MoneyTalk, Jakarta – Pada episode terbaru Ruang Konsensus di kanal Unpacking Indonesia yang tayang pada Selasa (29/10), Budhius M. Piliang membahas fenomena sosial-politik di Indonesia bersama tamu spesial, Mayjen TNI (Purn.) Supiadin AS, mantan Asisten Operasi Panglima TNI dan politisi NasDem. Di episode ini, diskusi berpusat pada etos kerja, kedisiplinan, dan langkah-langkah pengawasan yang tengah ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam mengelola Kabinet Merah Putih.
Disiplin dan Etos Kerja, Pembekalan yang Tidak Biasa
Prabowo memberikan pelatihan ala militer kepada para menterinya di Akademi Militer Magelang. Ini langkah yang belum pernah dilakukan di era pemerintahan Indonesia sebelumnya, dan merupakan upaya Prabowo dalam membangun kedisiplinan serta menanamkan etos kerja yang tinggi di jajaran kementerian. Supiadin AS menyebutkan, tujuan utama dari pelatihan tersebut bukanlah mengarahkan para menteri menjadi militeristik, melainkan untuk membangun semangat kerja keras melalui disiplin yang ketat.
Ia mengatakan, “Latihan ala militer ini justru bertujuan untuk menyamakan visi kabinet dengan visi presiden, serta menciptakan kebersamaan.”
Pembekalan ala militer itu diadakan bukan hanya untuk meningkatkan kedisiplinan para menteri, tetapi juga sebagai pondasi bagi kerja sama lintas kementerian. Presiden Prabowo melihat pentingnya kebersamaan dan menghapus ego sektoral yang kerap menghambat kemajuan. Kabinet adalah organisasi besar yang bekerja atas satu visi presiden, bukan visi kementerian atau individu.
Pengawasan yang Kuat untuk Mencapai Target Nasional
Budhius menanyakan kepada Supiadin AS, apakah pendekatan ini cukup kuat untuk memastikan kinerja yang diharapkan dari para menteri dan pejabat tinggi negara. Menurut Supiadin, Presiden Prabowo telah menerapkan mekanisme pengawasan melalui inspeksi resmi dan tidak resmi. Dengan kata lain, Prabowo akan melakukan inspeksi mendadak, kunjungan, atau melalui utusan khusus yang ditugaskan untuk memantau kinerja menteri. Dengan kabinet yang besar dan beragam, pengawasan ini merupakan langkah penting agar seluruh kementerian tetap fokus pada target nasional.
Supiadin juga menambahkan, Prabowo akan melakukan evaluasi kinerja setiap enam bulan. Evaluasi ini adalah bentuk nyata dari pengawasan dan kontrol terhadap setiap kementerian untuk memastikan misi-misi presiden tercapai dengan baik. Dengan pengawasan yang ketat ini, para pejabat negara dituntut tidak hanya bekerja keras, tetapi juga disiplin dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.
Kedudukan Prabowo sebagai Pemimpin Tegas
Selaku mantan militer, Prabowo diyakini memiliki ketegasan dan kemauan yang kuat dalam memimpin kabinetnya. Seperti disampaikan Supiadin, “Ketegasan dan sikap keras ini merupakan karakter yang melekat pada seorang pemimpin militer yang berkomitmen untuk mencapai tujuan besar.” Ia menjelaskan bahwa Prabowo menerapkan prinsip keras, tegas, terarah, dan terukur. Dengan prinsip ini, Prabowo menunjukkan kemauan yang kuat untuk mengawal kabinetnya mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan mewujudkan kemandirian di berbagai sektor.
Langkah-langkah tegas tersebut menurut Supiadin adalah bagian dari kontrol terhadap para pejabat yang dianggap melanggar atau kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Sikap ini mencakup penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan penindakan bagi mereka yang gagal mencapai target. Struktur kementerian yang gemuk tidak menjadi penghalang bagi Prabowo, melainkan sebagai dorongan untuk semakin memperkuat pengawasan.
Militerisme atau Disiplin Bela Negara?
Mengatasi kekhawatiran bahwa pelatihan ala militer ini mengarah pada militerisme, Supiadin menjelaskan bahwa latihan tersebut bukan dimaksudkan untuk membentuk kabinet yang militeristik. Menurutnya, pembekalan ini berfokus pada disiplin, cinta tanah air, dan etos kerja yang tangguh. Ini adalah nilai-nilai bela negara, bukan militerisme. Dengan begitu, publik tidak perlu khawatir bahwa pendekatan ini akan membatasi demokrasi atau kebebasan berpendapat.
Supiadin juga menegaskan bahwa ketegasan ini justru penting dalam mencapai target pemerintahan, terutama dalam situasi yang penuh tantangan, seperti mencapai kemandirian pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedisiplinan ini juga diperlukan mengingat luasnya rentang kendali yang dimiliki oleh Presiden dengan jumlah kementerian dan badan yang besar.
Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan menyaksikan hasil dari pembekalan dan pengawasan ini, di mana Prabowo berencana mengevaluasi seluruh kementerian setiap enam bulan. Presiden Prabowo diperkirakan akan mengganti menteri yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang sesuai harapan. Seperti yang disampaikan Supiadin, langkah ini adalah implementasi dari prinsip manajemen yang terstruktur, yang bertujuan untuk menjaga kualitas kerja dan efektivitas di semua sektor pemerintahan.
Prabowo memiliki visi besar untuk Indonesia dan menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan hal tersebut melalui pendekatan yang disiplin dan terukur. Sinyal ketegasan dan sikap keras ini menjadi pesan kuat kepada pejabat-pejabat negara bahwa hanya mereka yang berdisiplin, bekerja keras, dan loyal kepada visi presiden yang akan tetap bertahan.(c@kra)
