MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, membuka tabir gelap Polri dalam podcast Indonesia Lawyers Club Rabu (15/10). Ia mengaku prihatin dengan budaya hedonisme yang merajalela di kalangan perwira, dan tekanan politik yang membuat polisi sulit bekerja bersih.
“Saya lihat banyak polisi hedonis, bukan karena kebutuhan operasional kurang, tapi karena gaya hidup dan pamer kekayaan. Mobil, rumah, koneksi politik itu yang dianggap sukses,” ungkap Mahfud.
Mahfud menegaskan, reformasi Polri bukan sekadar reposisi jabatan atau perombakan struktural. Fokus utama harus kultural, yaitu merapikan perilaku, moral, dan etika kepolisian. “Instrumen formal itu penting, tapi tanpa perubahan budaya, reformasi hanya omong kosong,” tegasnya.
Menurut Mahfud, banyak elit sipil dan politisi yang ikut “menggoda” polisi agar menyimpang. Akibatnya, rekrutmen dan promosi di Polri sering dipenuhi praktik patronase, bukan meritokrasi. Anggaran kecil hanya jadi kambing hitam. “Masalahnya bukan gaji, tapi sistem yang rusak. Polisi yang baik tetap ada, tapi terpaksa diam atau ikut arus,” kata Mahfud.
Ia juga memperingatkan risiko sosial serius: ketidakadilan yang merajalela bisa memicu kekacauan, bahkan potensi perpecahan negara. “Ketidakpuasan ini bisa membuat orang merusak republik. Bibit-bibitnya sudah ada, tinggal disiram,” ujar Mahfud.
Meski ditunjuk Presiden Prabowo untuk ikut tim reformasi, Mahfud belum mengetahui peran resmi maupun batasan tugasnya. Ia menekankan perlunya quick win dalam reformasi agar momentum tidak hilang.
Mahfud menutup dengan pesan tegas: “Polri belum terlalu rusak, tapi perilaku kultural harus segera diperbaiki. Jika tidak, rakyat yang menjadi korban, sementara elit bebas memanipulasi sistem.”
Dengan pengakuan ini, Mahfud MD membuktikan bahwa masalah Polri bukan sekadar struktur, tapi budaya dan moral yang tercemar dan butuh tindakan cepat sebelum situasi makin runyam.
