MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar kasus kericuhan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tidak terulang di daerah lain. Peringatan ini dinilai bukan sekadar pernyataan politik, tetapi indikasi bahwa Dasco telah membaca adanya potensi operasi provokasi yang dapat memicu instabilitas di tingkat lokal dan nasional.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Dasco tersebut sangat strategis. Menurutnya, kericuhan atau gejolak sosial di daerah bukan hanya persoalan lokal, melainkan dapat berdampak langsung pada stabilitas politik nasional, apalagi di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya melihat Dasco sudah membaca pola operasi provokasi. Jika kasus seperti di Pati dibiarkan atau terulang di daerah lain, bukan hanya ketertiban daerah yang terganggu, tapi juga bisa mengguncang stabilitas nasional. Dan ini akan berdampak ke ekonomi,” ujar Amir, Jumat (15/8/2025).
Amir menjelaskan, dalam konteks keamanan politik, “operasi provokasi” sering dimulai dari isu-isu lokal yang sensitif, seperti kebijakan pemerintah daerah, penolakan terhadap proyek tertentu, atau konflik kepentingan elit setempat. Isu ini kemudian diperbesar oleh aktor tertentu, baik internal maupun eksternal, hingga memicu reaksi emosional publik.
Kasus Pati, menurutnya, menjadi contoh nyata di mana kebijakan daerah memicu ketegangan di masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh situasi.
“Di era digital, provokasi bisa menyebar sangat cepat. Satu video, satu narasi di media sosial, bisa memantik kemarahan massal. Kalau kepala daerah tidak peka dan tidak berpihak pada rakyat, celah ini akan dimanfaatkan lawan politik atau aktor eksternal,” papar Amir.
Amir juga menyoroti pesan tersirat Dasco kepada para kepala daerah, khususnya yang berasal dari Partai Gerindra, untuk menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan tidak membebani mereka dengan kebijakan yang memberatkan.
Menurutnya, sebagai partai pengusung utama Presiden Prabowo Subianto, setiap kepala daerah Gerindra harus menjadi perpanjangan visi pemerintah pusat dalam menyejahterakan rakyat.
“Dasco ingin memastikan semua kepala daerah satu garis dengan Presiden Prabowo. Tidak ada kebijakan yang menambah beban rakyat, apalagi memicu gejolak,” kata Amir.
Amir menegaskan bahwa gejolak sosial di daerah tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, instabilitas lokal dapat memicu krisis nasional, terutama jika terjadi di beberapa daerah secara bersamaan.
“Rakyat di daerah yang gelisah atau marah akan mempengaruhi suasana politik nasional. Investor juga bisa menahan investasi, pasar menjadi tidak stabil. Efek domino ini yang diantisipasi Dasco,” ujarnya.
Ia menambahkan, Mendagri Tito Karnavian sebagai pembina pemerintahan daerah harus memperkuat koordinasi dan pengawasan, memastikan setiap kepala daerah responsif terhadap aspirasi rakyat, dan peka terhadap potensi gesekan sosial.
Tiga Poin Kunci dari Peringatan Dasco
-Deteksi Dini Konflik Peringatan Dasco menunjukkan adanya kesadaran politik dan intelijen untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak awal sebelum membesar.
-Kesatuan Garis Kebijakan Kepala daerah, terutama dari Gerindra, harus menjaga sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi friksi politik.
-Stabilitas Nasional sebagai Prioritas Gejolak lokal dapat menjadi pintu masuk bagi aktor-aktor yang ingin mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional.
Pernyataan Dasco Ahmad bukan sekadar peringatan biasa. Ia telah membaca dinamika di lapangan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai alat provokasi.
Dengan menjaga kepala daerah agar tetap berpihak pada rakyat, Dasco berupaya meminimalisir peluang terjadinya konflik yang bisa berimbas luas. Langkah ini dinilai Amir Hamzah penting, terutama di fase awal pemerintahan Prabowo Subianto, di mana stabilitas politik dan ekonomi menjadi modal utama pembangunan.
