuasaan. Hal ini disampaikan dalam sebuah video oleh Cak Den yang ditayangkan Seword TV pada Sabtu (14/09), yang merujuk pada fenomena intervensi politik dan konflik internal antara PKB dan NU.

PKB dari Lahirnya Partai hingga Tersandera

PKB, yang didirikan oleh Gus Dur, awalnya lahir sebagai representasi politik warga Nahdliyin, berafiliasi kuat dengan NU. Namun, hubungan antara PKB dan NU kini berada di persimpangan, di mana kedua belah pihak tampak saling berhadapan. Menurut Cak Den, salah satu pemicu konflik adalah peran PKB dalam mendorong pembentukan Pansus Haji di DPR, yang secara tidak langsung dianggap sebagai serangan terhadap Gus Yakut, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, yang juga Menteri Agama.

Konflik ini diperparah oleh dugaan balas dendam politis antara kedua lembaga tersebut. Cak Den menyoroti bahwa PBNU, yang semula merupakan benteng moral bangsa, kini terlihat semakin tunduk pada kepentingan kekuasaan. Ia mengindikasikan bahwa PBNU semakin manut setelah menerima konsesi tambang dari pemerintah, meskipun hal ini mendapat penolakan di akar rumput.

Operasi Naga Hijau: Bayang-Bayang Masa Lalu

Dalam narasinya, Cak Den mengingatkan sejarah Operasi Naga Hijau, sebuah operasi yang diduga dijalankan di masa Orde Baru untuk mengekang kekuatan Islam politik, termasuk NU. Pada era tersebut, pemerintah berusaha mengendalikan organisasi-organisasi berbasis Islam melalui berbagai cara, baik melalui intervensi politik maupun militer. Cak Den khawatir bahwa sejarah kelam ini berpotensi terulang dalam konteks kekinian, di mana PBNU yang semestinya menjaga moral umat kini mulai terjebak dalam tarikan politik kekuasaan.

Intervensi Kekuasaan dalam PKB

Cak Den juga mencatat adanya pola intervensi kekuasaan terhadap partai politik, termasuk PKB, yang membuat partai-partai ini tersandera oleh agenda politik penguasa. Beberapa contoh yang diangkat adalah pengunduran diri sejumlah tokoh politik dari jabatan mereka karena tekanan kasus hukum, seperti Airlangga Hartarto dari Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Yusril Ihza Mahendra dari PBB.

PKB, dalam konteks ini, disebut sebagai salah satu partai yang menjadi target intervensi untuk dijadikan alat politik oleh kekuasaan yang akan berakhir. Menurut Cak Den, meskipun PKB menggelar Muktamar pada Agustus 2024 dan kembali memilih Cak Imin sebagai ketua umum, intervensi pemerintah terlihat jelas ketika Presiden Jokowi tidak menghadiri acara tersebut, melainkan hanya diwakili oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Apa Selanjutnya?

Narasi yang dibangun Cak Den memperlihatkan bahwa Cak Imin, sebagai ketua PKB, berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga keberlangsungan partai dan mengamankan posisinya menjelang Pilpres 2024, sementara di sisi lain, ia juga berhadapan dengan konflik internal di tubuh NU dan tekanan eksternal dari kekuasaan. Apakah PKB dapat melepaskan diri dari “sandera” politik ini dan kembali memperkuat posisinya sebagai partai berbasis keagamaan yang kuat? Hanya waktu yang akan menjawab.

Yang jelas, sebagaimana diingatkan Cak Den, PKB dan NU harus kembali pada khittah mereka, menjaga moral dan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh pendiri-pendiri mereka. Jika tidak, bayang-bayang Operasi Naga Hijau yang menghantui sejarah politik Indonesia mungkin akan terulang kembali, kali ini dengan wajah yang berbeda.(c@kra)

Sadis ! PKB Pecat Anggota DPR Terpilih Tanpa Alasan Jelas 1000239598

Sadis ! PKB Pecat Anggota DPR Terpilih Tanpa Alasan Jelas

Hedi Batubara 13 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini, berita mengejutkan datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait pemberhentian dua anggota DPR terpilih mereka, yaitu Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf.

