MoneyTalk, Jakarta – Dalam rapat kabinet perdana yang berlangsung pada Rabu (22/10), Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh pejabat di bawah naungannya. Tidak ada yang kebal dari pencopotan jika tidak bekerja keras untuk rakyat.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih, Prabowo menyampaikan pidato yang menggemakan reformasi birokrasi, komitmen pelayanan publik, dan upaya memerangi kelambanan serta komplikasi administratif yang selama ini membebani masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena mengindikasikan tekad Prabowo untuk melakukan pembenahan serius di tubuh birokrasi pemerintahan. Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa siapapun yang tidak menjalankan tugas dengan baik, bahkan pejabat tertinggi di kementerian, tidak akan aman dari pencopotan.
Di depan para menterinya Prabowo menyatakan, “Tidak ada yang kebal di sini. Siapa yang tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa, negara, dan rakyat, saya beri wewenang untuk mencopotnya segera.”
Prabowo secara terbuka mengakui tantangan birokrasi di Indonesia yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Mari kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita sangat terkenal ribet, lambat, bahkan sering mempersulit daripada mempermudah kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Ungkapan ini mencerminkan kesadaran mendalam Presiden Prabowo tentang permasalahan struktural yang telah mengakar dalam sistem administrasi negara. Frustrasi masyarakat terhadap birokrasi yang mempersulit telah lama menjadi bahan pembicaraan publik.
Prabowo mengutip keluhan yang sering didengar, “Bahkan ada yang mengatakan, kalau bisa dibikin sulit, kenapa harus dibikin mudah?”
Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh lagi dibiarkan. Prabowo ingin agar para menteri dan pejabat di bawah mereka berani melakukan perubahan, dengan mengedepankan pelayanan yang efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.
Pidato ini menunjukkan keseriusan Prabowo dalam membenahi sektor pelayanan publik yang seringkali menjadi sumber keluhan. Presiden menantang para menterinya untuk tidak ragu-ragu dalam menghadapi pejabat yang dianggap menghambat.
“Kalau saudara tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan segera. Kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi,” tambahnya.
Dalam pidato yang berlangsung selama beberapa menit, Prabowo memberikan wewenang penuh kepada para menteri untuk segera mencopot pejabat yang dianggap tidak memberikan kinerja yang memuaskan. Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai upaya untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memberantas budaya kerja yang lamban dalam pemerintahan.
“Lebih baik mereka disuruh tinggal di rumah daripada membuat susah,” ungkap Prabowo dengan jelas.
Langkah ini tampaknya merupakan jawaban Prabowo terhadap ketidakpuasan masyarakat selama ini terhadap kinerja birokrasi pemerintah. Prabowo ingin mendorong kementerian-kementerian untuk menjadi lebih gesit, responsif, dan proaktif dalam melayani kebutuhan rakyat. Dalam sistem yang sering kali didominasi oleh hierarki birokratis yang kaku, memberi wewenang langsung kepada menteri untuk melakukan pergantian pejabat menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin berlama-lama terjebak dalam birokrasi yang memperlambat pelaksanaan kebijakan.
Selain reformasi birokrasi, Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan setiap proyek yang dijalankan oleh kementerian memiliki kontribusi nyata bagi rakyat.
“Pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi,” tegasnya.
Pesan ini seolah menjadi peringatan bahwa tidak ada lagi tempat bagi proyek-proyek yang hanya mementingkan pencitraan tanpa hasil yang nyata.
Prabowo secara khusus meminta Menteri PPN/Bappenas untuk memastikan bahwa setiap proyek pemerintah berorientasi pada dampak yang konkret bagi masyarakat. Dia memperingatkan agar tidak ada lagi proyek mercusuar yang sekadar besar di luar namun tidak memberikan manfaat langsung. Sikap ini mengisyaratkan arah kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan pembangunan dan efisiensi anggaran negara, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Pidato ini juga memberi sinyal bahwa Prabowo akan aktif mengawasi kinerja para menteri melalui koordinasi yang intensif.
“Sewaktu-waktu saya akan panggil untuk koordinasi,” tegasnya, menekankan perlunya komunikasi dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan program-program berjalan sesuai rencana.
Pernyataan tegas Prabowo bahwa tidak ada pejabat yang kebal dan bahwa pencopotan bisa dilakukan kapan saja, membawa atmosfer baru dalam Kabinet Merah Putih. Ancaman ini menegaskan bahwa Prabowo tidak akan mentolerir pejabat yang bekerja setengah hati. Ini juga mengirimkan pesan jelas kepada jajaran pemerintahan bahwa loyalitas mereka harus diiringi dengan hasil kerja nyata.
Dari pernyataan ini, terlihat jelas bahwa Prabowo menginginkan perubahan yang cepat dan signifikan di sektor pemerintahan. Ia tidak akan ragu untuk bertindak tegas jika ada pejabat yang dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup. Ini adalah sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada janji-janji politik, tetapi siap untuk mengeksekusi perubahan struktural yang dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien.
Pidato Prabowo Subianto dalam rapat kabinet perdana pada 22 Oktober 2024 menjadi salah satu langkah awal yang signifikan dalam upayanya membentuk pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Ancaman pencopotan bagi pejabat yang tidak kompeten merupakan refleksi dari tekad Prabowo untuk melakukan reformasi birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dengan menekankan pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan, menghapus proyek mercusuar yang tidak bermanfaat, dan memperkuat koordinasi antar kementerian, Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak hanya akan memimpin dengan ketegasan, tetapi juga dengan visi yang jelas untuk membangun pemerintahan yang lebih tanggap, responsif, dan bertanggung jawab kepada rakyat.(c@kra)
