MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras dilontarkan aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho. Melalui unggahan di media sosial, ia menuding adanya ketimpangan perlakuan dalam tata kelola kekuasaan saat ini.
Dalam pernyataannya, Gus Murtadho menulis, “Rezim bobrok: preman ditemani & dilindungi. Sementara akademisi, aktivis & masyarakat yg kritis dimusuhi.”, Selasa (31/3/2026).
Pernyataan itu merujuk pada pemberitaan Tempo.co terkait pertemuan antara Sekretaris Kabinet dan Hercules tokoh yang dikenal sebagai preman. Dalam berita tersebut disebutkan adanya hubungan lama yang menjadi latar kedekatan personal.
Bagi Gus Murtadho, fenomena tersebut menjadi simbol dari arah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kelompok kritis. Ia menilai ada kecenderungan kekuasaan lebih akomodatif terhadap figur-figur kontroversial, sementara suara akademisi dan aktivis justru dipinggirkan.
Kritik ini memperpanjang daftar sorotan dari kalangan masyarakat sipil terhadap pemerintah, terutama terkait isu kebebasan berpendapat dan keberpihakan terhadap hukum.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan tersebut. Namun, perdebatan di ruang publik terus menguat, memperlihatkan polarisasi pandangan antara pendukung dan pengkritik kekuasaan.
Di tengah dinamika politik yang kian memanas, suara seperti yang disampaikan Gus Murtadho menjadi refleksi kegelisahan sebagian kelompok masyarakat terhadap arah demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia.
