MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar IPB, Prof. Didin S. Damanhuri, menegaskan bahwa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi titik penentu arah Indonesia, apakah menuju Indonesia Emas 2045 atau justru terjebak sebagai negara berpendapatan menengah yang gagal.
Dalam podcast yang ditayangkan kanal YouTube inilahcom pada Jumat (19/09), Prof. Didin menyoroti bahwa reformasi politik dan ekonomi Indonesia sejak 1998 berjalan setengah hati. Menurutnya, ekosistem bisnis di Indonesia masih sarat dengan praktik rente, di mana dana perbankan lebih sering dimanfaatkan oleh kelompok usaha besar melalui kolusi, bukan untuk sektor produktif.
“Ada ekosistem kolutif, bisnis besar memanfaatkan dana bank untuk proyek rente. Ini yang harus diputus. Kalau tidak, salah sasaran, inflasi naik, ketimpangan makin parah,” tegas Prof. Didin.
Bagi Hasil SDA: 70% Korporasi, 30% Negara
Lebih jauh, ia menyinggung ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selama puluhan tahun, sektor migas, sawit, batubara, hingga nikel hanya memberi porsi kecil bagi negara.
“Bayangkan, bagi hasilnya 70% untuk korporasi, hanya 30% untuk negara. Padahal zaman Soeharto, berani dibalik: 60% untuk negara, 40% untuk korporasi. Prabowo harus berani lakukan hal yang sama,” ujarnya.
Prof. Didin menilai keberanian Prabowo mengambil alih lahan HGU sawit dan tambang yang terbengkalai adalah langkah awal yang baik. Namun ia menegaskan, keberanian yang lebih besar dibutuhkan agar negara tidak terus terjebak pada utang baru dengan pola “gali lubang tutup lubang.”
Menkeu Purbaya dan Dana Rp200 Triliun
Terkait kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, Prof. Didin menilai gaya “koboy” Purbaya justru bisa jadi energi segar. Salah satunya saat pemerintah menggelontorkan Rp200 triliun dari BI ke bank-bank Himbara.
Namun ia mengingatkan agar dana besar ini tidak kembali jatuh ke proyek rente.
“Kalau hanya diserahkan ke pasar, bahaya. Harus ada paket jelas: minimal 60% untuk UMKM, sektor padat karya, pariwisata, yang menciptakan lapangan kerja luas. Itu yang bisa memperbaiki daya beli rakyat sekaligus mengoreksi ketimpangan,” paparnya.
Utang dan Sumber Pendapatan Baru
Prof. Didin menyoroti beban utang pemerintah yang sudah menembus Rp10.350 triliun atau 42% PDB, ditambah kewajiban bunga dan cicilan pokok mencapai Rp1.350 triliun per tahun.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi menutup kebocoran dari praktik transfer pricing dan under invoicing perusahaan besar.
“Perusahaan-perusahaan besar harus bayar pajak secara jantan. Jangan rakyat kecil yang terus dipajaki, sementara konglomerasi menikmati rente,” katanya.
Reformasi Politik sebagai Syarat Utama
Di akhir pernyataannya, Prof. Didin menekankan bahwa reformasi politik yang menyeluruh harus lebih dulu dilakukan sebelum reformasi ekonomi.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka dengan tokoh tertentu. Ini soal rumah bersama, agar semua warga bisa hidup nyaman tanpa korupsi. Prabowo harus berani, jangan setengah hati,” pungkasnya.
