MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan tajam kembali dilontarkan ekonom senior Yanuar Rizky dalam kanal YouTube milik Bambang Widjojanto (BW) pada Selasa (16/09). Ia menyoroti gejolak ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia, khususnya dalam konteks RAPBN 2026 yang dinilai berpotensi memicu konflik sosial bila tidak dikelola dengan benar.
Menurut Yanuar, pola gejolak ekonomi kerap berulang di bulan Maret dan September.
“Kalau Maret dulu kita bahas ada gejolak, September juga terjadi gejolak. Itu terkait siklus Amerika Serikat dalam mengatasi defisitnya,” ujar Yanuar.
Ia menambahkan, kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melegalkan kripto dan mewajibkan adanya underlying aset emas atau surat utang justru memperkuat posisi dolar. “Awalnya kripto jadi alternatif dolar, tapi akhirnya dikendalikan lagi oleh AS. Orang berpikir dolar melemah, padahal justru semakin kuat,” tegasnya.
Di sisi lain, Yanuar melihat situasi dalam negeri tidak kalah genting. Ia menyinggung gerakan 17+8 yang merepresentasikan keresahan kelas menengah akibat zona nyaman mereka terganggu. Menurutnya, kelompok menengah kini merasakan ketidakadilan hukum, beban pajak, hingga ketimpangan ekonomi. “Kalau yang bawah dikasih bansos, yang atas dapat konsesi, maka yang tengah ini yang jadi korban. Mereka gelisah karena merasa negara berjalan ke arah yang keliru,” jelasnya.
Yanuar menekankan bahwa kondisi ini mirip dengan Korea Selatan 1997, di mana kelas menengah yang memiliki asuransi dan reksa dana akhirnya terpukul akibat kolusi antara pemerintah dan konglomerat (chaebol). Hal itu memicu lahirnya gerakan shareholder activism. “Di Indonesia, potensi itu ada, tapi dikelola lewat media sosial dan suara para ekonom. Kelas menengah jadi con-citizens, warga negara yang terganggu haknya,” tambahnya.
Lebih jauh, Yanuar menyoroti RAPBN 2026 pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengandalkan MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen fiskal. Menurutnya, langkah ini justru berisiko menekan daya beli, memperparah PHK, serta menambah beban utang negara. “Kalau ekspansi fiskal dilakukan di saat penerimaan pajak turun, pilihan pemerintah hanya dua: naikkan pajak atau tambah utang. Dua-duanya berbahaya,” katanya.
Ia juga mengkritisi upaya pemerintah daerah yang dipaksa mencari pendapatan baru akibat pemotongan transfer pusat. “Kalau daerah tidak bisa bayar rutin birokrasinya, bisa terjadi shutdown pemerintahan daerah. Itu sangat rawan memicu gejolak sosial,” jelasnya.
Yanuar menyebut solusi paling rasional adalah refocusing anggaran serta reformasi kelembagaan. “Masalah kita bukan sekadar angka fiskal, tapi tata kelola yang korup dan bocor. Kalau institusi seperti BPK, BI, dan sistem hukum tidak independen, belanja apapun akan tetap bocor,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Kita jangan hanya mengobati dampak dengan pendekatan keamanan. Isu dasarnya harus disentuh. Kalau tidak, zona nyaman kelas menengah yang sudah retak ini bisa meledak menjadi krisis sosial politik yang jauh lebih berbahaya.”
