MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan, Srimulyani Indrawati, dalam wawancara yang ditayangkan Kurnia FM pada Rabu (02/10) menyampaikan secara gamblang bahwa Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, terutama dalam hal menjaga stabilitas fiskal dan keuangan. Namun, di tengah pencapaian tersebut, tantangan dalam bidang perpajakan, sektor keuangan, dan tantangan global seperti perubahan iklim tetap memerlukan perhatian.
Sri Mulyani dalam sebuah forum membahas secara rinci mengenai tantangan-tantangan tersebut serta pentingnya disiplin fiskal, peran pasar modal domestik, dan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
Indonesia di kancah global sering dipandang sebagai negara yang proaktif dalam menghadapi masalah dunia, terutama dalam isu-isu terkait perubahan iklim. Sri Mulyani menekankan pentingnya konsep “just transition” atau transisi adil. Konsep ini menurutnya sering didiskusikan secara retoris tanpa penerjemahan teknokratis yang konkret. Konsep keadilan ini memerlukan mekanisme perhitungan yang jelas dalam penerapannya, khususnya dalam sektor keuangan iklim.
Keterlibatan filantropi global seperti Bloomberg, Rockefeller Foundation, dan berbagai sektor keuangan multilateral menunjukkan besarnya perhatian dunia terhadap pendanaan perubahan iklim. Namun, menurut Sri Mulyani, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada bantuan eksternal. Ia menegaskan, “Bukannya saya mau gratisan. Saya tahu harus bayar. Tetapi ketika kita bicara tentang transisi adil, konsep itu harus diterjemahkan dengan hitungan yang jelas.”
Dalam konteks ini, bank-bank besar di Indonesia seperti BCA diharapkan bisa menjadi “champion” dalam memimpin sektor pembiayaan iklim, sekaligus memperkuat kerja sama dengan institusi multilateral maupun bilateral.
Respons terhadap Tantangan Ekonomi Global: AS dan Tiongkok
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani juga menyentuh dinamika ekonomi global, terutama terkait kebijakan moneter Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia menjelaskan bagaimana inflasi tinggi di AS—yang mencapai 9% untuk pertama kalinya dalam 40 tahun—telah memaksa The Fed menaikkan suku bunga secara signifikan. Inflasi ini, katanya, sebagian besar dipicu oleh kebijakan fiskal ekspansif di masa pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden, serta disrupsi rantai pasokan.
Meskipun kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk mengontrol permintaan, ada risiko “hard landing” atau “soft landing” bagi ekonomi AS. Sri Mulyani lebih optimis bahwa AS akan mengalami “soft landing,” meskipun pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan sedikit melemah. Di sisi lain, Tiongkok menghadapi masalah yang lebih kompleks, termasuk overkapasitas di sektor properti dan penurunan pertumbuhan karena fragmentasi global.
Bagi Indonesia, pelemahan dua mesin besar ekonomi dunia ini harus menjadi peringatan. “Kita harus mencari sumber pertumbuhan yang lebih tangguh, terutama dari dalam negeri,” kata Sri Mulyani. Ia juga menekankan pentingnya menjaga inflasi tetap rendah untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendorong investasi di sektor manufaktur.
Kredibilitas dan Stabilitas Fiskal Indonesia
Indonesia telah berhasil menjaga kredibilitas fiskalnya, meskipun harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan utang guna mendukung masyarakat dan perekonomian. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa utang Indonesia yang sempat mencapai 40% dari PDB kini turun menjadi 39%, dan diharapkan bisa turun lagi menjadi 38%.
Ia juga membahas bagaimana Indonesia, dalam situasi krisis, dapat membuka defisit fiskal lebih dari 3% dengan persetujuan Perpu, namun dengan disiplin untuk kembali menutup defisit begitu situasi memungkinkan. “Disiplin fiskal yang kami terapkan membuat dunia internasional terkejut dan kagum,” jelasnya.
Pentingnya Reformasi Sektor Pajak dan Keuangan
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah rasio pajak yang masih rendah, terutama dibandingkan dengan negara-negara OECD. Menurut Sri Mulyani, reformasi perpajakan menjadi prioritas untuk memperbaiki pendapatan negara dan menjaga keberlanjutan fiskal. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat, terutama yang sudah sejahtera, untuk membayar pajak secara jujur tanpa melakukan manipulasi.
Sementara itu, sektor keuangan Indonesia juga masih perlu banyak perbaikan. Meskipun kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) telah turun dari hampir 40% menjadi 14-15%, Sri Mulyani menekankan pentingnya memperdalam pasar obligasi domestik agar lebih stabil. “Jika investor domestik memegang sebagian besar obligasi kita, itu akan menciptakan stabilitas yang lebih besar.”
LPDP sebagai Investasi Masa Depan Indonesia
Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani juga membahas program LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), yang dimulai dengan modal Rp 1 triliun pada 2009 dan kini telah berkembang menjadi Rp 154 triliun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan di dalam dan luar negeri. “Saya bangga bahwa banyak lulusan LPDP sekarang yang bisa bersekolah di universitas-universitas terbaik dunia,” ungkapnya.
Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan kunci untuk mencapai kemajuan bangsa, dan Indonesia harus terus berinvestasi pada generasi muda agar bisa bersaing di kancah global.
Sri Mulyani memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Indonesia bisa terus menjaga stabilitas fiskal dan keuangan di tengah tantangan global. Dengan disiplin fiskal yang ketat, reformasi sektor perpajakan, dan peningkatan kapasitas pasar modal domestik, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Selain itu, investasi pada sumber daya manusia melalui program-program seperti LPDP akan memastikan bahwa Indonesia memiliki generasi penerus yang kompeten untuk memimpin negara di masa depan.
Kunci keberhasilan, menurut Sri Mulyani, terletak pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas, baik di mata investor domestik maupun internasional.(c@kra)
