MoneyTalk, Jakarta – Dunia e-commerce mendadak bergemuruh! Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, bikin gebrakan yang bikin heboh para pelaku usaha digital sekaligus bikin keringat dingin bekas rezim pajak lama.
Ya, benar! Purbaya resmi membatalkan pajak e-commerce 0,5% dari omzet, aturan yang sebelumnya sudah digodok dan ditandatangani oleh Sri Mulyani. Kabar ini disampaikan lewat kanal YouTube Benix, yang malam tadi tayang penuh semangat dan nada satir khasnya.
“Gila guys, dulu solusi semua menteri kalau negara butuh duit ya cuma satu: naikin pajak! Sekarang ada menteri yang otaknya waras malah nurunin pajak!”
Langkah ini dinilai revolusioner dan berani. Pasalnya, di tengah situasi ekonomi yang lagi terseok, Purbaya justru menunda kebijakan yang dinilai bakal menjerat napas pelaku usaha online. Bahkan sistem pajak e-commerce yang sudah siap jalan, kini ditahan dulu karena menurutnya:
“Kita tunggu dulu efek stimulus Rp200 triliun buat mendorong perekonomian. Jangan buru-buru pungut pajak dari rakyat kecil.”
Keputusan ini kontan bikin pelaku UMKM dan penjual online bersorak.
Sementara itu, kalangan birokrat dan pejabat fiskal lama disebut-sebut “gelisah”, karena Purbaya menabrak paradigma lama: negara kaya karena rakyat diperas pajak.
Sebelumnya, aturan Sri Mulyani mewajibkan pedagang online dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun membayar pajak 0,5% dari omzet, bukan dari profit! Artinya, pedagang yang belum tentu untung tetap harus setor.
“Bayangin aja, jualan online di Shopee udah kena potongan 10% dari platform, belum lagi biaya cashback, ongkir, star seller, dan lain-lain. Masih mau disikat pajak juga? Itu namanya peras rakyat digital!” ujar Benix dalam tayangannya.
Ia bahkan mencontohkan, pedagang yang jual barang Rp2 juta cuma nerima Rp1,8 juta setelah dipotong fee platform.
Lalu masih mau disuruh bayar pajak dari omzet Rp2 juta itu? “Ya ampun, negara ini kayaknya udah lapar banget sama pajak!” cibirnya tajam.
Benix menilai langkah Purbaya ini sebagai titik balik logika ekonomi nasional. Menurutnya, “Menaikkan pajak bukan satu-satunya cara menambah pendapatan negara. Kalau ekonomi tumbuh dua kali lipat, pajak tetap 10% aja udah bikin kas negara meledak dua kali lipat!”
Logika sederhana tapi telak itu menampar gaya berpikir lama di Kemenkeu. Kini Purbaya dianggap jadi “angin segar” di kabinet, dengan pendekatan yang lebih pro-pasar dan realistis.
Enggak berhenti di situ, Purbaya juga mendorong agar pengusaha ekspor diberi napas lebih lega. bunga kredit rendah, potongan pajak ekspor, dan kemudahan pinjaman.
“Coba bandingin sama Vietnam. Di sana bunga kredit ekspor cuma 4%! Di sini bisa 13%! Gimana mau bersaing?” seru Benix dalam nada tinggi.
Menurutnya, kalau pemerintah berani menurunkan pajak dan meringankan kredit, maka pelaku usaha justru makin produktif efeknya, penerimaan negara naik tanpa harus memeras rakyat.
Kebijakan Purbaya ini bikin suasana di lingkaran fiskal panas dingin.
Para “penjaga kas negara” yang biasa bangga menaikkan pajak kini seperti kehilangan arah. Namun di sisi lain, para pelaku UMKM, pedagang online, hingga pengusaha ekspor justru menyambutnya dengan gegap gempita.
“Baru kali ini ada Menteri Keuangan yang mikirnya bukan soal nambah beban rakyat, tapi nambah kesejahteraan rakyat!” kata Benix menutup tayangan YouTube-nya dengan gaya khas penuh semangat.
Langkah Purbaya menunda pajak e-commerce bisa jadi awal perang dingin kebijakan fiskal antara rezim lama dan wajah baru keuangan Indonesia.
Yang jelas, rakyat sudah memilih:
Lebih baik ekonomi tumbuh daripada pajak digenjot sampai rakyat megap-megap.
“Ketika Menteri Lama Naikkan Pajak, Rakyat Nangis.
Tapi Saat Menteri Baru Batalkan Pajak, Rakyat Akhirnya Bisa Napas.
