MoneyTalk, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menumpahkan unek-unek pedasnya dalam podcast Gaspol Kompas.com yang tayang Rabu (15/10). Ia mengkritik keras kebijakan fiskal era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, yang menurutnya telah “menyiksa industri tembakau dan menghancurkan struktur ekonomi nasional.”
“Industri yang paling diperlakukan tidak adil oleh rezimnya Sri Mulyani adalah industri tembakau,” tegas Misbakhun, membuka serangannya.
Menurutnya, struktur industri rokok dari hulu ke hilir kini sedang sekarat akibat kebijakan cukai dan pajak yang tidak manusiawi. “Ekosistem industri tembakau itu diberikan beban yang sangat berat oleh negara. Tidak hanya cukai, tapi juga pajak, bahkan biaya promosi pun tidak boleh jadi pengurang pajak. Itu tidak adil!” ujarnya.
Cukai 57% Itu Sudah Gila
Misbakhun menyoroti angka cukai 57% yang dikenakan terhadap industri tembakau. Ia menyebut kebijakan itu “punya daya rusak struktural” yang menghancurkan ribuan pelaku usaha kecil.
“Dulu industri tembakau kita sampai 6.000. Sekarang tinggal di bawah 1.000! Dan itu malah dibanggakan Menteri Keuangan,” kata Misbakhun. “Negara hanya bermodal regulasi tapi menyedot 57% dari total industri, sekitar Rp200 triliun lebih per tahun!”
Ia bahkan menyebut industri tembakau sebagai “industri yang disiksa negara”, karena cukai harus dibayar di muka bahkan sebelum produknya laku di pasaran. “Bayangkan, Gudang Garam dengan penjualan Rp99 triliun, Rp77 triliunnya sudah ke negara di awal. Belum laku sudah setor. Ini rusak!”
Moratorium Cukai dari Purbaya: ‘Permen Sementara’
Menanggapi kebijakan moratorium kenaikan cukai oleh Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewa, Misbakhun menyambut positif tapi dengan nada skeptis.
“Itu cuma permen! Hanya moratorium, bukan solusi,” tegasnya. “Yang dibutuhkan itu restrukturisasi total dari sisi regulasi. Kalau cuma bongkar pasang tarif cukai, enggak akan menyembuhkan kerusakan struktural ini.”
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal seharusnya bukan hanya alat pemungutan uang, tapi juga instrumen pembangunan ekonomi. “Exercise cukai punya dua unsur: budgeting dan economic regulation. Tapi negara ini cuma tahu budgeting, enggak tahu nurture industri-nya.”
Petani Tembakau Itu Soro Banget!
Lebih jauh, Misbakhun menyoroti nasib petani tembakau yang tak pernah disentuh bantuan pemerintah.
“Subsidi pupuk enggak dapat, subsidi bibit enggak dapat, anggaran di Kementan nol! Kontribusinya ratusan triliun, tapi enggak balik ke mereka. Bahasa Jawanya: soro banget!” kata politikus Golkar itu dengan nada geram.
Ia juga mengkritik konsep Kawasan Industri Tembakau yang diusulkan pemerintah. “Itu konsep lama, kayak mau masukkan orang ke kebun binatang! Biarkan rakyat bikin industri rumahan saja, bayar cukai resmi, selesai. Jangan disiksa dengan izin yang mustahil.
Jangan Percaya Orang Lama di Kemenkeu
Misbakhun memberi pesan tajam kepada Menkeu Purbaya: jangan terlalu percaya dengan birokrat lama di Kementerian Keuangan.
“Pak Purbaya harus jadi harapan baru. Jangan percaya orang-orang lama di sana! Mereka masih pakai pola pembatasan yang bikin ekonomi enggak tumbuh,” ujarnya lantang.
Ia juga menolak membandingkan “mazhab” Sri Mulyani dan Purbaya. “Enggak ada mazhab Menteri Keuangan! Yang ada cuma konstitusi dan visi presiden. Semua kebijakan fiskal harus sejalan dengan misi Presiden Prabowo: menyejahterakan rakyat, bukan menekan industri.”
Purbaya Harus Bikin Model Baru, Target 8%
Sebagai penutup, Misbakhun menantang Purbaya untuk membentuk tim baru di Kemenkeu dan keluar dari jebakan birokrasi lama.
“Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu enggak bisa dicapai dengan cara lama. Harus new role model, tim baru, cara baru. Ekonomi itu enggak bisa lompat, tapi bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
