banner 728x250

Ngeri, Puluhan Pejabat Daerah Sulut Terlibat Korupsi Diperiksa Polisi, PAMI Perjuangan Berikan Apresiasi Kapolda Sulut

  • Bagikan
banner 468x60

MoneyTalk.id, Sulawesi Utara – Polda Sulawesi Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polda Sulut memanggil sekitar 20 orang pejabat daerah yang di duga terlibat korupsi.

Berikut daftar nama pejabat yang dipanggil direktorat tindak pidana korupsi Polda Sulawesi Utara :

Example 300x600
  1. Pjs Wali Kota Manado Clay Dondokambey
  2. Sekretaris Provinsi Steve Kepel
  3. Pjs Wali Kota Tomohon Fereydy Kaligis
  4. Sekretaris Kota Manado Micler Lakat
  5. Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkimtan) Provinsi Sulut Alexander Wattimena
  6. Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut Tienneke Adam
  7. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulut Deicy Paath
  8. Kadis Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut Wilhelmina Pangemanan
  9. Dirut PD Pasar Manado Lucky Senduk
  10. PJs Bupati Minsel Steven Liow
  11. Pjs Bupati Talaud Fransiskus Manumpil
  12. Bendahara Sinode GMIM (Kejati)
  13. Mantan Bendahara Sinode GMIM (Kejati)
  14. Ketua Sinode Hein Arina.
  15. 4 orang Kepala Dinas Kab. Minsel
  16. 15 orang Kumtua di Minsel

Salah satu yang di panggil adalah Pjs Bupati Minahasa Selatan Evans Steven Liow oleh Penyidik Subdit Tipidkor Polda Sulut, Selasa 29 Oktober 2024.

Liow yang tiba menggunakan baju PNS lengkap di Polda sekitar pukul 12.10 WITA untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya pada saat menjabat sebagai Kadis Kominfo, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulut dengan materi seputar dana kerjasama media tahun 2023 – 2024.

Untuk besaran anggaran secara spesifik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).

Dalam temuan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sulawesi Utara tahun 2023 telah mengungkap temuan pengelolaan keuangan yang mengguncang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah (DKIPSD).

Jonathan Mogonta, Ketua Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Perjuangan, mengapresiasi langkah tegas Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Harry Langie, dalam memeriksa temuan BPK ini.

Menurutnya, langkah Polda Sulut memberikan harapan bagi masyarakat untuk melihat penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap kasus-kasus korupsi di lingkup pemerintahan dadaerah.

“Kinerja Kapolda Sulut dalam memberantas korupsi patut diapresiasi. Harapannya, ini menjadi langkah awal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Sulawesi Utara. Kami mendukung penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Provinsi Sulawesi Utara, Masyarakat Sulut dimiskinkan Pejabat Pemprov Sulut makin Kaya raya,” ujar Mogonta

Kompensasi Pengurangan pembayaran harga berlangganan internet belum dikenakan pada dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistika Daerah atas paket pekerjaan belanja barang dan jasa yang di komandani oleh Steven Evans Liow terkait kompensasi pengurangan pembayaran harga belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan yang belum dikenakan.

Menurut laporan BPK, sejumlah kontrak antara DKIPSD dan PT AC yang menangani pengelolaan pusat data pemerintahan daerah mengalami ketidaksesuaian antara tagihan yang seharusnya dibayarkan dengan kompensasi yang seharusnya diterima berdasarkan ketentuan kontrak.

Kompensasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah gangguan internet yang melebihi batas Service Level Agreement (SLA) yang telah disepakati.

Lebih lanjut, laporan tersebut menunjukkan bahwa kompensasi pengurangan pembayaran yang seharusnya disetor ke Kas Daerah belum sepenuhnya dilakukan oleh DKIPSD.

Meskipun sejumlah dana telah disetor, masih tersisa sebesar Rp 82.477.258,67 yang belum dipertanggungjawabkan.

Ketidaksesuaian antara tagihan dan kompensasi yang belum disetor ke Kas Daerah menjadi sorotan utama dalam temuan BPK ini.

Hal ini mengundang pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di DKIPSD.

Diketahui Kegiatan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah di DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 bersumber dari DAU dan dilaksanakan oleh PT AC berdasarkan kontrak sebagai berikut.

• No. Kontrak: 01.12/B.INET-ACT/DKIPS/2023

• Tanggal Kontrak: 31 Des 2022

• Nilai Kontrak (Rp): 8.531.550.000,00

• Tagihan per Bulan (Rp): 947.950.000,00

• Jangka Waktu: Jan – Sep 2023

 

• No. Kontrak: 02.10/B.INET-ACT/DKIPS/APBDP/2023

• Tanggal Kontrak: 19 Okt 2023

• Nilai Kontrak (Rp): 900.000.000,00

• Tagihan per Bulan (Rp): 450.000.000,00

• Jangka Waktu: Okt – Nov 2023

 

• No. Kontrak: 01/B.INT-ACT/DKIPS/2023

• Tanggal Kontrak: 29 Des 2023

• Nilai Kontrak (Rp): 10.427.450.000,00

• Tagihan per Bulan (Rp): 947.950.000,00

• Jangka Waktu: Desember 2023

 

Adapun Katalog produk oleh PT. ACT sebagai Penyedia memberikan jaminan internet access availability SLA sebesar 99,9%.

Atas dasar gangguan SLA dan jaminan ketersediaan internet 99,9% kemudian dihitung kompensasi pengurangan pembayaran sebagai berikut ;

 

Bulan : April

• Downtime: 78,00

• Batas SLA 99,9%: 43,20

• Tarif Bulanan (exc PPN) (Rp): 854.009.009,00

• Jumlah menit/bulan: 43.200,00

• Nilai Kompensasi (Rp): 687.951,70

 

• Bulan: Mei

• Downtime: 2.592,00

• Batas SLA 99,9%: 43,20

• Tarif Bulanan (exc PPN) (Rp): 854.009.009,00

• Jumlah menit/bulan: 43.200,00

• Nilai Kompensasi (Rp): 50.386.531,53

 

• Bulan: Oktober

• Downtime: 121,00

• Batas SLA 99,9%: 43,20

• Tarif Bulanan (exc PPN) (Rp): 405.405.405,00

• Jumlah menit/bulan: 43.200,00

• Nilai Kompensasi (Rp): 730.105,10

 

• Bulan: November

• Downtime: 132,00

• Batas SLA 99,9%: 43,20

• Tarif Bulanan (exc PPN) (Rp): 405.405.405,00

• Jumlah menit/bulan: 43.200,00

• Nilai Kompensasi (Rp): 833.333,33

 

• Bulan: Desember

• Downtime: 98,00

• Batas SLA 99,9%: 43,20

• Tarif Bulanan (exc PPN) (Rp): 854.009.009,00

• Jumlah menit/bulan: 43.200,00

• Nilai Kompensasi (Rp): 1.083.326,24

 

• Jumlah Nilai Kompensasi senilai Rp. 53.721.247,90

• Pemotongan Restitusi pada Bulan Mei 2023 (2.372.246,85)

• Total 51.349.001,05

 

“Masyarakat di Sulawesi Utara menuntut transparansi penuh dan langkah tegas dari Kapolda Sulut atau Kajari Sulut untuk menangani temuan BPK wilayah Sulawesi Utara ini secara tuntas dan tidak pandang bulu,”

 

 

Astrid.

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *