MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali berbicara blak-blakan dalam program “Terus Terang” di kanal YouTube Mahfud MD Official, tayang pada Selasa (07/10). Dalam episode kali ini, Mahfud membedah dua isu panas: langkah Presiden Prabowo Subianto dalam kasus korupsi timah senilai Rp300 triliun, dan gaya baru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebutnya “menggebrak dengan keberanian.”
Puji Langkah Prabowo Turun Langsung di Kasus Timah
Menanggapi kegiatan Presiden Prabowo yang hadir di Bangka Belitung untuk menyaksikan penyitaan enam smelter ilegal hasil rampasan negara dalam kasus korupsi timah, Mahfud menyebut itu sebagai “langkah baik dan simbol dimulainya gebrakan antikorupsi.”
“Itu bagus ya. Artinya Presiden turun langsung untuk memulai eksekusi satu vonis, mengajak aparat penegak hukum yang bisa melakukan eksekusi, dalam hal ini Jaksa Agung. Jadi bagus,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, langkah tersebut bukan hanya soal nilai rampasan yang baru sekitar 2 persen dari total kerugian Rp300 triliun, tapi sinyal politik yang kuat.
“Presiden menabuh gongnya. Dia mulai ambil dulu 6 triliun ini, berikutnya harus terus diambil oleh Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Namun Mahfud mengingatkan, proses pemulihan aset kerap terhambat oleh “backing-backingan”, bahkan dari oknum aparat sendiri.
“Kadang ketika kita mau ambil aset negara, malah dihadang pejabat bintang dua. Itulah kenapa korupsi sulit diberantas,” katanya.
Ia pun menilai penerbitan Perpres Nomor 525 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai langkah nyata menertibkan penguasaan lahan ilegal.
Kalau Pun Ganti Mafia, Asal Ikut Aturan, Tidak Apa-Apa
Ketika ditanya soal kritik bahwa pemerintah hanya mengganti “mafia lama” dengan “mafia baru”, Mahfud menjawab dengan gaya khasnya: tajam tapi santai.
“Kalaupun itu benar, tidak apa-apa. Demokrasi itu memang menghendaki pergantian pemain. Yang penting pemain baru ikut aturan. Masa negara mau dikangkangi satu mafia terus?” ujar Mahfud.
Menurutnya, selama pemerintahan mengawal dengan aturan tegas, pergantian pemain bisa berarti perbaikan sistem, bukan sekadar perebutan lahan kekuasaan.
Sorotan untuk Menteri Keuangan Baru: “Berani, Kreatif, dan Melawan Korupsi”
Mahfud juga menyinggung sosok Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, yang menggantikan Sri Mulyani satu bulan lalu. Meski mengaku belum mengenal secara pribadi, Mahfud mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang berani dan berbeda.
“Saya belum pernah ketemu dia secara pribadi, tapi langkah-langkahnya bagus. Dia memecah kebekuan. Setelah 15 tahun keuangan kita stagnan, dia memberi warna baru,” kata Mahfud.
Ia menyebut langkah Purbaya untuk tidak menaikkan pajak, mengejar penunggak pajak Rp60 triliun, dan menyisir anggaran mengendap di daerah serta BUMN sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi.
“Semuanya itu menggambarkan satu perlawanan terhadap korupsi. Agar uang tidak mengendap dan ekonomi bergerak. Kalau uang tidak dibelanjakan, diambil lagi, itu bagus,” ujar Mahfud.
Mafia Pajak dan Bea Cukai Itu Sumber Korupsi Terbesar
Mahfud juga mengingatkan bahwa dua dari empat sektor paling rawan korupsi ada di bawah Kementerian Keuangan: pajak dan bea cukai. Ia berharap Purbaya melanjutkan perjuangan membongkar kasus pencucian uang Rp349 triliun yang pernah ia ungkap saat menjabat Menkopolhukam.
“Waktu itu saya temukan laporan dari PPATK, ada 300 surat senilai 349 triliun. Itu betul, bukan angka karangan. Tapi waktu saya usulkan pansus di DPR, semuanya saling berkedip akhirnya diserahkan ke Satgas,” ungkap Mahfud.
Ia bahkan menceritakan salah satu modus korupsi di bea cukai, di mana bea impor emas yang seharusnya 5 persen diubah jadi nol persen, membuat negara kehilangan potensi pendapatan besar.
“Itu baru satu kasus. Dari 300 laporan. Bayangkan besarnya,” tegasnya.
Prabowo Sudah Mulai, Tapi Harus Dikawal
Mahfud menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo memulai pemberantasan korupsi di lapangan patut diapresiasi, namun harus terus diawasi agar tidak berhenti di pencitraan.
“Presiden sudah turun langsung, itu baik. Tapi jangan berhenti di simbol. Harus diteruskan sampai ke akar. Kalau backing-backingan lama tidak dibereskan, korupsi hanya ganti wajah, bukan hilang,” pungkas Mahfud.
