MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar segera memberi perhatian serius terhadap gejolak sosial dan potensi kecemburuan publik yang kian menguat. Menurutnya, jika dibiarkan, kondisi ini bukan hanya memicu keresahan sosial, tetapi juga dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, hingga menghambat kinerja badan strategis seperti Danantara, lembaga pengelola investasi negara.
Amir menilai, gejolak yang muncul akhir-akhir ini bukan sekadar dinamika politik biasa. Ada indikasi kuat bahwa ketidakpuasan publik bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengguncang fondasi pemerintahan. “Perlu ada perhatian khusus dari Presiden Prabowo. Bila ini dibiarkan maka kecemburuan masyarakat akan semakin masif, yang dapat mengarah pada kemarahan publik,” ujar Amir, Senin (8/9/2025).
Peringatan Amir muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap isu-isu ketidakadilan distribusi sumber daya dan kebijakan ekonomi yang dianggap belum sepenuhnya pro-rakyat. Ia menegaskan, jika rasa kecemburuan sosial itu dibiarkan menumpuk, bukan tidak mungkin berubah menjadi gelombang kemarahan publik yang sulit dikendalikan.
“Awalnya mungkin hanya berupa bisik-bisik atau unjuk rasa kecil, tapi bila terus dipicu, bisa berkembang menjadi kerawanan nasional,” tambahnya.
Dalam kacamata intelijen, situasi seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi operasi politik atau infiltrasi kelompok yang ingin melemahkan legitimasi pemerintah.
Amir menyoroti bahwa gejolak sosial hampir selalu berimbas pada ekonomi. Investor akan kehilangan kepercayaan, pasar finansial bergejolak, dan biaya stabilisasi akan membengkak.
“Ketidakpastian sosial politik berdampak pada stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Rupiah bisa tertekan, indeks saham anjlok, dan beban intervensi pemerintah akan semakin berat,” jelasnya.
Dampak ini, lanjut Amir, bisa menimbulkan domino effect: kepercayaan masyarakat pada pemerintah melemah, APBN terguncang karena pos pengeluaran mendadak membengkak, dan ruang fiskal untuk pembangunan menyempit.
Salah satu lembaga yang ia soroti adalah Danantara, Badan Pengelola Investasi Negara yang baru saja diluncurkan sebagai instrumen strategis konsolidasi investasi nasional. Menurut Amir, lembaga ini sangat rentan terhadap persepsi publik.
“Kalau publik melihat Danantara sebagai sumber ketidakadilan, resistensi akan timbul. Padahal lembaga ini dirancang untuk menggerakkan investasi dan menjadi motor pertumbuhan. Resistensi sosial bisa membuat proyek-proyek strategisnya terganggu,” tegasnya.
Bahkan, kata Amir, tanpa legitimasi publik, Danantara bisa menjadi sasaran kritik keras yang melemahkan efektivitas kerjanya.
Selain itu, Amir juga menekankan ancaman terhadap realitas APBN. Menurutnya, gejolak sosial akan memaksa pemerintah mengalihkan pos belanja pembangunan ke belanja jangka pendek untuk meredam ketegangan.
“Ini akan jadi hambatan strategis. APBN yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan jangka panjang bisa terkuras untuk sekadar menjaga stabilitas politik,” ujar Amir.
Dari perspektif geopolitik dan intelijen, Amir menyebut ada beberapa langkah yang harus segera ditempuh Presiden Prabowo:
-Konsolidasi komunikasi publik. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan arah kebijakan dan manfaat program strategis seperti Danantara.
-Penguatan program pro-rakyat. Mempercepat distribusi manfaat nyata ke masyarakat agar kecemburuan sosial berkurang.
-Koordinasi keamanan dan intelijen. Mencegah adanya operasi pelemahan melalui isu-isu sosial dengan kontra-narasi dan deteksi dini.
-Proteksi stabilitas keuangan. Bank Indonesia, OJK, dan KSSK harus bersiap dengan instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga kepercayaan investor.
-Pengawasan independen proyek strategis. Audit dan keterlibatan publik dalam proyek besar agar legitimasi tidak diragukan.
Peringatan Amir Hamzah menempatkan pemerintah pada posisi krusial. Presiden Prabowo Subianto dituntut untuk tidak hanya responsif dalam menghadapi dinamika sosial, tetapi juga proaktif dalam menjaga keutuhan ekonomi dan kepercayaan publik.
Jika langkah cepat dan transparan ditempuh, pemerintah berpeluang memperkuat legitimasi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Namun jika dibiarkan, kecemburuan publik bisa bertransformasi menjadi krisis multidimensi yang menggerus stabilitas politik, ekonomi, hingga keberlanjutan APBN.
“Jangan anggap remeh tanda-tanda ini. Stabilitas bangsa dipertaruhkan,” pungkas Amir Hamzah.
