MoneyTalk, Jakarta – Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi, membuat pernyataan mengejutkan yang berpotensi mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sebuah pernyataan terbuka, Beathor menyerukan agar Jokowi dan Paiman Raharjo segera ditangkap terkait dugaan pemalsuan ijazah yang selama ini diduga digunakan Jokowi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Solo 2005 dan 2010.
Beathor menuding bahwa selama hampir empat dekade, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Ia mempertanyakan mengapa dokumen yang seharusnya menjadi bagian dari Berita Acara Verifikasi KPUD Solo tahun 2005 dan 2010 justru tak pernah muncul ke publik.
“Kalau memang asli, tunjukkan ke publik! Kenapa harus disimpan dan sembunyi-sembunyi? Ini bukan urusan pribadi, ini soal keabsahan legalitas seseorang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia,” tegas Beathor, Jumat (1/8/2025).
Menurutnya, semua bukti penting seperti ijazah asli, berita acara verifikasi dari KPUD Solo dan KPU RI, kini berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya, namun tidak pernah disampaikan secara transparan kepada publik.
Beathor juga menyorot peran kunci Paiman Rahardjo, seorang pebisnis jasa ketik dan cetak dokumen di Pasar Pojok Pramuka, Jakarta. Menurut Beathor, Paiman adalah pemain lama dalam dunia pemalsuan dokumen dan secara “ajaib” dipertemukan dengan Jokowi pada masa jelang Pilkada Solo 2005.
“Paiman inilah yang memenuhi kebutuhan Jokowi saat itu. Dia datang ke Solo setelah meninggalkan Jakarta sekitar 2002. Tuhan yang mempertemukan mereka,” ujar Beathor dengan nada sinis.
Beathor bahkan mengungkap bahwa Paiman sempat menghubungi Roy Suryo dan memintanya menghentikan manuver soal ijazah palsu. Hal ini malah memperkuat dugaan bahwa Paiman adalah bagian dari tim internal Jokowi yang mengetahui soal pembuatan dokumen-dokumen bermasalah itu.
Ironisnya, Beathor menyebut bahwa aparat kepolisian sebenarnya telah mengamankan semua dokumen penting, termasuk ijazah asli Jokowi yang sempat diserahkan ke Mapolres Surakarta. Bahkan, Polda Metro Jaya disebut memiliki dokumen lama terkait jaringan pemalsuan dokumen dari Pasar Pojok Pramuka tahun 2015.
Namun hingga kini, publik tidak tahu-menahu tentang keaslian dokumen tersebut karena belum pernah ada audit publik terbuka atau proses hukum yang transparan.
Di akhir pernyataannya, Beathor dengan lantang menyerukan: “Tangkap Jokowi dan Paiman! Jangan biarkan hukum dibungkam demi melindungi kepalsuan!”
Menurutnya, ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan pertaruhan terhadap marwah konstitusi dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Jika benar ada pemalsuan dokumen, maka ini adalah skandal nasional yang harus diusut sampai tuntas.
Seruan “Tangkap Jokowi dan Paiman” memang provokatif, namun menandakan bahwa isu ini belum mati. Jika pihak kepolisian tidak segera memberikan klarifikasi atau menunjukkan hasil penyelidikan secara terbuka, bukan tidak mungkin gelombang kecurigaan akan kembali membesar—terutama menjelang tahun-tahun politik yang akan datang.
Beathor sedang memainkan api yang bisa membakar stabilitas politik jika tak segera dijawab dengan transparansi.
