MoneyTalk, Jakarta – Irma Suryani Chaniago, politisi senior Partai NasDem, menyatakan bahwa partainya tetap mendukung penuh pemerintahan namun tidak lagi mengambil jatah menteri dalam kabinet. Pernyataan ini disampaikan dalam acara “Indonesia Lawyer Club” (ILC) yang dikutip oleh MoneyTalk.id pada (02/09).
Irma menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menjaga independensi partai dan menghindari keterikatan atau sandera politik.
Menurut Irma, Partai Nasdem telah merasakan bagaimana menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya dan memahami risikonya.
“Makanya kami tidak minta jatah menteri-menteri. Kenapa ada yang bilang lagi itu baik, kami sudah merasakan bagaimana rasanya berada di satu tempat, dan kami masuk penjara. Kami tidak mau mengulanginya lagi,” tegas Irma.
Ia menekankan bahwa keputusan ini diambil bukan karena ketidaksetiaan kepada pemerintah, tetapi justru karena komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah secara objektif tanpa terikat posisi.
Irma mengkritik paradigma berpikir pragmatis dalam politik Indonesia, di mana setiap partai politik cenderung bertindak sesuai kepentingan sempit mereka.
“Paradigma berpikir bangsa ini adalah, di mana ada madu di situ ada lebah, di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat berkuasa, semuanya pasang badan,” ungkap Irma. Ia mengingatkan bahwa ketika Partai Nasdem bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, seluruh elemen partai mendukung penuh pemerintahan.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada pemerintahan yang tanpa cela.
“Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kesalahan,” lanjut Irma. Oleh karena itu, menurutnya, penting bagi partai politik untuk tetap kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah meskipun tetap mendukungnya.
Irma juga menyampaikan pentingnya partai politik dalam menjaga hubungan baik antar partai, serta mendorong politik yang lebih sehat dan demokratis.
“Kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita tinggalkan politik yang pragmatis dan berpihak pada bangsa yang lebih baik dengan ikatan persahabatan antar partai politik,” ujar Irma.
Ia juga menyinggung tentang peran oposisi yang sering kali dianggap destruktif. “Pemerintah yang terlalu absolut pasti jadi diktator.
Tapi oposisi yang tidak negarawan, yang tidak nasionalis, pasti juga destruktif,” jelas Irma. Dalam pandangannya, oposisi harus lebih bertanggung jawab dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan hanya menolak segala kebijakan tanpa alasan yang jelas.
Terkait hubungan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo, Irma menilai bahwa spekulasi mengenai hubungan yang akan hancur tidak berdasar.
“Ada banyak asumsi macam-macam, tapi tujuan kami jelas, yaitu mendukung pemerintahan yang berkomitmen terhadap kepentingan rakyat,” tegas Irma.
Ia menambahkan bahwa hubungan antarpolitisi harus dilihat dari konteks kerja sama dan tujuan bersama untuk membangun bangsa.
Partai NasDem memilih untuk tidak terlibat dalam posisi menteri di kabinet pemerintah saat ini untuk menjaga independensi mereka dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.
Meski begitu, dukungan penuh kepada pemerintah tetap diberikan selama kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami tetap berkomitmen mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat, tapi kami juga siap mengkritisi jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tutup Irma.(c@kra)
