MoneyTalk, Jakarta – Mantan Direktur A BAIS TNI Brigjen (Purn) Purnomo melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Apakah Gerakan Pemakzulan Prabowo Itu Realistis?” yang digelar Kamis (7/5/2026).
Dalam forum tersebut, Purnomo menegaskan bahwa tentara lahir dari rakyat dan negara ini harus dijaga demi kepentingan bangsa, bukan kelompok tertentu.
“Tentara lahir dari rakyat. Negeri ini punya kita. Republik ini dibangun dengan perjuangan panjang ratusan tahun melawan penjajahan. Setelah merdeka, Indonesia berdiri dengan demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat, pemerintah adalah petugas rakyat,” kata Purnomo.
Menurutnya, semangat kebangsaan saat ini mulai menyusut dan digantikan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait korban peristiwa 1965. Purnomo mengkritik keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memberikan santunan kepada keturunan korban tragedi 1965 melalui kebijakan negara.
“Peristiwa 65 yang membunuh PKI, lalu keturunan PKI mendapat santunan. Berarti dianggap korban. Ini terbalik,” ujarnya.
Selain itu, Purnomo menuding era pemerintahan Jokowi telah membawa kemunduran ekonomi dan demokrasi. Ia menyoroti peningkatan utang negara serta dugaan adanya praktik setoran dari pejabat kepada penguasa, meski menurutnya sosok Jokowi tidak pernah dihadirkan dalam proses hukum.
“Keadaan ekonomi hancur era Jokowi. Utang bertambah dan ditanggung rakyat. Pejabat era Jokowi mengaku setor ke Jokowi, tetapi Jokowi tidak pernah dihadirkan,” katanya.
Purnomo juga menilai upaya mempertahankan kekuasaan melalui wacana tiga periode hingga kemunculan Gibran dalam kontestasi nasional sebagai bentuk politik dinasti.
“Jokowi dari wali kota sampai presiden, lalu ingin tiga periode, anaknya disodorkan. Negara menjadi kerajaan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan karena pencalonannya sejak awal dianggap bermasalah secara konstitusional.
“Gibran harus dimakzulkan. Dari awal sudah melanggar konstitusi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Purnomo juga kembali menyinggung polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang beberapa waktu terakhir ramai diperdebatkan di ruang publik. “Jokowi harus legawa. Harus tunjukkan ijazah,” katanya.