(lebih…)

Refly Harun : Imbas NU Vs PKB KPK Geledah Rumah Menteri Desa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 4

Refly Harun : Imbas NU Vs PKB KPK Geledah Rumah Menteri Desa

Hedi Batubara 11 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Refly Harun membahas peristiwa penggeledahan rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(lebih…)

Panasnya Konflik PBNU dan PKB dalam Kasus Pansus Haji 1000183574

Panasnya Konflik PBNU dan PKB dalam Kasus Pansus Haji

Hedi Batubara 6 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR terkait dugaan ketidakberesan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 semakin memperuncing konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam acara Kabar Malam TVOne pada Kamis (5/9), dua pengamat politik, Hanta Yuda dan Adi Prayitno, mengulas tajam bagaimana Pansus ini memicu pergesekan politik yang mendalam antara kedua organisasi.

Menurut Hanta Yuda, Pansus Haji yang dibentuk bukan sekadar untuk menyelidiki aspek teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga telah menjadi arena perseteruan politik. “Hubungan personal antara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adik Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf,dan PKB di bawah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) semakin memperuncing ketegangan antara kedua institusi,” jelas Hanta.

Adi Prayitno menambahkan, “Sejarah konflik antara PKB dan PBNU ini memang panjang. Keduanya sering terjebak dalam tarik-menarik kekuasaan, meskipun pada dasarnya lahir dari akar yang sama, yaitu Nahdliyin.” Adi menggarisbawahi bahwa perbedaan visi politik antara Gus Yahya dan Cak Imin semakin memperburuk keadaan.

Legitimasi Politik dan Pertarungan Internal Dalam diskusi tersebut, Hanta Yuda menekankan bahwa konflik ini bukan hanya soal penyelenggaraan haji, tetapi juga soal legitimasi politik. “PKB selama ini dianggap partai yang memiliki hubungan dekat dengan PBNU, tetapi sejak Gus Yahya menjadi Ketua Umum, NU menegaskan posisinya yang lebih netral dan tidak ingin diklaim hanya oleh satu partai politik,” tutur Hanta. Menurutnya, sikap ini memperlemah posisi PKB yang selama ini sangat bergantung pada basis massa NU.

Adi Prayitno sependapat, “Ini adalah cerminan dari kegagalan PKB dalam mempertahankan relasi harmonis dengan PBNU. Ketegangan ini menandakan bahwa partai politik tidak berhasil menghadirkan solusi politik yang koheren bagi kader dan konstituennya, sehingga terjadi perpecahan internal dan faksi-faksi di PKB.”

Muktamar Tandingan dan Potensi Perpecahan PKB Salah satu isu yang dibahas dalam acara ini adalah rencana digelarnya Muktamar tandingan di internal PKB. Menurut Adi, jika Muktamar ini benar-benar terlaksana, PKB berisiko mengalami perpecahan yang serupa dengan apa yang pernah dialami oleh Partai Demokrat dengan isu dualisme kepemimpinan. “Lukman Edy dan kubu lainnya mendorong Muktamar ini, dan jika terjadi, ini bisa menjadi pukulan telak bagi PKB di tengah persiapan Pemilu 2024,” kata Adi.

Hanta Yuda menambahkan, “Pansus Haji bisa saja hanya menjadi salah satu cara untuk menyelubungi perseteruan politik yang lebih besar antara kedua kubu. Jika PKB benar-benar terpecah, efeknya akan terasa hingga Pemilu mendatang.”

Hubungan PBNU dan PKB yang Tak Kunjung Pulih Hanta Yuda dan Adi Prayitno sepakat bahwa selama Gus Yahya dan Cak Imin tetap bersikukuh pada pandangan politik yang berbeda, perseteruan antara PBNU dan PKB akan terus berlanjut. “Gus Yahya adalah loyalis Gus Dur, sementara Cak Imin memiliki jalur politik yang berbeda. Ini bukan hanya soal individu, tetapi juga tentang arah politik yang berbeda di antara keduanya,” ujar Adi.

Menurut Hanta, selama Gus Yahya menekankan bahwa PBNU harus netral dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis, hubungan dengan PKB akan semakin sulit diperbaiki. “PBNU yang semakin menjauh dari PKB bisa menjadi ancaman bagi eksistensi partai ini, yang selama ini bergantung pada dukungan Nahdliyin,” jelas Hanta.

Implikasi Politik ke Depan
Mereka juga membahas kemungkinan implikasi politik yang akan dihadapi PKB dan PBNU di masa depan. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, PKB bisa kehilangan basis dukungannya di kalangan NU. “Peningkatan perolehan suara PKB di beberapa pemilu terakhir menunjukkan bahwa partai ini masih memiliki basis yang kuat, tetapi jika konflik internal terus berlanjut, hal ini bisa memengaruhi konsolidasi partai,” jelas Adi.

