MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Tertulis Lukas Luwarso Rabu (22/10), pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo telah mengundang perhatian dan berbagai reaksi dari publik. Julukan-julukan bernada sinis dan kritis mulai bermunculan, seperti “kabinet bagi-bagi kursi”, “kabinet akomodasi”, hingga “kabinet obesity”, yang mencerminkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan kabinet ini untuk bekerja secara efektif dan efisien.
Meskipun secara resmi kabinet ini dinamai “Merah Putih”, banyak yang merasa bahwa komposisinya tidak mencerminkan janji-janji reformasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya.
Lukas Luwarso dalam pernyataan tertulisnya menyebut kabinet ini sebagai produk “disonansi kognitif”. Disonansi kognitif adalah istilah psikologis yang merujuk pada ketidakselarasan antara keyakinan, pernyataan, dan tindakan seseorang. Dengan kata lain, seseorang tahu apa yang benar atau baik, namun bertindak sebaliknya. Dalam konteks ini, Prabowo tampaknya paham solusi untuk berbagai masalah kenegaraan, seperti yang dia sampaikan dalam pidato, tetapi langkah-langkah yang dia ambil dalam pembentukan kabinet justru bertolak belakang dengan komitmen tersebut.
Pidato pelantikan Presiden Prabowo mengandung janji-janji besar tentang pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, dan pengutamaan kepentingan rakyat. Prabowo juga menyinggung pentingnya mengurangi kebocoran anggaran dan mengatasi praktek kolusi antara pejabat dan pengusaha nakal.
Menurut Lukas, kabinet yang dibentuk Prabowo malah menjadi manifestasi dari ketidakselarasan antara ucapan dan tindakan, menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah Prabowo akan “walk the talk” atau serius menjalankan janji-janji yang telah diucapkannya.
Kabinet yang dibentuk oleh Prabowo berisi 109 orang, termasuk menteri, wakil menteri, dan ketua badan setingkat menteri. Dengan struktur sebesar ini, banyak yang mempertanyakan bagaimana kabinet ini bisa bekerja secara efektif dan efisien.
Lukas Luwarso menyoroti bahwa kabinet yang gemuk cenderung menimbulkan tumpang tindih tugas, persaingan antar portofolio, serta kelambanan dalam birokrasi. Selain itu, potensi gesekan kepentingan dalam pengambilan kebijakan semakin besar, yang dapat menghambat pelaksanaan kerja di lapangan.
Lukas juga menyoroti masalah birokrasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kabinet yang besar. Semakin besar jumlah kementerian, semakin besar pula kebutuhan staf dan anggaran operasionalnya, yang pada akhirnya menjadi pemborosan di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Dengan utang negara yang terus meningkat dan defisit anggaran, kabinet yang gemuk hanya akan memperburuk kondisi tersebut, bukannya membantu menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi negara.
Salah satu kritik terbesar terhadap kabinet ini adalah pemborosannya. Kabinet yang terlalu besar bukan hanya memerlukan anggaran operasional yang lebih besar, tetapi juga menciptakan peluang lebih besar bagi terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan anggaran.
Lukas Luwarso mengingatkan bahwa struktur pemerintahan yang kompleks dan besar cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) untuk terus berkembang. Kondisi ini semakin mempersulit pemerintahan untuk memenuhi komitmennya dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Lebih jauh lagi, Lukas mengatakan bahwa kabinet yang besar ini menunjukkan gejala pemerintahan yang cenderung otoriter, di mana pemerintah terlalu banyak campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan pemerintahan yang ramping, efisien, dan minimal dalam hal intervensi.
Lukas Luwarso juga mengkritik bahwa kabinet ini seolah menjadi ajang untuk mengakomodasi kepentingan politik dan ekonomi kelompok oligarki. Beberapa nama dalam kabinet tersebut bahkan dianggap sebagai “liaison officer” atau perwakilan para oligark di era sebelumnya, yang kini diangkat menjadi menteri. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kabinet Prabowo akan memperkuat sistem oligarki yang semakin berurat berakar selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, bukannya membongkarnya seperti yang dijanjikan.
Keberadaan menteri-menteri yang memiliki rekam jejak kontroversial juga menambah skeptisisme publik terhadap keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melakukan reformasi. Mereka yang tersandung kasus-kasus politik atau dikenal gemar memancing kontroversi tetap dipilih, seolah mengabaikan aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan.
Sebagai perbandingan, Lukas Luwarso mengajak kita untuk melihat negara-negara maju yang memiliki kabinet yang ramping dan efektif. Jepang, misalnya, hanya memiliki 14 kementerian, Singapura 15, Korea Selatan 18, dan Amerika Serikat 18. Struktur pemerintahan yang ramping ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk bekerja dengan lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, negara-negara yang memiliki kabinet gemuk, seperti Sri Lanka (107 menteri), Pakistan (76 menteri), dan Afrika Selatan (75 menteri), justru sering mengalami masalah birokrasi yang lambat, korupsi yang merajalela, dan kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang baik.
Melihat kabinet Merah Putih yang gemuk, dengan susunan dan nama-nama yang kontroversial, Lukas Luwarso menyatakan bahwa hanya “keajaiban” yang mungkin bisa membuat kabinet ini bekerja secara efektif. Namun, ia juga berharap bahwa gejala disonansi kognitif yang menimpa kepala pemerintahan ini dapat segera sembuh, dan Prabowo bisa mulai mengambil tindakan yang sesuai dengan janji-janji reformasinya.
Hanya waktu yang akan membuktikan apakah kabinet ini mampu mengatasi tantangan besar yang dihadapi negara, atau apakah kabinet ini hanya akan menjadi simbol dari ketidakselarasan antara ucapan dan tindakan pemerintahan Prabowo.(c@kra)
