MoneyTalk, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR terkait dugaan ketidakberesan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 semakin memperuncing konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam acara Kabar Malam TVOne pada Kamis (5/9), dua pengamat politik, Hanta Yuda dan Adi Prayitno, mengulas tajam bagaimana Pansus ini memicu pergesekan politik yang mendalam antara kedua organisasi.
Menurut Hanta Yuda, Pansus Haji yang dibentuk bukan sekadar untuk menyelidiki aspek teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga telah menjadi arena perseteruan politik. “Hubungan personal antara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adik Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf,dan PKB di bawah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) semakin memperuncing ketegangan antara kedua institusi,” jelas Hanta.
Adi Prayitno menambahkan, “Sejarah konflik antara PKB dan PBNU ini memang panjang. Keduanya sering terjebak dalam tarik-menarik kekuasaan, meskipun pada dasarnya lahir dari akar yang sama, yaitu Nahdliyin.” Adi menggarisbawahi bahwa perbedaan visi politik antara Gus Yahya dan Cak Imin semakin memperburuk keadaan.
Legitimasi Politik dan Pertarungan Internal Dalam diskusi tersebut, Hanta Yuda menekankan bahwa konflik ini bukan hanya soal penyelenggaraan haji, tetapi juga soal legitimasi politik. “PKB selama ini dianggap partai yang memiliki hubungan dekat dengan PBNU, tetapi sejak Gus Yahya menjadi Ketua Umum, NU menegaskan posisinya yang lebih netral dan tidak ingin diklaim hanya oleh satu partai politik,” tutur Hanta. Menurutnya, sikap ini memperlemah posisi PKB yang selama ini sangat bergantung pada basis massa NU.
Adi Prayitno sependapat, “Ini adalah cerminan dari kegagalan PKB dalam mempertahankan relasi harmonis dengan PBNU. Ketegangan ini menandakan bahwa partai politik tidak berhasil menghadirkan solusi politik yang koheren bagi kader dan konstituennya, sehingga terjadi perpecahan internal dan faksi-faksi di PKB.”
Muktamar Tandingan dan Potensi Perpecahan PKB Salah satu isu yang dibahas dalam acara ini adalah rencana digelarnya Muktamar tandingan di internal PKB. Menurut Adi, jika Muktamar ini benar-benar terlaksana, PKB berisiko mengalami perpecahan yang serupa dengan apa yang pernah dialami oleh Partai Demokrat dengan isu dualisme kepemimpinan. “Lukman Edy dan kubu lainnya mendorong Muktamar ini, dan jika terjadi, ini bisa menjadi pukulan telak bagi PKB di tengah persiapan Pemilu 2024,” kata Adi.
Hanta Yuda menambahkan, “Pansus Haji bisa saja hanya menjadi salah satu cara untuk menyelubungi perseteruan politik yang lebih besar antara kedua kubu. Jika PKB benar-benar terpecah, efeknya akan terasa hingga Pemilu mendatang.”
Hubungan PBNU dan PKB yang Tak Kunjung Pulih Hanta Yuda dan Adi Prayitno sepakat bahwa selama Gus Yahya dan Cak Imin tetap bersikukuh pada pandangan politik yang berbeda, perseteruan antara PBNU dan PKB akan terus berlanjut. “Gus Yahya adalah loyalis Gus Dur, sementara Cak Imin memiliki jalur politik yang berbeda. Ini bukan hanya soal individu, tetapi juga tentang arah politik yang berbeda di antara keduanya,” ujar Adi.
Menurut Hanta, selama Gus Yahya menekankan bahwa PBNU harus netral dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis, hubungan dengan PKB akan semakin sulit diperbaiki. “PBNU yang semakin menjauh dari PKB bisa menjadi ancaman bagi eksistensi partai ini, yang selama ini bergantung pada dukungan Nahdliyin,” jelas Hanta.
Implikasi Politik ke Depan
Mereka juga membahas kemungkinan implikasi politik yang akan dihadapi PKB dan PBNU di masa depan. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, PKB bisa kehilangan basis dukungannya di kalangan NU. “Peningkatan perolehan suara PKB di beberapa pemilu terakhir menunjukkan bahwa partai ini masih memiliki basis yang kuat, tetapi jika konflik internal terus berlanjut, hal ini bisa memengaruhi konsolidasi partai,” jelas Adi.
Hanta menambahkan bahwa “PBNU yang semakin netral dalam politik praktis mungkin akan menjadi ancaman terbesar bagi PKB, terutama jika mereka kehilangan dukungan dari basis Nahdliyin yang selama ini menjadi kekuatan utama mereka.”
Hanta Yuda dan Adi Prayitno menegaskan bahwa pembentukan Pansus Haji ini, meskipun pada awalnya berfokus pada masalah teknis penyelenggaraan ibadah haji, kini telah berkembang menjadi katalisator bagi konflik politik antara PBNU dan PKB. Perseteruan ini, jika tidak segera diselesaikan, berpotensi melemahkan posisi PKB di kancah politik nasional menjelang Pemilu 2024.
“Perseteruan antara PBNU dan PKB bukan hal baru, tetapi kali ini tampaknya lebih serius karena melibatkan perbedaan visi yang mendasar antara kedua pemimpin, Gus Yahya dan Cak Imin,” tutup Hanta Yuda.(c@kra)