Hanta menambahkan bahwa “PBNU yang semakin netral dalam politik praktis mungkin akan menjadi ancaman terbesar bagi PKB, terutama jika mereka kehilangan dukungan dari basis Nahdliyin yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka.”

Hanta Yuda dan Adi Prayitno menegaskan bahwa pembentukan Pansus Haji ini, meskipun pada awalnya berfokus pada masalah teknis penyelenggaraan ibadah haji, kini telah berkembang menjadi katalisator bagi konflik politik antara PBNU dan PKB. Perseteruan ini, jika tidak segera diselesaikan, berpotensi melemahkan posisi PKB di kancah politik nasional menjelang Pemilu 2024.

“Perseteruan antara PBNU dan PKB bukan hal baru, tetapi kali ini tampaknya lebih serius karena melibatkan perbedaan visi yang mendasar antara kedua pemimpin, Gus Yahya dan Cak Imin,” tutup Hanta Yuda.(c@kra)

Kader Ansor Laksana Ikan Paus 1000165172

Kader Ansor Laksana Ikan Paus

Hedi Batubara 5 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Metafora dapat diartikan sebagai Kiasan atau Ibarat. Penggunaan Metafora dapat menjadikan suatu pembicaraan atau topik lebih menarik dan menyenangkan. Masalah yang rumit bisa jadi sederhana dan lawan bicara lebih mudah difahami.

Sehingga tidaklah heran kalau kata Metafora atau Majas ini sering dijadikan sebagai pengantar di setiap acara pelatihan dan Pengkaderan organisasi Kemasyarakatan atau pun kepemudaan.

Metafora memang umumnya hanya gimmick dan basa basi. Namun, seringkali style , perilaku dari alam bawah sadar seseorang yang memaparkannya. Adigium ‘Dalam canda ada nyata’ atau ‘Senyum mu adalah tangis ku’. Sering kali jadi gerakan diam atau tersembunyi (hidden movement) dari seorang politisi untuk lawan politiknya.

Kemudian, pada acara Pelatihan Kader Nasional (PKN) IX dan Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) VII Gerakan Pemuda Ansor, di Pondok Pesantren Daarul Mughni Al Maaliki, Bogor, munculan Metafora.

Bermula dari ketua Panitia Pendidikan, H. Timbul Pasaribu, yang mengungkapkan metafora ikan-ikan untuk menjelaskan 3 tipe kader Ansor dan Banser. Menurut dia, metafora itu sering diungkapkan Ketum GP Ansor H. Addin Jauharudin pada berbagai kesempatan. Yaitu, 3 tipe kader Ansor dan Banser, adalah ikan Lele, Koi, dan Arwana.

Atas Metafora 3 tipe ikan tersebut ternyata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengomentari pada pidato setelahnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menambahkan agar kader Ansor laksana Ikan Paus, yang setiap kehadirannya tidak mungkin dilewatkan siapapun dan ketika bergerak selalu melindungi ikan yang kecil dan Ikan Paus tidak suka makan ikan, makanannya adalah plankton (kril).

Metafora Ikan selanjutnya yang disampaikan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas. Pada saat memberikan arahan pada sesi di hari berikutnya. Gus Yaqut Mengibaratkan Kader Ansor itu laksana Ikan. Menurut beliau Ikan selalu bergerak maju ke depan, selalu siaga karena tidak pernah tidur. Pesan lanjutannya, Kader Ansor kalau jadi Ikan, jadilah Ikan yang besar, karena Ikan yang besar akan makan Ikan yang kecil.

Paparan Gus Yaqut yang lugas, jelas dan tegas. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang politisi sejati. Pesan Gus Yaqut, sangat terang dan gamblang. Ini juga sebagai motivator kepada kader Ansor agar menjadi tokoh disetiap bidang kehidupan. Agar tidak menjadi korban, namun memberikan warna dalam setiap aktifitasnya. Semoga.

Penulis :Mahmud Hamdani,Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

Banser dan Pagar Nusa Siap Hadapi Provokasi Garda Bangsa PKB 1000159942

Banser dan Pagar Nusa Siap Hadapi Provokasi Garda Bangsa PKB

Hedi Batubara 4 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan yang dilontarkan oleh Garda Bangsa, sayap pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait wacana muktamar tandingan PKB.

(lebih…)