MoneyTalk, Jakarta – Indonesia kini menghadapi lonjakan kejahatan siber, mulai dari serangan malware hingga pencurian data. Isu ini bukan hanya ancaman teknologi, tetapi juga masalah keamanan nasional yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat.
Dalam acara MID Podcast yang tayang di kanal YouTube, Andi Yuniantoro dari Inixindo Jogja mengungkapkan mengenai kejahatan siber, dan juga seputar penanganan dan pengamanan siber di Indonesia.
Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah saat ini sudah memadai? Ataukah masih ada celah besar yang perlu diperbaiki? Artikel ini mengulas isu tersebut secara mendalam.
Di Indonesia, kejahatan siber telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jenis kejahatan yang sering terjadi termasuk ransomware, pencurian identitas, pembobolan data perbankan, dan serangan phishing.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh perusahaan dan lembaga pemerintah yang mengalami kerugian finansial dan reputasi. Serangan siber ini juga seringkali menargetkan infrastruktur kritis seperti sistem perbankan dan layanan publik, yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.
Dan ancaman seperti ini semakin canggih, pendekatan pemerintah dan pihak terkait cenderung reaktif, bukan preventif.
Saat ini hanya melakukan penanganan keamanan siber setelah insiden terjadi, bukan pengamanan yang bersifat preventif,” ungkap Andi Yuniantoro
Hal ini menunjukkan bahwa fokus saat ini lebih pada pemulihan pasca-serangan daripada pencegahan serangan itu sendiri.Salah satu kendala terbesar dalam pengamanan siber di Indonesia adalah alokasi anggaran yang tidak memadai.
Menurut Andi, anggaran untuk keamanan siber sering kali tidak menjadi prioritas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan penganggaran yang tidak konsisten ini membuat program keamanan siber rentan terhadap pemotongan dana, sehingga program yang direncanakan tidak dapat berjalan optimal.
Yang penting itu anggaran yang berkelanjutan, bukan sekadar alokasi insidental yang muncul setelah terjadi insiden besar.
“Jika tidak ada anggaran yang tetap dan terencana, kebijakan keamanan siber akan layu sebelum berkembang,” tegasnya Andi
Oleh karena itu, perlu adanya perubahan signifikan dalam cara pandang penganggaran untuk keamanan siber, termasuk mempertimbangkan pengintegrasian keamanan siber ke dalam program prioritas nasional yang terus berkelanjutan.(c@kra)
