MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan geopolitik kawasan kembali memunculkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan energi nasional. Setelah ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran menguat pada 21 April 2026, kini perhatian juga tertuju pada meningkatnya aktivitas kapal perang asing di Selat Malaka—jalur vital perdagangan dunia yang menjadi nadi distribusi minyak global.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai situasi ini bukan sekadar dinamika militer biasa, melainkan sinyal awal dari potensi gangguan besar terhadap rantai pasok energi Indonesia.
Menurut Amir, perkembangan sejak 19 April 2026 ketika Asisten Intelijen Panglima TNI mengumpulkan seluruh satuan intelijen strategis di Kepulauan Riau menjadi indikator bahwa negara telah membaca adanya eskalasi ancaman serius di jalur laut internasional.
“Ini bukan rapat rutin. Ketika seluruh unsur intelijen dikonsolidasikan di Kepri, artinya ada pembacaan ancaman nyata terhadap jalur logistik strategis nasional, terutama energi. Selat Malaka adalah urat nadi perdagangan minyak dunia. Kalau di sana mulai dipenuhi kapal perang asing, maka alarm nasional sebenarnya sudah berbunyi,” ujar Amir Hamzah dalam analisisnya, Selasa (21/4/2026).
Amir menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi situasi yang sangat riskan karena dua jalur utama pasokan energi sama-sama berada dalam tekanan.
Pertama adalah Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur utama distribusi minyak dari kawasan Teluk dan Timur Tengah. Sekitar 20 persen minyak dunia melewati selat sempit tersebut. Jika Iran benar-benar menutup akses akibat eskalasi perang regional, maka pasokan global akan terguncang.
Kedua adalah Selat Malaka, jalur alternatif utama yang menjadi “pintu belakang” distribusi energi jika Hormuz terganggu. Namun kini, menurut Amir, justru Malaka mulai dipenuhi kapal perang dari berbagai negara besar.
“Kalau Hormuz adalah pintu depan, maka Malaka adalah pintu belakang. Hari ini dua-duanya sedang dalam ancaman. Itu yang berbahaya. Kita seperti berdiri di tengah rumah yang semua pintunya sedang dijaga orang lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, sekitar 40 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Malaka. Jalur ini sangat menentukan bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, hingga China.
Amir Hamzah menyoroti persoalan yang jauh lebih mengkhawatirkan, yakni keterbatasan cadangan energi nasional.
Indonesia selama ini hanya memiliki ketahanan stok BBM yang relatif pendek, sekitar 21 hari. Dalam kondisi normal, angka tersebut sudah dianggap rentan. Namun dalam kondisi perang kawasan dan gangguan jalur laut internasional, ketahanan itu bisa menyusut drastis.
“Kalau perang pecah 21 April dan distribusi dari Hormuz terganggu, maka hitungan kasar stok kita mulai menipis pada 12 Mei. Kalau kapal pengganti dari Afrika atau rute lain harus memutar dan tertahan di Malaka karena eskalasi militer, maka keterlambatan bisa bertambah sampai dua minggu. Ini bukan simulasi menakut-nakuti, ini perhitungan logistik,” jelasnya.
Menurutnya, skenario terburuk bisa membuat kekosongan pasokan terjadi lebih cepat dari perkiraan awal.
“Bisa jadi bukan lagi 21 hari, tetapi efektif hanya 15 hari. Karena jalur pengganti juga tidak sepenuhnya aman,” katanya.
Amir menjelaskan, pengerahan kapal perang asing ke Selat Malaka bukanlah kebetulan. Negara-negara besar, kata dia, biasanya bergerak lebih cepat dibanding respons publik.
Ketika parlemen Iran mulai memberi sinyal perang bisa terjadi kapan saja pada 20 April, kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, India, dan sekutu regional langsung menyesuaikan posisi strategis mereka.
“Mereka tidak menunggu perang resmi diumumkan. Mereka membaca sinyal intelijen lebih cepat. Maka pengerahan kapal di Malaka adalah bentuk antisipasi. Mereka ingin memastikan kapal dagang mereka aman, sekaligus menyiapkan posisi kalau terjadi blokade atau intersepsi,” katanya.
Menurut Amir, ada tiga tujuan utama pengerahan kekuatan militer tersebut.
Pertama, melindungi kapal-kapal logistik mereka sendiri.
Kedua, mengawasi atau bahkan mencegat kapal negara yang dianggap berada dalam blok lawan.
Ketiga, memperebutkan kontrol jalur perdagangan strategis.
“Dalam perang modern, yang diperebutkan bukan hanya daratan, tetapi juga choke point maritim. Siapa yang menguasai selat, dia menguasai napas ekonomi kawasan,” ujarnya.
Amir menilai posisi Indonesia saat ini masih terlalu pasif menghadapi ancaman besar tersebut. Padahal secara geografis, Indonesia berada tepat di titik paling strategis dari konflik distribusi energi global.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan bahwa situasi masih “terkendali”, sementara dinamika lapangan menunjukkan sebaliknya.
“Kalau Malaka sudah ramai kapal perang asing, jangan lagi bicara semuanya aman. Publik perlu diberi gambaran realistis agar ada kesiapan nasional,” tegasnya.
Ia menyarankan pemerintah segera melakukan empat langkah strategis.
Pertama, membuka komunikasi diplomatik intensif dengan negara-negara yang memiliki kekuatan militer dominan di Selat Malaka seperti Amerika Serikat, China, dan India.
“Pesannya sederhana: kapal pengangkut energi Indonesia jangan diganggu. Ini soal survival nasional,” katanya.
Kedua, menyiapkan jalur alternatif distribusi energi melalui selatan Jawa dan jalur non-konvensional lainnya, meskipun lebih lambat dan lebih mahal.
Ketiga, mempercepat penguatan cadangan energi nasional dan memperketat pengawasan distribusi BBM domestik.
Keempat, menyiapkan skema pembatasan konsumsi secara terukur sejak dini agar tidak terjadi kepanikan saat krisis mencapai puncaknya.
Selain langkah pemerintah, Amir juga meminta masyarakat tidak meremehkan ancaman ini. Ia menilai kesadaran publik menjadi faktor penting dalam menghadapi potensi krisis energi.
“Kalau nanti ada kebijakan pembatasan BBM, masyarakat jangan langsung melihat itu sebagai bentuk kegagalan. Dalam situasi geopolitik seperti ini, penghematan adalah strategi bertahan,” ujarnya.
Ia bahkan menilai kebijakan pembatasan konsumsi sejak awal jauh lebih baik dibanding menghadapi kelangkaan mendadak.
“Lebih baik dijatah sekarang daripada kosong total nanti. Dalam situasi krisis, disiplin kolektif jauh lebih penting daripada kepanikan massal,” pungkasnya.
Menurut Amir Hamzah, Indonesia saat ini sedang menghadapi ujian nyata ketahanan energi nasional. Jika pemerintah lambat membaca situasi, maka krisis bukan lagi soal kemungkinan, melainkan soal waktu.
